Praperadilan Ditolak, Suami dari Polwan yang Diduga Selingkuh Tetap Cari Keadilan

Praperadilan Ditolak, Suami dari Polwan yang Diduga Selingkuh Tetap Cari Keadilan
Petugas berpatroli di Mapolresta Bogor Kota Jalan KS Tubun, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor. ( Foto: Beritasatu.com/Vento Saudale )
Heriyanto / HS Jumat, 24 Januari 2020 | 11:54 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Rico S yang juga warga Bogor, Jawa Barat, terus berupaya mencari keadilan karena dugaan perselingkuhan istrinya Ipda SD, seorang polisi wanita (polwan) di jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bogor Kota. Langkah itu dilakukan setelah Pengadilan Negeri (PN) Bogor menolak gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan oleh jajaran Polres Bogor Kota.

Rico, melalui kuasa hukumnya Tumpal Sihaloho dan Mahfuzin Ritonga, masih mempertanyakan tindak lanjut penyidikan oleh polisi sebagai upaya mencari keadilan atas dugaan pelanggaran hukum yang sudah terjadi. Apalagi, penolakan dalam gugatan praperadilan di PN Bogor pada Desember 2019 lalu tersebut dikhawatirkan semakin mengaburkan pokok persoalan yang dilakukan Ipda DS.

“Gugatan yang kami ajukan karena kami melihat ada yang tidak beres dalam penghentian penyidikan terkait pelanggaran hukum dan kode etik oleh seorang polwan,” kata Tumpal dalam keterangan kepada SP baru-baru ini.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan kepada institusi Kepolisian RI (Polri), Polda Jawa Barat, dan khususnya Polres Bogor Kota, diajukan karena adanya penghentian penyidikan oleh Polres Bogor Kota terhadap SD yang diduga melakukan selingkuh dengan oknum polisi lain dan dinilai tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, terutama anak-anaknya.

Dijelaskan bahwa dengan sejumlah bukti yang cukup sudah ada proses pemeriksaan saksi untuk melakukan penyidikan. Namun dalam perjalanannya, muncul surat perintah penghentian penyidikan (SP3) karena dianggap tidak cukup bukti.
“Kejanggalan proses penyidikan itulah yang kami gugat dalam praperadilan. Semua bukti seperti rekaman CCTV dan bukti pemesanan hotel sudah diserahkan,” jelas Tumpal.

Dalam putusan praperadilan, yang diterima SP, Kamis (23/1), kuasa hukum Polres Bogor Kota, AKBP Sabur dan AKBP Kartiman Wiratno menilai SP3 yang dibuat Kasat Reskrim Polres Bogor Kota sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun gugatan yang diajukan adalah SP3 tersebut tidak sejalan dengan prinsip manajemen penyidikan tindak pidana. “Tidak ada hal yang perlu diperdebatkan terkait siapa yang berwenang melakukan penghentian penyidikan,” demikian keterangan kuasa hukum Polres Bogor Kota.

Selain itu, dugaan tidak transparan dalam proses penyidikan juga dibantah pihak Polres Bogor Kota. Padahal, menurut salah satu orang tua Rico, kejanggalan tersebut sangat jelas jika mengikuti proses munculnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) yang sejak awal menilai bukti permulaan sudah cukup. Untuk itu, Polri dan jajarannya seharusnya menegakkan kebenaran agar tidak mencemarkan nama baik institusi dan memegang teguh etika profesi.
“Kami terus berupaya untuk membuktikan ketidakberesan penyidikan dan mencari keadilan bagi anak dan cucu-cucu yang masih membutuhkan perhatian,” ujarnya.

 



Sumber: Suara Pembaruan