Nilai KUA-PPAS DKI 2020 Ditetapkan Rp 87,9 Triliun

Nilai KUA-PPAS DKI 2020 Ditetapkan Rp 87,9 Triliun
Rapat Bamus DPRD DKI bersama TAPD DKI membahas jadwal pembahasan anggaran di DPRD DKI, Jakarta, Senin 25 November 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 26 November 2019 | 20:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sempat ditunda pambahasannya kemarin, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menetapkan pagu anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 sebesar Rp 87,9 triliun.

Fokus Bahas Anggaran 2020, DPRD DKI Tunda Kunker dan Bimtek

Penetapan nilai KUA-PPAS DKI 2020 ini dilakukan dalam rapat pembahasan anggaran kedua yang dihadiri Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Banggar, Prasetio Edi Marsudi, mengetok palu tanda nilai KUA-PPAS DKI 2020 sebesar Rp 87,9 triliun sah. Sehingga pembahasan anggaran tidak boleh melebihi dari pagu anggaran yang telah ditetapkan tersebut.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahiim pembahasan anggaran di KUA-PPAS sebesar Rp 87,9 triliun disahkan," kata Prasetio Edi Marsudi sambil mengetuk palunya.

Defisit Rp 10 T, DPRD Sisir APBD DKI

Sebelum angka ini disahkan, terdapat beberapa interupsi dari anggota Banggar yang menghadiri rapat tersebut. Salah satunya, anggota Komisi B DPRD DKI dar Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga.

Pandapotan mempertanyakan pengesahan angka Rp 87,9 triliun. Karena selama pembahasan di komisi, rancangan pendapatan yang dibahas berdasarkan dokumen KUA-PPAS sebesar Rp 89 triliun. Angka ini merupakan nilai pagu anggaran KUA-PPAS DKI 2019 sebelum dilakukan efisiensi.

"Apa yang disepakati di Banggar adalah Rp 89 triliun dan Komisi B konsisten lakukan pembahasan di Rp 89 triliun. Dari angka itu kita lakukan efisiensi Rp 1,6 triliun," kata Pandapotan Sinaga.

Menanggapi interupsi itu, Prasetio Edi Marsudi mengingatkan Pandapotan agar tidak lagi mengacu dengan anggaran sebelum pengesahan.

"Kita sepakati sudah ketok palu hasilnya apapun yang terjadi inilah angka yang turun. Jangan mundur lagi ke belakang,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.



Sumber: BeritaSatu.com