Larangan Penggunaan Kantong Plastik Harus Konsisten

Larangan Penggunaan Kantong Plastik Harus Konsisten
Kampanye pengurangan kantong plastik. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / FER Jumat, 10 Januari 2020 | 17:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di Jakarta terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

Juli 2020, DKI Larang Penggunaan Kantong Plastik

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta konsisten menjalankan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Ichwanul Muslimin, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus gencar melakukan sosialisasi terkait kebijakan larangan penggunaan kantong plastik ke masyarakat.

"Masyarakat mesti dibiasakan, tidak menggunakan kantong plastik. Efeknya, tidak sekarang. Tapi ini jangka panjang menjaga lingkungan," kata Ikhwanul Muslimin di Jakarta Jumat (10/1/2020).

Pria yang akrab disapa Anul ini menjelaskan, sampah plastik bukan berasal dari senyawa biologis, tetapi memiliki sifat sulit terdegradasi atau hancur. Bahkan, hancurnya plastik membutuhkan waktu 100 tahun hingga 500 tahun baru hancur secara sempurna.

Ancol Larang Penggunaan Styrofoam di Kawasan Rekreasi

"Saya juga mengusukan, agar Pemprov DKI membuat regulasi terkait penggunaan kantong plastik dengan bahan dasar organik," jelas Anul.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak perlu ragu dengan adanya protes dari kalangan pengusaha ritel atau pelaku usaha yang bergantung dengan plastik.

"Semestinya, mereka harus bisa membiasakan dengan kantong sekali pakai. Menyoal bagaimana penyediaan pengganti kantong plastik, pelaku usaha yang harus siapkan itu. Bisa siapkan goodie bag atau apa kantong ramah lingkungan," tandas Anul.

Ketua DPD KNPI DKI ini mengungkapkan, pasal 5 dalam Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan menyatakan, larangan tersebut diberlakukan di tempat perbelanjaan seperti toko, swalayan, dan pasar rakyat.

"Tempat perbelanjaan itu harus menggunakan kantong ramah lingkungan. Ini mesti ada pengawasan. Artinya, koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) harus berjalan. Nanti, lama-lama juga warga akan terbiasa," pungkas Anul.



Sumber: Suara Pembaruan