Uji Dioksin pada Telur Harus Dilakukan di Lab Berakreditasi Internasional

Uji Dioksin pada Telur Harus Dilakukan di Lab Berakreditasi Internasional
Untuk mencegah penyeludupan sampah ini terjadi lagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga November 2019, telah mengirim balik 883 kontainer sampah plastik ke negara asal yang diselundupkan para pelaku ke Indonesia. (Foto: Istimewa)
Ari Supriyanti Rikin / IDS Senin, 25 November 2019 | 12:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tim kajian melakukan riset kandungan dioksin akibat penggunaan plastik sebagai bahan bakar di Jawa Timur, yang ramai diberitakan beberapa hari terakhir. Riset dilakukan bersama tim peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Fakultas Teknis Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan paparan kandungan dioksin ke lingkungan.

Menanggapi hal itu, Manager of Research and Program Development Ecoton, Daru Setyo Rini mengungkapkan, sebagai organisasi penggiat lingkungan yang berdomisili di Jawa Timur, pihaknya mendukung upaya pemerintah melakukan uji dioksin pada telur di Tropodo untuk verifikasi temuan IPEN bersama Ecoton, Nexus3, dan Arnika.

"Saran kami pengujian racun plastik dalam telur harus dilakukan di laboratorium dioksin yang terakreditasi internasional. Kami menggunakan lab dioksin terakreditasi di Praha Cekoslovakia yang berpengalaman puluhan tahun menganalisis dioksin," paparnya saat dikonfirmasi SP, Senin (25/11/2019) pagi.

Daru menegaskan, pemerintah nantinya harus mempublikasikan hasil analisis dioksin dalam sampel yang diambil dalam abu sisa bakaran plastik, telur, tahu, daging ayam, juga daging dan susu sapi, karena pabrik tahu biasanya juga memelihara sapi untuk dimanfaatkan limbah tahu sebagai pakan sapi.

Emisi cerobong pabrik tahu juga perlu diuji. Menurutnya, sudah sekian lama pemerintah melakukan pembiaran penggunaan sampah plastik untuk bahan bakar pabrik tahu, maka perlu segera menghentikan pembakaran plastik di Tropodo.

Namun pemerintah jangan hanya berani tegas pada pabrik tahu, tapi harus juga memberi sanksi pada pabrik kertas yang membuang sampah plastik sisa impor ke masyarakat di desa Bangun dan Tropodo.

Industri kertas impor pun harus bertanggung jawab melakukan pemulihan pencemaran di Tropodo dan Bangun serta harus mengentikan penjualan sampah impor kepada masyarakat dan wajib mengelola sendiri limbah impornya.

Negara eksportir khususnya Amerika juga harus membantu pemantauan dampak pencemaran dioksin karena sampah yang dibakar paling banyak adalah sampah dari negara tersebut.

Hal senada juga ditegaskan, Manajer Kampanye Urban dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Dwi Sawung. Ia menilai pemerintah masih berusaha membantah dampak sampah impor ini dengan reaksi karikatif, makan telur. Padahal masalahnya bukan di situ tapi sampah impor yang dibuang di indonesia secara ilegal kemudian dijadikan bahan bakar yang mengeluarkan dioksin.

"Sumber masalah sampah impornya tidak dilarang," katanya.

Ia menambahkan, memang sudah keluar peraturan baru menteri terkait perdagangan soal sampah impor yang memperketat impor limbah non bahan berbahaya beracun.

"Walaupun sudah ketat kami tetap meminta pelarangan total impor sampah," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan