Pengamanan Sidang MK, Aparat Tidak Bawa Senjata Api

Pengamanan Sidang MK, Aparat Tidak Bawa Senjata Api
Personel Brimob Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi )
Bayu Marhaenjati / CAH Kamis, 27 Juni 2019 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Personel TNI-Polri telah menggelar apel pengamanan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada saat apel, personel diingatkan tidak diperkenankan membawa senjata api dalam melakukan pengamanan.

"Dalam apel pagi, memang setiap apel kita laksanakan perintah pimpinan kami dari TNI dan Polri. Yang pertama intinya bahwa tidak diperkenanan atau tidak dibolehkan anggota pakai senpi atau peluru tajam. Tadi dicek Provos untuk meyakinkan bahwa petugas tidak membawa peluru senjata tajam," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Harry Kurniawan, Kamis (27/6/2019).

Dikatakan Harry, sebanyak 13.747 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sekitar Gedung MK.

"Ya sesuai jadwal yang kami terima tanggal 27 juni 2019 akan dilaksanakan putusan sidang sengketa PHPU Pilpres hari ini. Jumlah (pengamanan) keseluruhan TNI-Polri yang ada di sekitar MK, 13.747 personel," ungkap Harry.

Harry menyampaikan, arus lalu lintas di dua ruas Jalan Medan Merdeka Barat, dilakukan pengalihan.

"Ada beberapa ruas jalan yang ada di sekitar Kantor MK kita alihkan, baik di depan arah Merdeka Barat dari dua arus atau dua arah dialihkan melalui Jalan Merdeka Selatan," katanya.

Harry menegaskan, massa tidak diperkenankan menggelar aksi di depan Gedung MK, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan melanggar undang-undang.

"Tidak ada, sudah perintah dari kemarin. Aksi unjuk rasa dari awal sidang MK, nggak boleh aksi melaksanakan unjuk rasa di Kantor MK," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com