Pansus Putuskan Kuorum Paripurna Pemilihan Wagub 50% Plus 1

Pansus Putuskan Kuorum Paripurna Pemilihan Wagub 50% Plus 1
Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / WBP Kamis, 27 Juni 2019 | 10:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DPRD DKI memutuskan aturan kuorum kehadiran paripurna pemilihan wagub sebesar 50 persen plus 1 dari total jumlah pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 106 orang.

Ketua Pansus Pemilihan Wagub DPRD DKI, Mohamad (Ongen) Sangaji mengatakan keputusan itu ditetapkan setelah mengundang kembali perwakilan Kemeterian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk konsultasi. "Apa yang disampaikan Kemdagri itu, yang paling tepat sesuai Undang-Undang yakni 50 persen plus 1. Untuk pemilihan wakil gubernur tentu sudah sama dengan apa yang kita putuskan," kata Mohamad (Ongen) Sangaji di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Presentase ketentuan kehadiran tersebut akan dimasukan ke dalam penyempurnaan draf tata tertib (tatib) mekanisme Pemilihan Wagub DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022. Meski sudah sepakat dengan kuorum, Ongen melihat DPRD tetap perlu menyiapkan alternatif aturan lain untuk mematangkan beberapa skenario pengambilan persetujuan dalam proses politik tersebut. Termasuk, kuorum tak hanya di level pimpinan dan anggota DPRD, namun juga pimpinan seluruh fraksi-fraksi DPRD.

"Jadi, kalau tidak kuorum pada paripurna dua kali berturut-turut diajukan kepada pimpinan. Kalau di pimpinan juga ditemukan hal yang sama (tidak kuorum) yang dihadiri pimpinan dewan dan pimpinan fraksi, maka itu harus dikembalikan kepada partai politik pengusung," jelas Mohamad (Ongen) Sangaji.

Untuk mendapatkan aturan yang tepat, Mohamad (Ongen) Sangaji memastikan Pansus DPRD terus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri secara maraton, sehingga pemilihan Wagub DKI berjalan sesuai jadwal. "Tentu sebagai pimpinan pansus, saya berharap paripurna bisa berjalan mulus sehingga tidak lama lagi. Apalagi 50 persen plus 1 berdasarkan Undang-Undang disampaikan oleh Kemdagri," ujar Mohamad (Ongen) Sangaji .

Sementara Kasubdit Wilayah V Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah DPRD dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) dan Kemdagri Heri Roni menegaskan, penerapan aturan dalam draf tatib mekanisme pemilihan Wagub DKI sisa masa jabatan 2017-2022 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Termasuk, proses pencalonan dikembalikan lagi ke partai pengusung apabila terjadi penundaan kuorum sebanyak dua kali masing-masing satu jam dalam rapat paripurna DPRD. Selain itu, nihilnya keputusan kuorum di tingkat pimpinan fraksi DPRD sebagai pengambilan opsi terakhir,” kata Heri Roni.

Jika dalam prosesnya tak ada pemilihan, lanjutnya, maka balik ke proses awal yakni diserahkan ke partai pengusung melalui gubernur. “Dalam hal ini, Gubernur, tak bisa apa-apa hanya menyampaikan saja. Ini hak partai pengusung," ujar Heri Roni.



Sumber: BeritaSatu.com