Komisi C DPRD DKI Belum Juga Selesaikan Pembahasan Anggaran

Komisi C DPRD DKI Belum Juga Selesaikan Pembahasan Anggaran
Rapat pembahasan KUA-PPAS 2020 antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Komisi D di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / BW Selasa, 19 November 2019 | 12:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - DPRD DKI Jakarta akan melakukan pembahasan anggaran di badan anggaran (banggar) besar pekan ini.

Hingga saat ini, Komisi C belum juga menyelesaikan pembahasan anggaran. Dijadwalkan, pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 akan digelar di ruang rapat Komisi C pada Selasa (19/11/2019) ini.

Tidak hanya itu, saat ini DPRD DKI sedang menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas draf usulan rencana kerja DPRD DKI 2020 serta pengesahan rencana kerja tersebut. Rapimgab digelar sejak kemarin, Senin (18/11). Dijadwalkan hari ini masih digelar rapimgab lanjutan.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan, rapat banggar besar untuk membahas hasil rapat pembahasan anggaran di lima komisi belum dapat dilaksanakan.

“Masih ada beberapa yang berproses. Ada yang perlu diselesaikan, yaitu rancangan kerja dan kegiatan DPRD DKI. Hari ini dirapatkan. Karena kalau itu belum disetujui atau belum dirapimgabkan, nanti tidak bisa dianggarkan di banggar,” kata Abdurrahman Suhaimi, Selasa (19/11/2019).

Ia optimistis rapimgab dan rapat pembahasan anggaran di Komisi C dapat rampung hari ini. Sehingga, bisa dilanjutkan dengan rapat pembahasan anggaran dalam banggar besar.

“Jadi kita selesaikan ini dulu. Baru banggar besar. Namun hari ini tampaknya sudah selesai di semua komisi. Mudah-mudahan pekan ini sudah bisa masuk ke banggar besar,” ujar Abdurrahman Suhaimi.

Meski waktu pengesahan APBD DKI 2020 tinggal 11 hari lagi dari target yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), yakni 30 November, DPRD tetap optimistis dapat mengejar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan itu.

Bila lewat dari 30 November 2019, maka ada sanksi yang harus diterima anggota DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta. Sanksi itu, adalah tidak akan mendapatkan gaji selama enam bulan pada 2020 mendatang.

“Ya kita harus optimistis bisa mengejar. Kalau lewat dari tanggal 30 November ada punishment. Enam bulan anggota DPRD DKI tidak mendapatkan gaji,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia menilai waktu yang cukup mepet ini harus segera dikonsultasikan ke Kemdagri. Apakah bisa diberikan jalan keluar untuk perpanjangan waktu. Mengingat, anggota DPRD DKI periode 2019-2024 baru dilantik pada Agustus 2019.

“Apakah ada tambahan waktu, kita lihat nanti. Kalau ada dinamika dalam pembahasannya di banggar, baru kita konsultasikan ke Kemdagri,” terang Abdurrahman.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani akan tetap mempertahankan kualitas pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2020, di tengah sempitnya tenggat waktu pengesahan.

Menurutnya, DPRD DKI Jakarta telah meminta tambahan waktu kepada Kemendagri. “Kita tengah bersurat minta tambahan waktu. Ini sedang berproses, Jangan waktunya yang dilihat, tetapi kualitasnya, kita ingin setiap hasil pembahasan itu betul-betul efektif,” kata Zita.

Kendati demikian, ia memastikan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta akan terus mengoptimalkan sisa waktu yang ada untuk menggenjot pembahasan APBD 2020 secara masif.

“Kalau tidak bisa ditambah (waktu pembahasan), kita akan kejar dan kita akan bergadang, kita akan pastikan setiap uang sen yang dihitung betul-betul kami cek di komisi-komisi,” ujar Zita Anjani.



Sumber: Suara Pembaruan