Barang Bukti First Travel Dipindahkan ke Kantor Kejari Depok Lama

Barang Bukti First Travel Dipindahkan ke Kantor Kejari Depok Lama
Barang bukti First Travel di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat (Foto: Suara Pembaruan/Bhakti Hariani)
Bhakti Hariani / CAH Selasa, 19 November 2019 | 10:52 WIB

 

Depok, Beritasatu.com - Barang bukti sitaan milik First Travel yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, dipindahkan Senin (18/11/2019) siang. Barang sitaan tersebut dipindah karena area parkir sudah tidak dapat menampung.

"Alasan pemindahan adalah karena area ini sudah penuh dan untuk menjaga barang bukti tersebut. Kami pindahkan ke kantor Kejaksaan Negeri Depok yang lama di Jalan Siliwangi, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Di sana itu kantor kami juga, jadi bukan sewa tempat," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Kosasih di Depok, Jawa Barat, Selasa (19/11/2019).

Saat ditanya lebih jauh terkait barang sitaan First Travel, pihaknya enggan berkomentar banyak. Menurut Kosasih barang bukti yang dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Depok yang lama tidak hanya barbuk First Travel saja, tetapi juga ada barang bukti dari kasus penipuan Koperasi Pandawa.

Sementara itu, korban First Travel mengaku tidak menerima dan merasa kecewa akan keputusan Pengadilan Negeri yang memutuskan dana mereka dikembalikan ke negara. Bukan kepada mereka selalu korban.

Salah satu korban First Travel yakni Qomar menuturkan, keputusan hasil lelang aset tersebut diserahkan ke negara tidak adil baginya.

Baca JugaHasil Lelang Aset First Travel Akan Masuk Kas Negara

"Ini kan negara tidak dirugikan. Ini uang rakyat, kok diambil negara," kata Qomar ketika dikonfirmasi.

Alasan dirinya tidak menerima uang hasil lelang diambil negara karena keluarganya gagal berangkat ibadah umrah ke Tanah Suci. Total keluarga yang gagal ibadah melalui jasa perjalanan itu sebanyak 26 orang, termasuk dirinya. "Saya rugi hingga Rp 406 juta akibat ulah tiga bos First Travel itu," keluh Qomar.

Ketika ditanya apakah akan menempuh upaya lain terkait kasus itu, Qomar pun seakan putus asa.

"Ya kalau kami sih sudah lelah. Ya sudah lelah lah, sudah capek dengan kondisi seperti ini. Pemerintah sudah enggak ada pedulinya terhadap jamaah (korban). Ya mereka menganggapnya itu kesalahan jemaah," tutur Qomar.

Lebih lanjut Qomar mempertanyakan, jika uang itu disita oleh negara maka akan digunakan untuk apa dan oleh siapa?

Baca JugaKorban Penipuan Tak Rela Aset First Travel Dilelang

"Ya kalau uangnya disita negara emang itu uang siapa. Itu kan (uang) kami cari dengan susah payah, kok malah disita negara. Itu kan uang jemaah," tuturnya.

Namun jika uang hasil lelang itu digunakan untuk kepentingan umum, Qomar mengaku pasrah dan ikhlas.

"Mau dibangun masjid kek, atau apa kek. Ikhlas sih ikhlas tapi kalau dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Kami tidak ikhlas kalau diambil buat negara, kecuali dibangun masjid biar jadi pahala. Sedangkan kalau dibagikan ya mungkin nggak seberapa jadi biar jadi pahala saja dengan dibangun jadi masjid," ujar Qomar.

Hal yang sama diungkap korban First Travel lainnya yakni Sukardi. Dia tidak ikhlas hasil lelang nanti diambil negara. "Jelas nggak ikhlas. Masak negara begitu," kata Sukardi.

Dia dan istrinya mengaku telah mengeluarkan uang sebanyak Rp15 juta agar bisa berangkat umrah pada empat tahun lalu. Kini setelah melalui proses hukum yang berliku, Sukardi dan istrinya kembali dipaksa menelan kenyataan pahit bahwa uang mereka diperkirakan tidak akan kembali.

Terkait hal itu, Sukardi pun mengaku bingung harus menempuh cara apa lagi agar bisa mendapatkan haknya kembali.

"Saya tidak mengerti jalurnya gimana. Saya ikhlas kalau uangnya buat membangun masjid. Tapi kalau diambil negara saya tidak ikhlas," kata Sukardi. 



Sumber: BeritaSatu.com