BPRD DKI Tagih Paksa Tunggakan PBB Rp 20,6 Miliar

BPRD DKI Tagih Paksa Tunggakan PBB Rp 20,6 Miliar
Ilustrasi Pajak Bumi dan Bangunan. ( Foto: ist )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 26 November 2019 | 20:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI melakukan penagihan aktif dengan menyampaikan surat paksa kepada empat Wajib Pajak (WP) yang masih menunggak. Total tunggakan pajak yang terdiri dari Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB) dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Daerah (SKPD) sebesar Rp 20,6 miliar.

BPRD DKI Gencarkan Sosialisasi Keringanan Pajak Daerah

Keempat WP tersebut meliputi, PT Cakra Sarana Persada, PT INT Indonesia Health Care, PT Kebun Bunga dan Pool PPD Depo milik BUMN.

Kepala BPRD DKI, Faisal Syafruddin, mengatakan, pihaknya mengerahkan seluruh jajarannya untuk melakukan penagihan aktif dengan surat paksa kepada wajib pajak yang masih menunggak.

"Kami sudah mengerahkan tim juru sita untuk melakukan penagihan aktif dengan surat paksa kepada wajib pajak yang masih belum melunasi tunggakan pajak PBB,” kata Faisal Syafruddin, Selasa (26/11/2019).

Pemprov DKI Beri Diskon Sanksi Pajak Kendaraan

Penagihan Aktif dengan Surat Paksa Tahun 2019 ini, lanjutnya, merupakan tahap yang ke-2 yang dilakukan kepada 4 Wajib Pajak PBB-P2 yang bergerak di bidang Properti, Kesehatan dan Transportasi. Mereka berlokasi di daerah Cakung, Pulogadung dan Ciracas.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur Johari mengatakan, pihaknya telah melakukan tahapan Penagihan Aktif Dengan Surat Paksa. Mulai dari penyampaian himbauan pembayaran tunggakan, surat himbauan ke-2, pemberitahuan pemasangan papan Penunggak Pajak yang dilengkapi dengan berita acara, tahapan konfirmasi Pembayaran Pajak hingga penyampaian Surat Teguran kepada empat PT.

"Hari ini kita melakukan upaya hukum penagihan pajak dengan surat pajak terhadap 4 objek dengan jumlah total Rp 20,6 miliar. Masing-masing berbentuk badan dan semuanya PT," kata Johari.

DKI Potong Tunggakan Pajak hingga 50%

Johari menyebutkan, dari empat PT yang dilakukan penagihan aktif, PT Cakra Sarana Persada merupakan penunggak pajak tertinggi. Sementara, PT INT Indonesia Health Care paling sedikit.

"Paling tinggi PT Cakra Sarana Persada sebesar Rp 7,27 miliar. Untuk PT INT Indonesia Health Care sebesar Rp 271 juta. Mereka akan segera membayarkannya. Tadi sudah menunjukkan cek pembayaran,” ungkap Johari.

Dikatakan Johari, wajib pajak cenderung menunda dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Sehingga menyebabkan bertambah beratnya beban piutang pajak baik pokok maupun sanksi. "Hingga saat ini penerimaan pajak daerah Jakarta Timur baru mencapai 92 persen,” ujar Johari.

Dijelaskanya, tahapan Penagihan Aktif sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 Juncto Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa. Serta, Peraturan Daerah Homor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Kegiatan Penagihan Aktif dimonitor oleh Kejati, BPK-RI dan KPK-RI.

"Sanksi penagihan surat pajak disertai surat paksa dikasih waktu selama 2 kali 24 jam. Jika tidak mengindahkan maka akan kena saksi yaitu berupa penyitaan hingga lelang. Bahkan gijzeling atau penahanan fisik badan sangat dimungkinkan dilakukan pemblokiran rekening,” terang Johari.



Sumber: BeritaSatu.com