DPRD DKI Setujui Pajak BBNKB Naik 12,5%

DPRD DKI Setujui Pajak BBNKB Naik 12,5%
Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Merry Hotma. ( Foto: Istimewa )
Lenny Tristia Tambun / CAH Rabu, 14 Agustus 2019 | 10:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menyetujui lima poin dari revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 9 tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Revisi tersebut diusulkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI.

Salah satu poin yang disetujui oleh Bapemperda adalah, penyesuaian pajak BBNKB menjadi 12,5 persen dari awalnya hanya 10 persen. Dengan kata lain, BBNKB di DKI Jakarta akan mengalami kenaikan sebesar 2,5 persen bagi penyerahan kendaraan di tangan pertama.

Namun untuk penyerahan kedua dan seterusnya tarif BBNKB tetap dikenakan sebesar 1 persen.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI, Merry Hotma mengatakan sebelumnya, pajak BBNKB atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha dikenakan sebesar 10 persen.

Kondisi ini menimbulkan keberatan bagi daerah mitra yang berada di sekitar Jakarta. Karena mereka sudah menerapkan pajak BBNKB sebesar 12,5 persen. Menimbang hal itu, maka Bapemperda DPRD DKI menyetujui usulan kenaikan BBNKB senilai sama dengan daerah mitra yang diusulkan BPRD DKI.

“Tarif BBNKB di Pasal yang paling krusial. Karena di daerah penyangga seperti Bekasi sudah 12,5 persen. Sementara di Jakarta masih 10 persen. Ada keberatan dari warga di daerah penyangga, makanya kita sesuaikan menjadi 12,5 persen,” kata Merry Hotma di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Diharapkan, penyesuaian pajak BBNKB tersebut mampu mendongkrak pendapatan daerah dari sektor BBNKB hingga Rp 100 miliar per tahun.

Dengan disetujui penyesuaian pajak BBNKB, Merry Hotma meminta BPRD DKI semakin tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor. Bila tidak tegas, maka target kenaikan pajak di sektor BBNKB sebesar Rp 100 miliar per tahun tidak akan tercapai.

"Di Perda lama yang telat melaporkan kendaraan lama itu tidak ada sanksinya. Sekarang ada rencananya untuk motor Rp 100.000, mobil Rp 200.000. Saya harap kebijakan ini bisa bikin warga disiplin dan bikin pendapatan naik,” ujar Merry Hotma.

Dalam pembahasan revisi Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBNKB, Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syarifuddin memaparkan lima poin usulan revisi pasal.

Pertama, Pasal 5 Ayat 1 mengenai BBNKB yang awalnya hanya dibebankan pada orang pribadi dan Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, kini dirivisi sehingga juga wajib untuk Pemerintah, Lembaga dan Instansi lain.

"Wajib pajak juga dibebankan untuk Pemerintah termasuk TNI, Polri dan Pemerintah Daerah. Juga untuk MPR, DPR, DPD, BPK, MA dan MK," kata Faisal.

Kedua, Pasal 7 Ayat 1 mengenai tarif BBNKB pada penyerahan pertama yang awalnya di bebankan sebesar 10 persen, saat ini direvisi untuk dinaikan sebanyak 2,5 persen.

Ketiga, Pasal 12 ayat 3 BBNKB terutang pada saat penyeraharan kendaraan harus melengkapi beberapa lampiran tambahan. BPRD di Pasal ini meminta pegawai melengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi atau pengurus badan yang menerima penyerahan.

Keempat, Pasal 12A mengenai sanksi pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor.

BPRD berencana bila wajib pajak tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotornya akan dikenakan sanksi atau denda. Namun Faisal tidak menulis besaran nominal dalam Perda, alasannya jika suatu saat nominal diubah, Perda tidak perlu dilakukan perubahan.

"Nominal sanksi itu tidak kita masukkan disini. Jadi kita tidak atur di Perda, itu kita taruh di Pergub (Peraturan Gubernur) supaya kalau ada perubahan sanksi, tidak perlu merubah Perda,” terang Faisal Syarifuddin.

Kelima, di poin pemberlakuan Perda, BPRD menyatakan seluruh aturan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.



Sumber: BeritaSatu.com