Marciano Terpilih, Kubu Muddai Akan Bentuk KONI Tandingan

Marciano Terpilih, Kubu Muddai Akan Bentuk KONI Tandingan
Calon Ketua Umum KONI Pusat, Muddai Madang (tengah) bersama tim pendukungnya dari KONI Provinsi dan cabang olahraga. ( Foto: Beritasatu Photo / Hendro D Situmorang )
Hendro D Situmorang / JAS Rabu, 3 Juli 2019 | 08:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Marciano Norman terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum KONI Pusat periode 2019-2023 lewat Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Marciano dinyatakan berhak memimpin KONI lantaran menjadi satu-satunya kandidat yang lolos administrasi pencalonan. Sedangkan pesaingnya, Muddai Madang dihapus dari pencalonan karena tak memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan tim penjaringan dan penyaringan (TPP).

Namun Musornas KONI tersebut ternoda oleh aksi walk out (WO). Mereka yang melakukan WO adalah pendukung Muddai Madang lantaran tidak terima ketika nama jagoannya tak diikutkan bersaing di Musornas. Kubu Muddai menyatakan siap membentuk KONI tandingan.

Mereka kecewa Muddai langsung dicoret lewat surat ketua umum KONI Pusat Tono Suratman, bukan ditawarkan kepada forum.

Marciano harus menyelesaikan "PR" yang cukup kompleks yakni tunggakan gaji puluhan karyawan KONI selama 7 bulan yang belum terbayar, menjaga keharmonisan dengan pemerintah dalam hal ini Kempora. Sebab KONI Pusat sebelumnya yang dipimpin Tono Suratman tidak harmonis dengan pemerintah.

"Saya akan tanya kepada pemerintah, apa yang bisa diberikan kepada saya. Yang tidak bisa (diberikan), tentu akan saya carikan jalan keluar. Saya ingin KONI menuju kemandirian, tapi ada langkahnya, ada saatnya. Ke depan kita tidak selalu bergantung kepada pemerintah," kata Marciano.

Pekerjaan lain yang akan dilakukan adalah merangkul pendukung Muddai Madang yang tak puas dengan Musornas kali ini. Saat Muddai dinyatakan tak bisa bersaing pada Musornas, para pendukungnya langsung melakukan walk out (WO).

"Saya Ketua KONI yang baru, selalu terbuka pintu bagi mereka untuk kembali, segera lupakan perbedaan, meski ada dinamika yang biasa terjadi di Musornas. Tapi, saya mengajak semua pemangku di bidang olahraga, Kempora, KOI, cabor dan Konida, bahkan kepada peserta Musornas ini ada hal-hal yang kurang sependapat dan meninggalkan ruangan ini, saya membuka pintu untuk bekerja sama," ungkap Marciano.

Sementara pendukung Muddai mengklaim sejumlah 15 KONI provinsi dan 28 cabang olahraga meninggalkan arena Musornas. Ketua KONI Sumatera Barat (Sumbar) Syaiful Yahum menuding, proses aklamasi sudah direkayasa sejak awal oleh tim penjaringan dan penyaringan (TPP) bentukan KONI Pusat. Hal itu bisa dibuktikan dengan persyaratan yang memberatkan, yaitu bakal calon harus mengantongi dukungan minimal 10 KONI provinsi dan 21 cabor.

"Muddai hanya memperoleh dukungan 9 KONI daerah, sedangkan dukungan cabor memenuhi syarat. TPP menggiring terjadi aklamasi. Tadi (dalam Musornas), calon kami di-delete. TPP telah melakukan pelanggaran AD/ART yang artinya musornas ini cacat hukum. Karena itu, Sumbar menyatakan WO dan diikuti KONI-KONI lain dan cabor," kata Syaiful.

Setelah ini, pihaknya tak berdiam diri. Rencananya, pendukung Muddai akan melaporkan kejanggalan TPP dan Musornas kepada pemerintah. Bahkan, pihaknya siap mendirikan KONI tandingan yang bernama Komite Olahraga Nasional (KON) yang dinilai sesuai Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005.

"Kami akan sampaikan pelanggaran ini kepada Kempora, kita juga akan bentuk KON sesuai Undang-undang," ujar Syaiful.

Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PB Porserosi) Ganjar Razuni menambahkan, pihaknya sudah mengkritisi TPP sejak awal yang tugasnya dianggap janggal. Harusnya, menurut Ganjar, pencalonan Muddai difasilitasi di forum Musornas karena forum tersebut merupakan kedaulatan anggota.

"Tapi ini tidak dihargai oleh oknum panitia. Terjadi banyak kejanggalan di dalamnya. Langkah selanjutnya, kami minta pemerintah ambil alih, harus turun dan hadir untuk membenahi (KONI). Kami akan bertemu Menpora setelah ini," tegas Ganjar.

Perwakilan KONI Sulawesi Utara Tony F Kullit juga menganggap bahwa pimpinan sidang terlalu terburu-buru untuk mengetok palu, padahal anggota sidang belum menyampaikan pendapatnya.

“Musyawarah itu sebetulnya harus didengar dari setiap anggota, setelah semua sudah diakomodir kita ambil solusinya. Itu musyawarah mufakat, bukan mempertahankan pendapat pimpinan sidang seperti ini,” tegas Tony.



Sumber: Suara Pembaruan