Inklusi Keuangan di Indonesia Terus Bertumbuh

Inklusi Keuangan di Indonesia Terus Bertumbuh
Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (14/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Ridho Syukro )
Ridho Syukro / FER Kamis, 14 November 2019 | 21:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk menjaga dan meningkatkan terus kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi. Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat ditempuh melalui upaya percepatan keuangan inklusif.

Indeks Inklusi Keuangan Meningkat Capai 76,19%

Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Iskandar Simorangkir, mengatakan, sejak 3 tahun ditetapkannya strategi nasional keuangan inklusif melalui Pepres Nomor 82/2016 telah dilaksanakan survei nasional keuangan inklusif pada akhir 2018 hingga awal 2019 yang mengukur pencapaian target utama.

"Dalam pelaksanaan survei, satuan tugas DNKI melakukan survei financial inclusion insights dengan representasi nasional untuk mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal di Indonesia," ujar Iskandar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Iskandar, survei ini melibatkan 6.695 orang dewasa yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dengan proyeksi populasi nasional 2018 penduduk perkotaan dan jenis kelamin. Dari survei tersebut, sebanyak 70,3 persen orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dan 55 persen dari orang dewasa memiliki akun.

Jokowi Dorong Perbankan Bantu Pelaku Usaha Kecil

Selain itu, lebih banyak orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri.

"Tren inklusi keuangan menggambarkan bahwa kepemilikan akun meningkat lebih dari 20 poin presentase jika dibandingkan dengan tahun 2016," jelasnya.

Iskandar menambahkan, diproyeksikan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru dimana sebagian besar dari mereka menerima bantuan pemerintah melalui transfer digital.

"Hal ini seiring dengan capaian realisasi program kerja DNKI untuk mendorong kepemilikan akun tabungan melalui penerapan kebijakan non tunai dimana bantuan pemerintah diberikan melalui akun seperti program keluarga harapan," kata Iskandar.

Menurut Iskandar, sejak diluncurkan dengan skema non tunai, sudah ada 10 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan melalui akun perbankan maupun elektronik.

Pemerintah juga menunjukkan komitmenya di sektor jasa dan keuangan dalam meningkatkan akses kepada pembiayaan melalui penyaluran kredit usaha rakyat yang telah mencapai Rp 449 triliun kepada lebih dari 18 juta penerima sejak 2015.



Sumber: Investor Daily