Sepeda Motor Dibatasi, Pengguna Angkutan Umum Meningkat

Sepeda Motor Dibatasi, Pengguna Angkutan Umum Meningkat
Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di jalan Protokol di Jakarta, Jumat (9/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Asni Ovier / Bhakti Hariani / Mikael Niman / Erwin C Sihombing / AO Rabu, 14 Agustus 2019 | 23:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan lajur khusus bagi pengendara sepeda motor mendapat apresiasi. Pembatasan bagi sepeda motor akan meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Demikian rangkuman pendapat pengamat transportasi Dharmaningtyas, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, dan Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), Edo Rusyanto yang dihimpun Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (10/8).

Dharmaningtyas meyakini tanpa ada upaya membatasi volume kendaraan roda dua di Jakarta, jumlah pengguna angkutan umum tidak akan mengalami peningkatan yang fantastis. “Yang baik itu adalah membatasi sepeda motor dengan menerapkan zona kawasan larangan sepeda motor,” katanya.

Pemprov DKI telah memutuskan untuk memperluas lokasi penerapan sistem ganjil genap yang kini tengah dalam tahap sosialisasi. Banyak pihak menyayangkan langkah tersebut karena hanya berlaku untuk membatasi kendaraan pribadi roda empat.

Sementara, untuk kendaraan roda dua, DKI hanya menindaklanjuti amanat dalam UU LLAJ yang mengatur ketentuan sepeda motor berada di lajur kiri. Alasannya, motor diyakini tidak terlalu besar menyumbang polusi tetapi yang mengganggu adalah tidak tertibnya pengguna motor di lajur kiri.

Dharmaningtyas mengatakan, pengguna sepeda motor merupakan warga yang potensial untuk ditarik menggunakan angkutan umum, sehingga mereka layak dibatasi. Pembatasannya tidak menggunakan sistem ganjil genap, tetapi dengan menggunakan kawasan bebas sepeda motor dan lajur khusus.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, sepeda motor layak dibatasi karena populasinya cenderung terus meningkat. Artinya, pengguna sepeda motor turut menyumbang polusi terbesar, pemborosan energi, dan kemacetan.

“Pesatnya kepemilikan sepeda motor dimulai pada 2005, sejak adanya kebijakan mudah memiliki sepeda motor, bisa dengan mengangsur dan membayar uang muka yang rendah. Dampaknya memang luar biasa, populasi sepeda motor meningkat pesat dan penurunan penggunaan transportasi umum cukup drastis,” kata Djoko.

Dia meyakini adanya keterkaitan antara banyaknya pengguna sepeda motor menurunkan jumlah pengguna angkutan umum berkaca dari kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menurut BPTJ, total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek pada 2015 sebesar 47,5 juta perjalanan orang/hari. Jumlah perjalanan tersebut terdiri atas pergerakan dalam Kota Jakarta sebanyak 23,42 juta orang/hari (49,3%), pergerakan komuter 4,06 juta orang/hari (8,6%), serta pergerakan lainnya (melintas Jakarta dan internal wilayah Bodetabek) 20,02 juta orang/hari (42,1%).

Dari pergerakan komuter sebanyak 4,06 juta orang/hari, sebesar 1,58 juta perjalanan orang/hari (38,9%) dari arah timur, 1,19 juta perjalanan orang/hari (29,3%) dari arah barat, dan 1,29 juta perjalanan orang/hari (31,8%) dari arah selatan. Sementara, jumlah kendaraan di Jabodetabek sebesar 24.897.391 unit yang terbagi 75% sepeda motor, 23% mobil pribadi, dan hanya 2% angkutan umum.

Kemudian, pertumbuhan sepeda motor di Jakarta (2010-2015), rata-rata 9,7% hingga 11% per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan mobil, yang rata-rata 7,9% hingga 8,8% per tahun.

Sangat Dinamis
Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), Edo Rusyanto mengatakan, bersepeda motor di Jakarta memiliki cerita tersendiri. Apalagi jika dibandingkan kondisi 1970-an dengan 2000-an, terutama kondisi saat ini.

Kini, belasan juta roda dua menghuni kota Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari, terutama di jalan-jalan utama maupun simpul-simpul masuk dan keluar Jakarta, si kuda besi terlihat mendominasi lalu lintas jalan.

Pada 2017 saja, porsi sepeda motor sedikitnya 74% dari populasi kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya yang menyentuh angka tak kurang dari 18 juta unit. “Meruyaknya sepeda motor boleh jadi karena kendaraan itu dianggap sebagai alat bermobilitas yang mangkus (mujarab) dan sangkil (efisien). Terlebih bila dibandingkan dengan angkutan umum yang ada saat ini. Berdalih lebih hemat dan bisa dari satu titik ke titik lain dengan fleksibel, jadilah sepeda motor idola warga Jakarta yang berpenduduk lebih dari 9,5 juta jiwa,” kata Edo.

Menurut dia, angkutan umum yang tersedia seakan tak berdaya. Warga lebih memilih sepeda motor. Di balik itu semua, menurut Edo, ekses maraknya penggunaan sepeda motor tentu saja harus dipikul Jakarta. Sebut saja, misalnya, masalah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas jalan, serta urusan polusi udara dan suara.

Di sisi lain, mencuat juga soal pemborosan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) mengingat nyaris 100% sepeda motor mengonsumsi BBM. Amat minim yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan, seperti listrik.

Terkait kecelakaan lalu lintas jalan, Jakarta masih mempunya catatan kelam. Setiap hari, belasan kecelakaan terjadi yang merenggut rata-rata dua hingga tiga jiwa. Keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan tersebut cukup tinggi, yakni di atas 70%.

Ironisnya, kata dia, pemicu kecelakaan itu didominasi oleh faktor manusia, khususnya perilaku tidak tertib. Artinya, butuh terus ditingkatkan kemampuan, kesadaran, dan implementasi berkendara rendah risiko.

“Salah satu ciri utama perilaku berkendara rendah risiko adalah memahami dan sudi mengikuti aturan lalu lintas jalan yang ada. Misalnya, bila ada larangan melintas di jalur tertentu, sudah sepatutnya diikuti. Tidak perlu melawan arus hanya demi kepentingan ego pribadi dan tak perlu menjarah jalur bus (busway) hanya demi kepentingan diri sendiri,” katanya.

Menurut Edo, disiplin menjadi kata kunci mewujudkan berkendara rendah risiko. Disiplin tak semata terkait regulasi yang diterapkan oleh para penegak hukum, melainkan juga disiplin pada diri pengendara. Contohnya, disiplin dalam memeriksa kondisi kendaraan dan diri sendiri sebelum bersepeda motor.

Sementara itu, sejumlah cara dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk menertibkan sepeda motor. Jalur khusus sepeda motor juga telah diterapkan Pemkot Depok sejak lebih kurang dua tahun lalu.

Jalur khusus sepeda motor ini dimulai di Jalan Margonda Raya, dekat fly over atau jalan lingkar Universitas Indonesia, tepatnya di depan kampus Bina Sarana Informatika (BSI). Jalur tersebut membelah dua bagian jalan. Sebelah kanan khusus untuk mobil atau disebut jalur cepat dan untuk sepeda motor di sebelah kiri atau jalur lambat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, penertiban sepeda motor juga dilakukan Pemkot Depok dengan berencana menertibkan ojek online yang kerap mangkal di bahu jalan. Dinas Perhubungan Kota Depok bekerja sama dengan sejumlah pusat perbelanjaan yang tersebar di sepanjang Jalan Margonda Raya akan menyediakan shelter khusus untuk ojol di dalam masing-masing mal yang ada di sepanjang Jalan Margonda Raya.

“Yang segera diterapkan adalah di Plaza Depok. Kami sudah berbicara dengan pihak manajemen Plaza Depok dan juga para pengemudi ojol,” ujarnya. Dikatakan, nantinya ojol dapat langsung mengangkut penumpang di lokasi mal tersebut karena telah tersedia shelter yang telah disiapkan.



Sumber: BeritaSatu.com