PDIP Kritik Penggusuran Sunter, Gerindra-PKS Bela Anies

PDIP Kritik Penggusuran Sunter, Gerindra-PKS Bela Anies
Sejumlah alat berat tampak bersiap untuk melakukan normalisasi saluran penghubung di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Jakarta Utara pada Jumat (15/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Lenny Tristia Tambun / WBP Selasa, 19 November 2019 | 11:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendapatkan kecaman dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Namun pembelaan tetap datang dari dua partai pengusung Anies Baswedan, yaitu Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan apa yang dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat debat calon gubernur pada Pilkada 2017 sudah terbukti di era kepemimpinan Anies Baswedan yakni, menata Jakarta tidak mungkin dilakukan tanpa menggusur.

“Itu sebagaimana dikatakan Ahok. Ahok kan pernah katakan dalam debat kampanye dulu. Kalau untuk menata Jakarta tidak mungkin tanpa penggusuran. Karena hanya ingin mendapatkan simpati masyarakat, maka Pak Anies sampaikan program itu (tanpa menggusur),” kata Gembong Warsono, Selasa (19/11/2019).

Langkah Anies menggusur Sunter membuat ia menjadi pemimpin yang tidak konsisten.  “Apa yang diucapkan tidak konsisten. Faktanya Pak Anies melakukan penggusuran. Apa yang diucapkan saat kampanye itu hanya lips service untuk mendapatkan simpati masyarakat,” ujar Gembong Warsono.

Wali Kota Jakut: Korban Gusuran Sunter Bukan Warga DKI

Gembong Warsono mengatakan, dalam menata Kota Jakarta, tidak ada cara lain tanpa melakukan penggusuran. Apalagi, banyak warga yang menduduki tanah negara secara ilegal. Untuk menegakkan aturan, harus dilakukan dengan aturan.

“Untuk melakukan penataan Jakarta ya mau tidak mau harus lakukan itu. Tapi, apa yang dilakukan itu kan kontradiksi dengan apa yang diucapkan. Tapi yang sekarang harus jadi catatan Anies, warga yang tergusur harus mendapat tempat layak huni. itu harus dipikirkan,” tegas Gembong Warsono.

Usai Digusur, Tidak Ada Warga Sunter Daftar di Rusun Marunda

Ia pesimistis Anies Baswedan akan memberikan tempat hunian layak bagi warga Sunter korban penggusuran. Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong agar warga mendapatkan tempat hunian layak.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik membela Anies Baswedan. Ditegaskannya, Anies Baswedan tidak pernah memberikan janji kampanye tidak akan melakukan penggusuran. “Enggak ada janji enggak ada penggusuran. Setahu saya enggak ada. Makanya tergantung lokasinya apa. Tanah siapa itu. Janji Pak Anies itu penataan lingkungan. Kayak akuarium. Tetap taruh di situ. Kan Kampung Akuarium di situ,” kata Mohamad Taufik.

Bila itu tanah pemerintah yang diduduki warga, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus membereskan agar warga tidak menduduki secara ilegal. Pasalnya, menduduki tanah secara tidak sah merupakan tindakan melanggar hukum. “Ya harus diberesin kan,” ujar Mohamad Taufik.

Ketua DPD DKI Partai Gerindra ini yakin warga yang terkena penggusuran akan dipindahkan ke tempat hunian layak. Seperti kasus penggusuran Kampung Akuarium, mereka dibuatkan shelter selama pembangunan rusun. Ketika pembangunan rampung, mereka dipindahkan ke rusun.

Menurutnya, Anies Baswedan sudah melakukan prosedur tepat dalam penataan kota Jakarta. Tetapi bila masih ada warga yang protes terhadap penggusuran tersebut, menurutnya hal wajar.

Senada dengan Gerindra, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya yakin Anies Baswedan tidak akan mengambil kebijakan tersebut tanpa berdiskusi langsung dengan warga di kawasan Sunter. “Prinsip Mas Anies selalu mendahulukan pendekatan humanis,” kata Mardani Ali Sera.

Namun bila kembalipada saat debat calon gubernur Pilkada DKI 2017, isu penggusuran pernah dimunculkan Anies Baswedan. Saat itu, ia menjelaskan penggusuran bukan hanya semata-mata soal pemukiman, tetapi juga manusia. Dalam penggusuran ada berbagai aspek seperti aspek kesehatan, sosial dan pendidikan.

“Karenanya, yang kita lakukan adalah cara modern yakni urban renewal atau peremajaan kota. Sel kita saja melakukan renewal. Sel kita ini setiap hari melakukan renewal. Tapi kalau kota seringkali tidak. Begitu tertinggal, terbelakang, yang kita lakukan apa? Bersihkan,” kata Anies Baswedan saat itu.

Bahkan dalam suatu wawancara saat kampanye, Anies Baswedan mengatakan kepada media, dalam penataan kota tidak diperlukan penggusuran. Dalam penataan kota, yang dihilangkan bukan kampungnya, tetapi kumuhnya.

“Kalau kampungnya kumuh dijadikan kampung yang bersih, sehat dan nyaman. Dan itu dilakukan penataan ulang. Itu sudah biasa dilakukan di berbagai belahan dunia. Karena kampung kumuh itu bukan hanya di Jakarta, tetapi juga banyak kota-kota besar di negara-negara berkembang. Jadi nanti setiap tempat pendekatannya berbeda-beda. Jadi memang keunikan dari penataan ulang adalah karena solusinya sesuai dengan situasi,” ujar Anies.

Tidak hanya itu, kerap kali, Anies Baswedan enggan menggunakan kata menggusur. Ia lebih memilih kata menggesar. Dalam kampanyenya, Anies Baswedan berjanji tidak akan menggusur hunian warga DKI, melainkan hanya menggeser saja.

Seperti diketahui, penggusuran dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu oleh 1.500 personel gabungan dari kepolisian, satpol PP dan PPSU di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11/2019). Penggusuran itu pun sempat ricuh karena warga bersikeras mempertahankan bangunan yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun.



Sumber: BeritaSatu.com