Anies Akan Lihat Aturan Soal Rangkap Jabatan Anggota TGUPP

Anies Akan Lihat Aturan Soal Rangkap Jabatan Anggota TGUPP
Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (10/12/2019). (Foto: Beritasatu.com / Lenny Tristia Tambun)
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 10 Desember 2019 | 16:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak mau berkomentar lebih detail mengenai temuan adanya anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) rangkap jabatan menjadi Dewan Pengawas di 7 RSUD DKI.

Jumlah Dikurangi, Anies Sebut Kinerja TGUPP Efektif

Anies akan melihat secara aturan terlebih dahulu. Untuk melihat apakah ada aturan yang memperbolehkan atau tidak anggota TGUPP merangkap jabatan.

"Nanti kami lihat secara aturan. Nanti kita lihat aturannya saja. Kita lihat aturannya,” kata Anies Baswedan di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Ditempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Suharti mengatakan, tidak ada aturan yang menyatakan anggota TGUPP boleh menduduki jabatan lain. "Memang tidak ada aturannya,” kata Suharti.

DPRD DKI Potong Anggaran TGUPP

Keberadaan TGUPP sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2019 tentang TGUPP. Aturan ini ditandatangani Anies Baswedan pada 19 Februari 2019.

Pada Bab V pergub tersebut, terdapat aturan keanggotaan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota TGUPP.
Pada pasal 17 bab tersebut, tertulis keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari PNS dan/atau non-PNS. Pada pasal 18, ada empat syarat minimal menjadi anggota TGUPP, yaitu warga negara Indonesia, pendidikan minimal S1 (strata satu), sehat jasmani dan rohani dan tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Kemudian masih dalam pasal yang sama, anggota TGUPP dapat diberhentikan dengan alasan ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Lalu mengundurkan dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 bulan sebelumnya, meninggal dunia, sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja, dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.



Sumber: BeritaSatu.com