Pemprov DKI Bantah Fasilitasi HTI

Pemprov DKI Bantah Fasilitasi HTI
Ustaz Felix Siauw ( Foto: Facebook )
Lenny Tristia Tambun / DAS Rabu, 26 Juni 2019 | 12:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Pemprov DKI Jakarta mengundang Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), meski ormas tersebut sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah, kini lingkungan Pemprov DKI mengundang Felix Siauw, ustaz yang dikenal membela keberadaan HTI.

mengadakan rapat pembahasan konten poster anti kekerasan perempuan dan anak yang didalamnya ada nama  sebagai peserta rapat,

Ustad Felix Siauw ini kerap kali disebut sebagai “Ustad HTI” karena ia selalu membela keras keberadaan HTI di Indonesia.

Informasi soal kajian Felix Siauwawalnya diunggah di akun resmi Masjid Fatahillah Balaikota DKI, Selasa (25/6/2019). Kajian itu rencananya diadakan pada hari ini, Rabu (26/6/2019) pukul 11.45 WIB.

Kabar soal agenda kajian Felix Siauw di Masjid Balai Kota ini menjadi viral di media sosial. Poster kajian Felix Siauw juga dipasang di papan informasi Masjid Fatahillah Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Namun demikian, setelah viral di media sosial Senin sore, poster itu dicopot dari papan informasi. Unggahan soaal informasi acara kajian itu juga telah dihapus dari instagram Masjid Balai Kota.

Dua kejadian tersebut mengundang pertanyaan, ada apa antara Pemprov DKI dengan HTI?  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir membantah Pemprov DKI masih memberikan tempat bagi ormas terlarang.

Menurutnya, undangan kajian Felix Siauw tidak ada tendensi apa pun. Undangan tersebut telah disusun berdasarkan jadwal kajian agama Islam yang lama. “Itu sudah jadwal lama. Memang dia dari dulu-dulu sudah ada jadwalnya. Enggak ada apa-apa kok,” kata Chaidir, Rabu (26/6/2019).

Karena banyak menimbulkan kontra, maka Kajian Bulanan bersama Felix Siauw dibatalkan. “Sudah batal. Alasannya ada penundaan waktu yang lebih baik,” ujar Chaidir.

Ketika ditegaskan berarti ada peluang Felix Siauw akan diundang lagi sebagai penceramah, Chaidir tidak secara tegas menjawab. Ia hanya menekankan jadwal kajian bulanan akan disesuaikan lagi.

“Ya pokoknya kita batalkan. Jadwalnya kita reschedule lagi. Itu kab jadwal lama. Nah jadwalnya kita harus cocokin. Acaranya pun kemungkinan dibatalkan dengan waktu dan schedule. Kita tunggu lebih lanjut,” jelas Chaidir.

Didesak wartawan, apakah masih ada peluang  Felix Siauw diundang kembali, Chaidir menjawab bahwa Pemprov DKI tidak akan mengundang bila tidak ada kepentingannya bagi Pemprov DKI. “Ya enggak-lah. Kita nungguin dulu kepentingannya. Kok kamu (wartawan) maksa banget sih,” tukas Chaidir.

Di tempat terpisah, Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta, Amiruddin mengatakan,  kehadiran Felix Siauw sebagai penceramah dalam kajian bulanan telah dibatalkan. “Sudah kita batalkan. Dibatalkan,” kata Amiruddin.

Ketika ditanya alasan pembatalannya, ia menjawab karena sudah diinstruksikan oleh Kepala BKD DKI. “Dibatalin saja. Iya saya sudah diinstruksikan Kepala BKD. Tanya saja beliau,” tutur Amiruddin.

Sebelum soal Felix Siauw, dua pekan lalu beredar surat undangan rapat dari Dinas PPAPP DKI Jakarta. Rapat digelar untuk membahas konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumat (14/6/2019)

Di dalam surat undangan yang ditandatangani Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati, tertulis Organisasi Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis yang diundang sebagai peserta rapat. Padahal HTI adalah ormas terlarang.

Setelah sempat viral di media sosial, Dinas PPAPP DKI Jakarta akhirnya menunda rapat yang mengundang Muslimah HTI.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya mengakui adanya kekeliruan dalam undangan rapat tersebut. Kekeliruan itu adalah mengundang organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. “Kami akui ada kesalahan,” kata Tuty, Kamis (13/6/2019) malam.

Tuty yang bertanda tangan, mengaku, dirinya tidak melihat secara detail daftar undangan saat menandatangani. Alasannya, daftar undangan tersebut sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas.

Pihak PPAPP  melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. "Penyusun undangan dibebastugaskan,” katanya tanpa menyebut oknum petugas yang dibebastugaskan.

Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, lanjut Tuty Kusumawati, berkomitmen untuk mentaati ketentuan dari pemerintah. Pihaknya memastikan melakukan koreksi dan mengakui telah terjadi kekeliruan yang tidak akan terulang lagi.



Sumber: BeritaSatu.com