Didemo Taksi Online, Dishub Tegaskan Kebijakan Ganjil Genap Tidak Akan Berubah

Didemo Taksi Online, Dishub Tegaskan Kebijakan Ganjil Genap Tidak Akan Berubah
Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di jalan Protokol di Jakarta, Jumat (9/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Lenny Tristia Tambun / FMB Senin, 19 Agustus 2019 | 16:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ratusan pengemudi taksi online atau taksi berbasis aplikasi melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (19/8/2019). Meski didemo, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menegaskan kebijakan perluasan ganjil dan genap tidak akan berubah. Salah satunya adalah, taksi online atau taksi berbasis aplikasi tetap dikenakan kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo mengatakan aksi penolakan kebijakan perluasan ganjil genap yang sedang memasuki tahap uji coba ini adalah suatu hal yang wajar.

Menurutnya, aksi penolakan berupa demo atau unjuk rasa merupakan bagian dalam penyampaian saran, aspirasi dan masukan dari masyakarat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Seluruh saran, masukan dalam masa uji coba ini, silakan disampaikan. Tentu ini sebagai wujud kebebasan kita menyampaikan pendapat. Silakan saja,” kata Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Kendati demikian, Syafrin meminta penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan baik, dan kondusif. Tidak berujung pada tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum.

“Tapi sampaikan tersebut dengan baik, dan kondusif. Saat ini kita dalam tahap menerima semua masukan. Tetapi, sampai saat ini kebijakan tetap sama untuk pengecualiannya. Itu sudah diumumkan,” tegas Syafrin Liputo.

Sementara itu, ratusan pengemudi taksi online yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI. Mereka menolak kebijakan perluasan ganjil-genap yang akan disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 9 September 2019.

Ratusan pendemo itu memarkirkan kendaraan roda empatnya di pinggir jalan, sehingga memenuhi badan jalan. Akibatnya, kemacetan lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan tak dapat dihindari.

Ketua Umum Oraski, Fahmi Maharaja mengatakan terbitnya Instruksi Gubernur No 66/ 2019 mengenai perluasan area ganjil genap akan sangat berpengaruh mengurangi penghasilan rekan-rekan driver online, khususnya anggota ORASKI.

“Aturan tersebut tidak adil. Kita minta taksi online dibebaskan dari ganjil genap karena kita-kita juga angkutan umum. Kalau taksi pelat kuning dibebaskan, kenapa kita tidak?” seru Fahmi Maharaja di Balai Kota DKI.

Diungkapkannya, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 117/2018, membagi angkutan sewa menjadi angkutan sewa umum dan angkutan sewa khusus. Bukan itu saja, Permenhub 118/2018 yang menyebut taksi online dengan sebutan Angkutan Sewa Khusus.

Dengan demikian, lanjutnya, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI No 218/ 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan Pembatasan Lalu-Lintas dengan Sistem Ganjil Genap tidak berpihak kepada driver online. Dia menilai Pembentukan tim evaluasi tidak mengikut sertakan perwakilan driver online.

“Pembahasan pengecualian ganjil genap tidak pernah mengikutsertakan perwakilan driver online sebagai pemilik angkutan sewa khusus (ASK),” tegas Fahmi Maharaja.

Oleh karena itu, Oraski bersama organisasi komunitas lain seperti ADO, Pas Indonesia, dan Patriot menolak bebas ganjil genap dengan cara mengubah plat nomor ASK dengan perubahan plat nomor dan atau penggantian kode belakang plat nomor polisi.

"Perluasan ganjil genap memangkas penghasilan teman-teman driver online. Hampir seluruhnya kena (ganjil genap) teman-teman makan gimana? Pak gubernur harusnya mikir nasib rakyat kecil. Kalau bikin kebijakan jangan menyengsarakan rakyat,” terang Fahmi Maharaja.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI memulai sosialisasi kebijakan perluasan kebijakan perluasan ganjil-genap mulai Senin (12/8/2019). Penindakan hukum akan dimulai pada 9 September 2019. Penerapan ganjil-genap di DKI Jakarta dilaksanakan Senin-Jumat mulai pukul 06.00-10.00 dan 16.00-21.00 WIB kecuali hari libur nasional.

Selain mobil pelat kuning, jenis kendaraan yang dibebaskan dari sanksi perluasan ganjil-genap, di antaranya, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan pejabat negara/TNI/Polri, kendaraan bahan bakar listrik, kendaraan bahan bakar gas, sepeda motor, kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, kendaraan membawa masyarakat disabilitas, dan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan.



Sumber: BeritaSatu.com