Skema Pemanfaatan Aset Negara untuk Danai Pemindahan Ibu Kota

Skema Pemanfaatan Aset Negara untuk Danai Pemindahan Ibu Kota
Bambang Brodjonegoro (kanan) bertemu pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019. ( Foto: B1/Primus Dorimulu )
Herman / FMB Senin, 16 September 2019 | 21:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menentukan lokasi ibu kota negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Estimasi pembiayaan pemindahan ibu kota negara ini sekitar Rp 466 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Bambang Brodjonegoro menyampaikan, skema pembiayaan pemindahan IKN ini tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi juga memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti dari BUMN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan juga dari pihak swasta.

Untuk yang bersumber dari APBN sebesar Rp 89,4 triliun (19,2 persen), KPBU Rp 253,4 triliun (54,4 persen), dan dari pihak swasta termasuk BUMN sebesar Rp 123,2 triliun (26,2 persen).

“Untuk yang bersumber dari APBN, kita menggunakan skema kerja sama pengelolaan aset negara. Jadi bukan dari sumber utama APBN seperti penerimaan pajak dan PNBP,” terang Bambang Brodjonegoro, di gedung Bappenas, Jakarta, Senin 916/9/2019).

Kerja sama pemanfaatan aset negara ini menurutnya berlaku untuk aset yang ada di ibu kota baru dan yang ada di DKI Jakarta. Sebagai informasi, berdasarkan hasil revaluasi aset, nilai Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta adalah sekitar Rp 1.123 triliun, mulai dari kantor pemerintahan hingga rumah dinas. Dari angka tersebut, Bambang memperkirakan yang bisa dimanfaatkan dalam skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak swasta mencapai sekitar Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun.

Ditambahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, pemanfaatan aset negara untuk pendanaan pembangunan ibu kota baru ini juga dimaksudkan agar proyek tersebut tidak mengganggu proyek-proyek pembangunan lain yang sudah direncanakan.

Bentuk pemanfaatan barang milik negara yang bisa ditawarkan kepada pihak swasta antara lain melalui sistem sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan terhadap aset yang sudah ada, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BGS/BSG), hingga kerja sama penyediaan infrastuktur.

“Apabila kita masih mengandalkan penerimaan pajak dan PNBP yang bersumber dari sumber daya alam dan sebagainya, kita akan berebut sumber pembiayaan. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sumber pembiayaan baru dari non tradisional asset yang selama ini pemanfaatannya belum dioptimalkan,” kata Isa Rachmatarwata.



Sumber: BeritaSatu.com