KLHK Bentuk Tim Riset untuk Investigasi Dioksin di Jatim

KLHK Bentuk Tim Riset untuk Investigasi Dioksin di Jatim
Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di salah satu pabrik tahu yang menggunakan bahan bakar sampah plastik di Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (20/11/2019). Pabrik tahu di wilayah tersebut menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar karena harganya yang murah meski asap hasil pembakaran sampah plastik itu menghasilkan zat dioksin yang dapat meracuni manusia, tumbuhan dan binatang, serta mencemari udara. ( Foto: ANTARA/Zabur Karuru )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Senin, 25 November 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tim kajian melakukan riset kandungan dioksin akibat penggunaan plastik sebagai bahan bakar di Jawa Timur, yang ramai diberitakan beberapa hari terakhir. Riset dilakukan bersama tim peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Fakultas Teknis Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan paparan kandungan dioksin ke lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menegaskan, persoalan sampah dan limbah plastik impor selama ini telah mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia Indonesia dari generasi ke generasi yang wajib dijaga.

Dalam keterangan tertulisnya di sela-sela konferensi Minamata di Jenewa, Swiss, Siti mengatakan, sampah impor plastik selama puluhan tahun telah masuk melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik untuk industri. Upaya penyeludupan ini jelas melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, KLHK bertindak tegas dengan mengembalikan atau reekspor sampah ke negara asal.

''Soal sampah yang diselundupkan bukan hanya soal melanggar UU, tapi juga mengancam generasi bangsa. Bapak Presiden sangat menaruh perhatian soal ini, beliau memikirkan lebih dari sekadar soal pelanggaran UU saja," kata Menteri Siti, Senin (25/11/2019).

Tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK sudah diperintahkan untuk terus meningkatkan pengawasan di lapangan. Hasilnya, dari 2.194 kontainer yang masuk ke Indonesia, KLHK sudah mengirim balik (reekspor) 883 kontainer ke negara asal. Selain itu dilakukan pula perbaikan regulasi dan terus dilakukan pengawasan yang ketat.

Akhir pekan lalu, Tim KLHK bersama para ahli juga turun langsung ke Desa Bangun, Mojokerto, dan Desa Tropodo, Sidoarjo untuk meneliti kandungan dioksin yang ramai diberitakan.

''Saya minta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut, khususnya untuk isu dioksin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi,'' tegas Siti.

Sosial Ekonomi
Persoalan penggunaan sampah limpah plastik impor sudah berlangsung sejak lama di lokasi ini, karena harganya yang lebih murah. Karena itu pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah, tidak hanya soal sampah, tapi juga dampak sosial ekonomi masyarakat setempat.

''Semuanya akan didalami secara akademik. Termasuk soal dampak pembakaran. Saya juga ingin mengetahui hasil studi yang menyebutkan bahwa ada dioksin dalam telur ayam. Kita akan lihat semua hasil studinya nanti,'' paparnya.

Pihaknya juga akan terus memberikan pendampingan masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.

Dalam kunjungan tim ke lokasi, tim menemukan bahwa jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juli 2019 lalu. Diduga pasokan sampah ini berkurang karena langkah reekspor, perubahan regulasi, serta pengawasan yang semakin ketat oleh pemerintah.

Pengusaha usaha mikro kecil menegah (UMKM) juga menyadari bahwa bahan bakar dari sampah plastik tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Para pelaku usaha pun mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya. Terlebih lagi sudah ada penggunaan insinerator yang teknologinya sudah ramah lingkungan.

Pemerintah akan mempelajari ini, termasuk bila harus memberikan dukungan fasilitas oleh bagi industri UMKM. Dukungan fasilitas ini bisa dari KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UMKM, atau bahkan dari pemerintah daerah setempat.

''Semuanya bisa membantu, yang penting industri masyarakat tetap harus berjalan baik dengan tetap ramah lingkungan,'' ucapnya.

Untuk mengatasi masalah sampah yang masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, pemerintah terus melakukan pengelolaan, salah satunya dengan menerapkan prinsip reuse, reduce dan recycle (3R).

''Pemerintah dan pemda bekerja serius untuk itu. Saya juga tahu bahwa dukungan masyarakat dan para aktivis terkait sampah cukup besar. Ini menjadi modal kekuatan kita menyelesaikan masalah sampah,'' katanya.



Sumber: Suara Pembaruan