Ini Modus Operasi Mafia Tanah yang Raup Rp 85 Miliar

Ini Modus Operasi Mafia Tanah yang Raup Rp 85 Miliar
Tersangka kasus mafia tanah yang merugikan korban Rp 85 miliar. ( Foto: Antara )
Bayu Marhaenjati / AB Senin, 17 Februari 2020 | 10:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkap kasus mafia tanah yang merugikan korban hingga Rp 85 miliar. Modus operasi mafia tanah bermula ketika korban bernama Indra Hoesein berniat menjual rumah mewahnya dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 902 seharga Rp 75 miliar, pada medio Januari 2020. Dia pun memasang iklan di media massa dan spanduk di depan rumah di Jalan Brawijaya III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kemudian, datang tersangka Diah Ayu yang berperan seolah-olah menjadi pembeli. Terjadi tawar-menawar harga dari Rp 75 miliar akhirnya disepakati menjadi Rp 65 miliar. Lalu, tersangka Diah meminta agar SHM rumah tersebut dicek di kantor notaris Dr H Idham SH Mkn di Jalan Tebet Timur Raya 4D, Jakarta Selatan. Tersangka Raden Handi berpura-pura menjadi notaris bernama Idham.

Ketika berada di kantor notaris fiktif itu, korban memberikan fotokopi SHM untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya, tersangka Raden Handi memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada tersangka Dedi Rusmanto agar dibuatkan sertifikat palsu.

Pada 9 Januari 2019, pihak korban yang diwakili staf bernama Lutfi yang berasal dari kantor notaris Ratu Arlini dan pihak pembeli yang diwakili tersangka Dedi Rusmanto mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan untuk mengecek keabsahan sertifikat. Selanjutnya, sertifikat asli yang dibawa Lutfi dinyatakan asli dan dicap.

Seusai mengecek, tersangka Dedi meminjam sertifikat asli kepada Lutfi dengan alasan akan difotokopi untuk bukti. Ketika pamit untuk fotokopi, tersangka Dedi menukar sertifikat asli dengan sertifikat palsu yang sudah disiapkan sebelumnya. Sertifikat asli disimpan di balik kemeja. Sertifikat asli pun berpindah tangan ke mafia tanah, sementara sertifikat palsu diserahkan ke Lutfi.

Lalu, tersangka Dedi menyerahkan sertifikat asli kepada tersangka Diah dan Arnold di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dedi mendapatkan imbalan Rp 30 juta dalam menjalankan aksinya dari tersangka Diah.

Pada 14 Februari 2019, tersangka Henry dan Siti kemudian mengurus pinjaman uang dengan modal SHM asli milik korban Indra dan menggunakan identitas palsu. Keduanya berhasil mengecoh pemberi pinjaman bernama Fendi yang kemudian mencairkan uang Rp 11,17 miliar.

Ketika bertemu Fendi, tersangka Henry mengaku sebagai Indra dan Siti berpura-pura menjadi Nadine yang merupakan istri Indra. Kedua tersangka saat itu telah mengantongi identitas berupa KTP palsu buatan tersangka Dimas Okgi Saputra, pegawai honorer Kecamatan Pamulang. Dimas memalsukan KTP elektronik menggunakan peranti komputer, kamera, pemindai retina mata, perekam sidik jari, serta perekam tanda tangan. Alhasil, KTP palsu atas nama Indra dan Nadine dengan foto Henry dan Siti pun menjadi valid dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Tangerang Selatan.

Uang pinjaman Rp 11,17 miliar itu ditransfer Fendi ke rekening Bank Danamon atas nama Indra. Rekening itu dibuka tersangka Henry juga menggunakan KTP elektronik palsu. Sejurus kemudian, Henry memindahkan uang di dalam rekening Bank Danamon ke rekening Bank BCA atas nama tersangka Bugi, kemudian seluruh uang ditarik dan diserahkan ke tersangka Arnold dan Neneng.

Sementara itu, korban baru tersadar kalau dokumen SHM aslinya ditukar dengan yang palsu ketika ada orang lain yang hendak membeli rumahnya pada medio September 2019. Ketika dilakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan ternyata SHM tersebut dinyatakan palsu. Korban pun langsung membuat laporan polisi.

Kerugian korban dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 85 miliar, di antaranya korban Indra sebesar Rp 70 miliar hingga Rp 75 miliar dan korban Fendi Rp 11,17 miliar.

Berdasarkan catatan polisi, tersangka Arnold dan Raden Handi merupakan residivis atau penjahat kambuhan yang terlibat mafia tanah serta properti. Keduanya divonis tujuh bulan penjara pada 2019. Sejak 28 Januari 2020, keduanya bebas bersyarat dan kembali ditangkap karena terlibat perkara ini.



Sumber: BeritaSatu.com