Anies Terancam Tidak Lagi Miliki Wagub

Anies Terancam Tidak Lagi Miliki Wagub
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / JAS Senin, 21 Oktober 2019 | 15:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Anies Baswedan terancam tidak memiliki sosok wagub. Alasannya hingga kini DPRD DKI belum membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan belum bisa dipastikan pula apakah nantinya DPRD bakal membentuk panitia khusus (pansus) lagi atau langsung menyusun panitia pemilihan (panlih) wagub.

Ketua Fraksi PDI-P DKI Gembong Warsono mengakui adanya potensi kursi wagub tidak terisi hingga Anies menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur. Sebab proses di DPRD DKI bisa berjalan lamban sedangkan April 2020 merupakan sisa 18 bulan periode Anies sebelum mengakhiri jabatan tahun 2022.

"Kalau perhitungan saya, April 2020 merupakan 18 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur. Maka DPRD DKI sekarang ini harus segera memastikan untuk menentukan siapa Wagub DKI," kata Gembong, di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kursi kepala daerah tidak bisa diisi apabila masa jabatannya telah memasuki 18 bulan sebelum berakhir. Kursi Wagub DKI sudah kosong sejak Agustus 2018 dikarenakan Sandiaga Uno maju pada Pilpres 2019.

Proses pemilihan wagub pengganti Sandi tidak bisa dilakukan hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Setelah pimpinan definitif DPRD periode 2019-2024 dilantik maka DPRD DKI seharusnya bekerja tanggap dengan membentuk AKD termasuk memutuskan untuk mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan wagub hasil pansus terdahulu atau melakukan perubahan.

Menurut Gembong, draf tatib pemilihan wagub hasil pansus terdahulu sudah tidak perlu diubah lagi. Hanya mengenai satu pasal tentang ketentuan kuorum saja yang mesti dipastikan lagi untuk disepakati. Namun hal itu sangat bergantung dari hasil rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang diadakan pimpinan definitif.

"Alangkah lebih baik jika draf tatib hasil pansus yang kemarin disepakati sehingga satu tahapan sudah terlewati. Rapimgab bisa segera untuk memutuskan panitia pemilihan (panlih). Jadi tidak perlu ada pansus baru dan tinggal memparipurnakan saja," harap Gembong.

Pimpinan DPRD bakal memutuskan untuk membentuk pansus melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab), setelah AKD terbentuk. Jika berkaca pada proses tahun 2014 pembentukan AKD bisa memakan waktu selama empat bulan. Kalaupun AKD bisa diselesaikan sekarang ini konsenterasi anggota dewan langsung terpecah untuk membahas APBD DKI 2020.

Gembong mengakui potensi molornya pemilihan wagub sangat terbuka. Sebab rapimgab nantinya belum tentu langsung mengesahkan draf tatib pemilihan hasil pansus terdahulu. Namun persoalan ini sebenarnya sederhana jika Gerindra dan PKS bisa kompak memuluskan pemilihan wagub.

"Kuncinya kan di dua partai itu. Saya rasa adanya anggota-anggota baru ataupun partai baru di dewan tidak menghambat, kalau dua partai itu sudah satu suara," kata Gembong.

Persoalan yang berpotensi menghambat proses pemilihan wagub hanya pada status Ahmad Syaikhu yang sudah dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Menurut Gembong, sejumlah anggota DPRD DKI bakal meminta penjelasan kepada Gerindra-PKS selaku parpol pengusung untuk memutuskan apakah Syaikhu layak mengikuti proses pemilihan wagub.

"Ya kalau dia mau menjadi wagub maka harus mundur dari DPR. Kan kita mengikuti rezim pilkada. Kalau pejabat aktif mau mengikuti pilkada tentu dia mundur. Tetapi saya tidak mau masuk terlalu jauh karena itu urusan PKS-Gerindra," terangnya.

Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS, Abdurrahman Suhaimi mengungkapkan pihaknya tetap mengusung Syaikhu dan Agung untuk dipilih menjadi Wagub DKI. Pihaknya yakin proses pemilihan wagub bakal berjalan mulus dan bisa diputuskan tahun 2019 ini.

Sedangkan Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta, Muhammad Arifin, membantah ketika ditanyai apakah PKS bakal mengganti Ahmad Syaikhu dengan nama lain. Dia menyebut cawagub DKI dari PKS tetap Syaikhu dan Agung Yulianto.

"Belum ada penggantian, Pak Syaikhu masih cawagub. Semoga dinamika yang terjadi nantinya tidak menjadikan proses pemilihan wagub berlarut-larut," kata Arifin.



Sumber: Suara Pembaruan