Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PSI Tuntut Transparansi Anggaran, Anies Bergeming

Rabu, 9 Oktober 2019 | 20:41 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik. Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana menilai upaya menutupi proses penyusunan dan pembahasan anggaran sebagai kemunduran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.

“Ini sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran diupload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang diupload di website apbd.jakarta.go.id. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas William melalui keterangan, Rabu (9/10/2019).

PSI juga secara resmi telah bersurat kepada Pemprov DKI tertanggal 9 Agustus 2019 meminta agar dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik. Dua bulan berlalu, hingga kini permintaan tersebut belum dikabulkan.

“Partai sudah bersurat meminta secara resmi, tolong dokumen anggaran dibuka ke publik. APBD 2020 ini besar sekali, hampir 100 triliun Rupiah. Kalau dokumen itu tidak dibuka, bagaimana bisa rakyat mengkritisi dan menyampaikan aspirasi terhadap apa yang Pemprov susun? Kami minta semua dibuka supaya terang benderang,” tambah William.

Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta berkilah dokumen KUA-PPAS 2020 tidak dapat dibuka ke publik karena belum sah menjadi produk hukum final. William menilai pandangan tersebut salah dan mengada-ada karena publik harus mengetahui seperti apa isi dokumen KUA-PPAS susunan eksekutif agar bisa membandingkan versi awal dan versi akhir hasil pembahasan DPRD, sehingga jelas apa yang berubah di tahap pembahasan.

“Sekarang ini jangankan dokumen KUA-PPAS usulan eksekutif, dokumen RKPD 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak ada. RKPD kan sudah final, seharusnya file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi,” ujarnya.

William juga telah mengkritisi beberapa anggaran kegiatan yang naik drastis seperti anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), belanja software antivirus, renovasi rumah dinas Gubernur dan perbaikan sanitasi perkampungan. Ia menilai banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu dikritisi mendalam karenanya publik harus punya akses terhadap anggaran kegiatan yang nilainya mencapai total sekitar Rp 96 triliun. Hingga hari ini, fase pembahasan belum dimulai dan publik masih buta terhadap rincian usulan eksekutif.

“Warga Jakarta berhak tahu bagaimana Pemprov menggunakan uang rakyat dalam APBD 2020. Kami minta pembahasan APBD segera dimulai karena tidak mungkin semua kegiatan ini bisa efektif dibahas di DPRD hanya dalam satu bulan. Ini bukan uang Gubernur atau DPRD, ini 96 Triliun uang rakyat! Semua tahapan harus transparan, publik jangan disuruh terima jadi saja di ujung,” tegas William.

Berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri, APBD 2020 sudah selesai disahkan DPRD paling lambat 30 November 2019. Namun, hingga saat ini pembahasan di DPRD juga masih belum ada tanda akan segera dimulai.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Akan Siagakan Satgas Tangani Sampah di Pintu Air

Pemprov DKI akan menambah saringan sampah di Pintu Air Pasar Rebo, Kampung Melayu, dan Season City.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Sidang Nunung, Jaksa Hadirkan Saksi Mahkota

Satu saksi mahkota atas nama Hadi Moheryanto adalah penjual sabu-sabu.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Penganiayaan Ninoy, Novel Bamukmin Bakal Diperiksa

Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin dipanggil sebagai saksi terkait kasus penganiayaan Ninoy Karundeng.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Pengunjung Disarankan Hindari Kontak dengan Ubur-ubur

Pengunjung Kawasan Wisata Ancol disarankan menghindari kontak dengan ubur-ubur.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Diperiksa Kesehatannya

Aktivis Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat Surya Anta Ginting, diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Pelantikan Presiden, Polisi Antisipasi Potensi Kerawanan

Polda Metro Jaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan dengan melakukan deteksi dini, jelang dan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Kampung Akuarium Dijadikan Kawasan Wisata Budaya Sejarah

Kampung Akuarium akan tersambung dengan kawasan wisata Kota Tua.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Disnakertrans DKI Survei KHL untuk UMP 2020

"Ketiga gelombang ini sudah dilaksanakan. Insyaallah, hari ini kami akan melakukan input hasil dari survei KHL yang sudah kami lakukan,” ujar Andri Yansyah.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Gara-gara Hujan, Air PDAM Tirta Asasta Depok Tidak Mengalir

Banjir bandang Sungai Ciliwung tadi malam mengakibatkan tingkat kekeruhan air baku yang sangat tinggi.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019

Ditemukan Kasino di Apartemen, Ini Kata Anies

Pergub no.132/2018 mengatur pengawasan terhadap apartemen dan rumah susun supaya tidak disalahgunakan oleh para penghuninya.

MEGAPOLITAN | 9 Oktober 2019


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS