Batas Waktu Pengosongan Lahan UIII Akhir September 2019

Batas Waktu Pengosongan Lahan UIII Akhir September 2019
Baliho yang dipasang Satpol PP Kota Depok di lokasi pembangunan UIII. ( Foto: Suara Pembaruan/Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / CAH Rabu, 11 September 2019 | 10:29 WIB

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan batas waktu hingga akhir September 2019 kepada warga untuk mengosongkan lahan di kawasan Jalan Pemancar RRI di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat yang akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Masyarakat yang memanfaatkan lahan negara itu diimbau membongkar dan mengosongkan lahan agar tidak terkena sanksi administratif. Sebab bangunan yang mereka dirikan tersebut tanpa izin dari pejabat berwenang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Lienda Ratnanurdhiany menuturkan, pihaknya ingin warga bisa bekerja sama melakukan pengosongan lahan tersebut. Karena Satpol PP sebagai perangkat daerah yang masuk dalam Tim Penertiban UIII akan memberikan surat peringatan kepada warga yang tidak pergi dari lokasi pembangunan kampus tersebut.

"Sosialisasi sudah kami lakukan, dan surat pemberitahuan sudah diberikan oleh pihak kelurahan. Maka kami ingatkan warga harus segera melakukan pengosongan lahan," ujar Lienda di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/9/2019).

Lebih lanjut diungkap Lienda, warga sekitar lahan proyek pembangunan UIII ini menempati tanah milik negara. Hal tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 16 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

Lienda berharap warga sekitar lahan UIII dapat membantu kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Caranya adalah dengan patuh terhadap perundang-undangan agar tidak terkena sanksi.

"Semoga warga sekitar dapat patuh terhadap aturan yang berlaku dengan meninggalkan lokasi agar tidak terkena sanksi," tegas Lienda.

Sementara itu, Lurah Cisalak Wiyana mengimbau masyarakat yang memanfaatkan lahan tanpa izin pejabat berwenang di kawasan Jalan Pemancar RRI untuk tidak melakukan pemblokiran jalan. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah memberikan sosialisasi berupa surat pemberitahuan dan baliho agar warga mengosongkan lahan untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

"Kami mengimbau kepada warga sekitar proyek pembangunan UIII untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebab lahan tersebut milik negara dan akan dibangun Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Wiyana di kantor Kelurahan Cisalak.

Dia menuturkan, sebelumnya pihak Kelurahan Cisalak bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok sudah memberi sosialisasi kepada warga agar mematuhi aturan yang berlaku. Terlebih tentang upaya pengosongan lahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 16 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

Wiyana mengatakan, warga yang menempati lahan UIII bukan masyarakat asli Cisalak. "Mereka merupakan warga luar Depok yang menggunakan tanah tersebut untuk tempat tinggal atau keperluan lainnya," papar Wiyana.

Dikatakan Wiyana, saat ini, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) sedang melakukan upaya mediasi yang saat ini sedang berjalan. Untuk itu, masyarakat penggarap diharapkan tidak melakukan tindakan yang menentang aturan hukum.

"Segera lakukan pengosongan lahan sebelum terkena sanksi administratif. Semoga warga sekitar UIII patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku karena lahan tersebut milik negara," pungkas Wiyana



Sumber: Suara Pembaruan