Anies Manjakan Pemilik Kendaraan Listrik

Anies Manjakan Pemilik Kendaraan Listrik
Ilustrasi kendaraan listrik. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 23 Januari 2020 | 19:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dipastikan memberikan banyak fasilitas dan kemudahan untuk pemilik kendaraan listrik di Jakarta.

Anies menegaskan, kendaraan berbasis listrik tidak hanya dibebaskan dari kebijakan ganjil genap (gage) dan pajak Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB), tetapi juga akan diberikan insentif tarif parkir.

"Benar. Hanya yang (insentif) parkir belum diumumkan. Tetapi itu dalam rencana kita. Insyaallah nanti akan ada insentif parkir. Sejauh ini sudah ada insentif yang lain, yaitu bebas ganjil genap, bisa memasuki seluruh kawasan Jakarta, pada jam berapa saja,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tanda berupa stiker pada pelat nomor polisi (nopol) pada kendaraan bermotor listrik.

"Untuk tanda nomor kendaraan oleh Korlantas. Tetapi untuk stiker itu dari Dishub DKI lengkap dengan barcode-nya. Ini kan pergubnya baru. Kita akan buatkan stikernya. Kemudian kami koordinasikan dengan rekan-rekan Polda,” kata Syafrin Liputo.

Dijelaskannya, dalam pembahasan awal, Korlantas akan memberi tanda di pelat nomor kendaraan listrik. Tanda warna yang menanadkan kendaraan listrik.

"Namun, sebelum hal itu diterapkan, nanti dikoordinasikan dengan Ditlantas Polda Metro terkait penerapan ETLE. Sehingga kendaraan listrik bisa ter-capture bebas karena sudah ada tanda bebas dari kebijakan gage," jelas Syafrin Liputo.

Dengan tiga insentif ini, diharapkan akan semakin banyak warga yang beralih ke kendaraan bermotor listrik. Karena berdasarkan data yang ada, sekitar 75 persen polusi udara disumbangkan dari kendaraan bermotor.

"Artinya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang sustainable, kita harus mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan secara masif,” ujar Syafrin Liputo.

Ketika ditanya potential lost pajak BBNKB akibat kebijakan pembebasan pajak BBNKB, Syafrin Liputo menegaskan itu merupakan kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).



Sumber: BeritaSatu.com