Sumbang Polusi di Jakarta, Industri Dinilai Perlu Ditata

Sumbang Polusi di Jakarta, Industri Dinilai Perlu Ditata
Ilustrasi polusi udara di Jakarta. ( Foto: ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja )
/ WBP Rabu, 14 Agustus 2019 | 11:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diharapkan serius menangani persoalan polusi udara di Indonesia, khususnya di kota-kota besar termasuk Jakarta. Salah satunya menertibkan industri yang menghasilkan kadar emisi tinggi dalam proses produksinya.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, di Jakarta, selain asap kendaraan bermotor, industri merupakan penyumbang dominan emisi yang menyebabkan polusi udara di Ibu Kota. "Kontribusinya (polusi pabrik) cukup besar, sekitar 60 persen," ujar Trubus Rahadiansyah di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurut dia, dengan kontribusi sebesar itu, maka kebijakan perluasan ganjil-genap kendaraan atau pembatasan usia kendaran menjadi kurang signifkan manfaaatnya. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga harus menata keberadaan industri.

"Kebijakan selama ini seperti pemberlakuan ganjil-genap, larangan mobil usia 10 tahun ke atas, uji emisi, itu belum efektif. Karena polusi itu dipengaruhi oleh banyaknya industri, misalnya di Jakarta Timur ada industri baja yang masih mengeluarkan polusi yang luar biasa. Di Jakarta Utara juga ada. Ada sejenis home industry yang mengeluarkan polusi yang tinggi," jelas Trubus Rahadiansyah.

Bahkan jika memungkinkan, industri yang ada di Jakarta dipindahkan ke daerah lain, atau setidaknya Pemprov DKI harus lebih ketat dalam mengawasi operasional industri-industri tersebut.

"Minimal industri-industri itu harus diawasi secara ketat, sehingga mereka melaksanakan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pemprov. Selama ini kan karena pengawasan rendah. Standar-standar itu sering diabaikan. ini yang menurut saya perlu ditingkatkan," ungkap Trubus Rahadiansyah.

Sementara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menyatakan, masalah polusi udara di Jakarta, bukan hanya disebabkan aktivitas di Ibu Kota, tetapi aktivitas di daerah sekitar Jakarta seperti Banten dan Jabar. "Sumbernya bukan hanya kendaraan bermotor, tapi juga industri," tutur Tubagus Soleh Ahmadi.

Diketahui, persoalan polusi di Jakarta ini berujung ke meja hijau. Sejumlah anggota masyarakat dan koalisi LSM "Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta" mengajukan gugatan perdata nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst melalui PN Jakarta Pusat, pada 4 Juli. Menteri KLHK Siti Nurbaya merupakan salah satu pihak tergugat dari pemerintah pusat. Gugatan warga (citizen law suit) tersebut juga menyeret Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jabar dan Gubernur Banten sebagai pihak tergugat.

Gugatan itu diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Center Environmental Law (ICEL), serta 31 orang yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota). Mereka melayangkan gugatan warga negara atau citizen law suit kepada sejumlah lembaga pemerintahan. Dasar aduannya atas ketidakpuasan dengan kualitas udara di DKI Jakarta yang dianggap terlalu berpolusi.



Sumber: BeritaSatu.com