Lima Komisi DPRD DKI Nilai RAPBD Perubahan 2019 Harus Dikaji Ulang

Lima Komisi DPRD DKI Nilai RAPBD Perubahan 2019 Harus Dikaji Ulang
Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / JAS Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – DPRD DKI telah memulai pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2019 hari ini, Selasa (13/8/2019). Dari pembahasan anggaran perubahan yang dilakukan di masing-masing komisi, lima komisi DPRD DKI meminta rancangan APBD Perubahan DKI 2019 dikaji ulang.

Lima Komisi DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta 2019.

Catatan tersebut disampaikan perwakilan komisi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk mendalami Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2019.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Matnoor Tindoan, mengatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi A perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan realisasi masing-masing kegiatan.

Salah satunya, alokasi pengadaan tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Kantor Kecamatan Mampang sebesar Rp 120 miliar direkomendasikan dialihkan untuk kegiatan lain.

“Hal ini berdampak kepada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena program kegiatan belum terintegrasi antar-SKPD, duplikasi program, dan kegiatan hingga bertentangan antarprogram kegiatan antar-SKPD,” kata Matnoor Tindoan dalam rapat Banggar di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi mengungkapkan ada satu BUMD yang mengusulkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 800 milar. BUMD tersebut adalah Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Besaran angka tersebut akan digunakan untuk pengadaaan tanah hunian DP 0 Rupiah sebesar Rp 550 miliar serta Pengadaan alat prodeksi baru tanah dan bangunan sebesar Rp 250 miliar.

“Alokasi pengajuan tersebut tidak menutup kemungkinan dilaksanakannya pengembangan dan pembangunan di lokasi atau di proyek lain yang memiliki nilai potensial bagi perusahaan,” kata Abdurrahman Suhaimi.

Selanjutnya, anggota Komisi C DPRD DKI, Cinta Mega menerangkan perlunya pengkajian ulang terhadap target pajak tahun 2019 sebesar Rp 44 triliun oleh Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD). Mengingat, sampai dengan triwulan II tahun 2019 perolehan pajak baru mencapai 30 persen dari target pajak.

“Oleh karena itu, Komisi C merekomendasikan agar BPRD menunkan target pajak tahun 2019 menjadi berkisar antara Rp 41 triliun sampai dengan Rp 42 triliun,” terang Cinta Mega.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Nasrullah menilai perlunya peninjauan kembali terhadap rencana kerja SKPD bidang teknis yang hampir seluruhnya mengajukan pengurangan proyeksi pendanaan saat APBD Perubahan 2019.

Salah satunya, dalam nomenklatur Dinas Sumber Daya Air (SDA) pada kegiatan pengadaan tanah sungai atau saluran sebesar Rp 86,93 miliar dari total APBD 2019 sebesar Rp 500 miliar menjadi Rp 413,06 miliar.

“Komisi D menyarankan agar anggaran pengadaan Tanah Sungai atau Saluran untuk dikembalikan ke anggaran awal, sehingga dapat dioptimalkan mengingat akan kebutuhan penanggulangan banjir,” ungkap Nasrullah.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial mendorong seluruh SKPD mitra kerja terus bekerja optimal dalam mengeksekusi program kegiatan sesegera mungkin di tahun 2019 untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya, perbaikan lift di RSUD Koja oleh Dinas Kesehatan.

“Komisi E mengusulkan agar perbaikan lift di RSUD Koja dapat segera diselesaikan tahun 2019. Begitupun UGD yang terdapat di lantai 2 dapat segera dipindah ke lantai 1 dan diselesaikan tahun ini,” pungkas Syahrial.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan catatan lima komisi tersebut akan diperdalam pada saat pembahasan anggaran secara maraton antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.

“Karena bukan apa-apa, kita perlu mencermati betul seluruh mata anggaran sebaik mungkin dari masing-masing SKPD,” ungkap Prasetio Edi Marsudi.



Sumber: BeritaSatu.com