1,73 Juta Jiwa Terdampak Kekeringan di 7 Provinsi

1,73 Juta Jiwa Terdampak Kekeringan di 7 Provinsi
Sejumlah warga mencari sumber air di kolam penampungan air di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi ( Foto: BeritaSatu Photo / Mikael Niman )
Ari Supriyanti Rikin / IDS Jumat, 6 September 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi kering masih akan terjadi hingga Oktober 2019. Periode musim hujan tahun 2019/2020 pun diprediksi mundur di 254 zona musim di Indonesia. Bahkan dari data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari Januari hingga Agustus 2019 telah terjadi 60 kejadian kekeringan.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengatakan, saat ini sudah ada 1,73 juta warga terdampak kekeringan.

"Upaya penanganan kekeringan sudah dilakukan dengan dropping air bersih ke sejumlah daerah terdampak," katanya di Jakarta, Kamis (5/9).

Hingga Agustus 2019, dropping air bersih dilakukan sebanyak 15.638 tangki dengan 78 juta liter air bersih.

Sebanyak 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) terdampak kekeringan. 7 provinsi itu meliputi 101 kabupaten/kota, 781 kecamatan dan 2.731 desa/kelurahan.

Agus menambahkan, sejumlah daerah juga sudah menetapkan status darurat yakni 4 kabupaten tanggap darurat dan 32 kabupaten/kota siaga darurat.

"Kekeringan juga membuat 40.891 hektare (ha) lahan puso atau gagal panen hingga Agustus 2019," ucapnya.

Data yang dihimpun BNPB dari Kementerian Pertanian menyebut, lahan puso terluas terdapat di Jawa Barat. Luas lahan puso akibat kekeringan paling banyak terjadi Juni 2019 seluas 24.648 ha.

Dari 40.891 ha lahan puso tersebut terdapat di Jawa Barat 19.145 ha, Jawa Timur 9.063 ha, Jawa Tengah 7.494 ha, DIY 2.579 ha, NTB 1.464 ha, Banten 576 ha, Gorontalo 400 ha, Sulawesi Selatan 65 ha, Sumatera Utara 60 ha, NTT 15 ha, Sulawesi Barat 10 ha, Kalimantan Timur 10 ha, Aceh 8 ha, Sulawesi Tengah 2 ha dan Sulawesi Utara 1 ha.

"Selain dropping air bersih, penanganan karhutla dengan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) kerja sama BNPB, BMKG dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," ungkapnya.

Pembuatan sumur bor, menambahkan tangki, hidran umum dan kampanye hemat air juga dilakukan. Sementara itu, Kementerian Pertanian melakukan pompanisasi, pembangunan embung, dan sumur bor di lahan yang mengalami kekeringan. Petani juga diimbau ikut asuransi usaha tani padi.

"Selain membangun waduk, saluran irigasi, kita juga mendorong gerakan menanam pohon," ungkap Agus.

BMKG menyebut kekeringan meterologis yang ditandai dengan jumlah hari tanpa hujan (HTH) 30- 60 hari memang sudah terjadi di wilayah yang menjadi sentra padi seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, NTB, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Sedangkan HTH lebih dari 60 hari terjadi di Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari mengatakan, curah hujan Agustus-Oktober 2019 diperkirakan rendah terutama di bagian tengah, selatan Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi dan selatan Papua.

"Sifat hujan bulanan Agustus sampai Oktober rendah," ucapnya.

BMKG pun memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung hingga Oktober 2019. Sementara itu, awal musim hujan 2019/2020 juga diperkirakan mundur di 254 zona musim. Awal musim hujan di lebih dari 309 zona musim kemungkinan terjadi pada Oktober, November dan Desember.



Sumber: Suara Pembaruan