Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemperin Pertanyakan Wacana BPOM Labeli Kemasan Galon Mengandung BPA

Rabu, 15 September 2021 | 09:14 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perindustrian (Kemperin) RI mempertanyakan adanya wacana tentang rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terkesan secara diam-diam akan mengeluarkan kebijakan soal pelabelan air minum dalam kemasan (AMDK) kemasan plastik yang mengandung BPA.

Dalam wacana kebijakan berbau diskriminatif itu, BPOM diduga akan mewajibkan kemasan galon Polikarbonat (PC) yang mengandng BPA untuk mencantumkan keterangan “Bebas BPA dan turunannya” atau “Lolos batas BPA” atau kata semakna.

“Yang saya herankan, kenapa kita sering terlalu cepat mewacanakan suatu kebijakan tanpa terlebih dahulu mengkaji secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek yang akan terdampak,” ujar Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo melalui keterangan, Rabu (15/9/2021).

Menurut sejumlah sumber, BPOM telah mengadakan sebuah pertemuan dengan sejumlah pihak pada Senin (13/9/2021) guna membicarakan mengenai wacana perubahan batas toleransi migrasi Bisfenol A (BPA) dalam kemasan makanan dan minuman dari sebelumnya 0,6 bagian per juta (bpj, mg/kg) menjadi 0,1 bpj.

Tidak hanya itu, pertemuan itu juga mewacanakan pelabelan air minum dalam kemasan (AMDK) yang menggunakan kemasan plastik yang mengandung BPA agar mencantumkan keterangan 'Bebas BPA dan turunannya” atau “Lolos batas BPA” atau kata semakna.

Mendengar informasi ini, Edy menyatakan kaget karena tidak ikut diundang dalam pertemuan tersebut. “Terus terang saja kami kaget, karena kami tidak diundang pada rapat tersebut,” ucapnya.

Dia mengutarakan seharusnya BPOM perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum membuat wacana pelabelan itu.

Misalnya, kata Edy, BPOM harus melihat negara mana yang sudah meregulasi terkait BPA ini, adakah kasus yang menonjol yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia terkait dengan kemasan yang mengandung BPA ini, serta adakah bukti empiris yang didukung scientific evidence, dan apakah sudah begitu urgen kebijakan ini dilakukan.

“Itu pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum BPOM mewacanakan kebijakan terkait kemasan pangan yang mengandung BPA itu. Dalam situasi pandemi, dimana ekonomi sedang terjadi kontraksi secara mendalam, patutkah kita menambah masalah baru yang tidak benar-benar urgen?” kata dia mempertanyakan wacana kebijakan BPOM itu.

Dia juga menyoroti dampak yang akan ditimbulkan kebijakan itu nanti nya terhadap investasi kemasan galon guna ulang yang existing yang jumlahnya tidak sedikit dan terhadap psikologis konsumen.

“Bagaimana dampaknya terhadap investasi kemasan galon guna ulang yang existing yang jumlahnya tidak sedikit? Bagaimana dengan dampak psikologis masyarakat yang selama ini mengkonsumsi kemasan guna ulang," tambahnya.

Seharusnya, menurut Edy, BPOM perlu lebih berhati-hati dalam melakukan setiap kebijakan yang akan berdampak luas terhadap masyarakat.

“Mestinya setiap kebijakan harus ada RIA (Risk Impact Analysis) yang mempertimbangkan berbagai dampak, antara lain teknis, kesehatan, keekonomian, sosial, dan lain-lain,” tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

RS Polri Kerja Sama Sel Punca dengan Celltech Stem Cell Vinski Tower

RS Polri dan Celltech Stem Cell Centre Laboratory & Banking (CSC) menjalin kerja sama dalam hal rujukan pengambilan sampel dan pengaplikasian sel punca.

KESEHATAN | 26 Oktober 2021

Meditasi, Solusi Atasi Kecemasan dan Stres di Masa Pandemi

Tantangan di masa pandemi covid-19 bisa menimbulkan stres berlebihan, dan menyebabkan emosi yang sulit untuk dikontrol.

KESEHATAN | 26 Oktober 2021

Gilead Sciences Serahkan Donasi 100.000 vial Remdesivir ke Kemenkes

PT Soho Industri Pharmasi menyerahkan donasi 100.000 vial Veklury (Remdesivir) dari Gilead Sciences Inc kepada Kementerian Kesehatan (Kemkes).

KESEHATAN | 26 Oktober 2021

Sepanjang Tahun Ini, Satgas Telah Terbitkan 17 Aturan Perjalanan

Satgas Covid-19 sudah menerbitkan sebanyak 17 aturan perjalanan untuk mencegah penularan Covid-19 sepanjang tahun 2021 ini

KESEHATAN | 26 Oktober 2021

Jokowi Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes: Kami Tindak Lanjuti

Wamenkes, Dante Saksono Harbuwono memastikan Kemenkes akan menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi untuk menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 300.000.

KESEHATAN | 26 Oktober 2021

Apresiasi Permintaan Jokowi Turunkan Harga PCR, PAN: Tetapi Belum Selesaikan Masalah

PAN mengapresiasi permintaan Presiden Jokowi untuk menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 300.000, namun penurunan harga itu dinilai tidak menyelesaikan masalah.

KESEHATAN | 26 Oktober 2021

Menkes Akui Ada Wacana Vaksin Booster untuk Masyarakat

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya wacana vaksinasi dosis ketiga (vaksin booster) Covid-19 untuk masyarakat

KESEHATAN | 26 Oktober 2021

Menkes: Tak Ada Subsidi Harga Tes PCR

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah tidak akan memberikan subsidi harga tes PCR

KESEHATAN | 26 Oktober 2021

Kasus Covid-19 Melandai, Menkes: Masyarakat Jangan Euforia

Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat Indonesia tidak euforia di tengah penurunan kasus Covid-19

KESEHATAN | 26 Oktober 2021



TAG POPULER

# Valentino Rossi


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Cristiano Ronaldo


# Anies Baswedan


# Timnas U-23



TERKINI
Kuartal III-2021, Laba Bersih Fajar Surya Wisesa Naik 121,81%

Kuartal III-2021, Laba Bersih Fajar Surya Wisesa Naik 121,81%

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings