Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Lakukan Evaluasi Terakhir PPKM

Minggu, 25 Juli 2021 | 11:16 WIB
Oleh : Herman, Natasia Christy Wahyuni / AB

Jakarta, Beritasatu.com – Mulai 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan kebijakan relaksasi atau pelonggaran pengetatan di sejumlah kabupaten/kota. Istilah yang digunakan tidak lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, tetapi berdasarkan tingkatan tertentu, mulai dari PPKM level 4 yang paling ketat, PPKM level 3 dan 2 (transisi), serta level 1 yang paling ringan (new normal).

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyampaikan saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi dan pemonitoran selama 5 hari (21-25 Juli 2021) sebagai dasar mengambil keputusan relaksasi PPKM secara bertahap di tiap kabupaten/kota.

Sembari proses evaluasi berlangsung, pemerintah meminta seluruh kepala daerah untuk terus memperbaiki indikator penanganan Covid-19 di daerahnya agar kebijakan relaksasi bisa berjalan baik dan masyarakat siap menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Indikator tersebut mulai dari cakupan penanganan kasus positif, angka kesembuhan dan kematian, serta keterisian tempat tidur di rumah sakit khusus Covid-19 (bed occupancy rate/BOR).

"Relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemi Covid-19, tetapi ada tingkatan-tingkatan atau levelling PPKM yang harus dilalui tiap kabupaten/kota secara berjenjang agar kasus Covid-19 tidak naik eksponensial saat relaksasi dilakukan," terang Jodi Mahardi kepada Beritasatu.com, Sabtu (24/7/2021).

Jodi menyampaikan apabila pemerintah daerah dan masyarakat ingin pembukaan aktivitas di daerahnya berlangsung cepat, semua indikator penanganan Covid-19 di daerahnya harus segera diperbaiki agar tidak ada lonjakan kasus. Jika tidak, maka pengetatan PPKM level 4 masih diperlukan.

4 Komponen
Proses penentuan PPKM berlevel mengacu pada empat komponen yang sudah ditetapkan WHO. Pertama, mengukur laju transmisi virus dengan berbagai indikator epidemiologis, seperti BOR, kasus konfirmasi positif harian, dan pencapaian vaksinasi.

Kedua, kapasitas manajemen sistem kesehatan di tiap daerah, terutama mengonversi tempat tidur untuk pasien Covid-19 , pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, serta kemitraan dengan penyedia jasa telemedisin

Ketiga, tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di daerah serta aspirasi masyarakat yang menginginkan relaksasi PPKM.

Keempat, dampak sosial ekonomi, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah dan usaha mikro.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyiapkan acuan relaksasi dan pengetatan pada PPKM level 1 hingga 4. Untuk level 4 yang sebelumnya disebut PPKM darurat, indikator acuannya adalah kasus konfirmasi mingguan lebih dari 100 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan lebih dari 30 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan di atas 80%.

Indikator acuan untuk level 3 adalah kasus konfirmasi mingguan 65 sampai 100 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan 10 sampai 30 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan 60% sampai 80%.

Untuk level 2, indikator acuannya kasus konfirmasi mingguan 40 sampai 65 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan 5 sampai 10 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan kurang dari 60%.

Kemudian, pada level 1 (new normal), indikator acuannya adalah kasus konfirmasi mingguan kurang dari 40 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan kurang 5 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan kurang dari 60%.

Hasil Positif
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan PPKM darurat yang saat ini disebut PPKM level empat telah memberikan hasil yang positif. Namun, masih banyak hal yang harus terus ditingkatkan.

"Kalau Anda menanyakan kepada saya tentang pemberlakuan (PPKM darurat, Red) tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021, maka saya mau katakan bahwa berdasarkan data, kita mendapatkan satu hasil yang positif. Ada sekitar 10% sampai 15% tingkat keberhasilan, tentu tidak maksimal, tetapi ikhtiar itu harus terus kita siapkan," katanya di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan penggunaan istilah PPKM darurat tidak akan digunakan lagi berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo.

"Presiden memerintahkan agar tidak lagi menggunakan istilah PPKM darurat atau PPKM mikro, tetapi kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM level empat yang berlaku hingga 25 Juli 2021. Jadi nanti ada PPKM level 1 sampai 4, dan untuk level 4 yang paling tinggi seperti sekarang sedang kita jalani," kata Luhut.

Selama masa pengetatan mobilitas masyarakat periode 3-20 Juli 2021, Luhut mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan pergerakan masyarakat, penurunan BOR rumah sakit, hingga jumlah kasus yang turun signifikan.

"Dari data yang dilaporkan menunjukkan perbaikan. Misalnya BOR banyak yang sudah mulai turun. Seperti di DKI Jakarta, sekarang juga menunjukkan perbaikan. Jawa Barat sudah di bawah 80%. Saya kira ini hal yang bagus dan sebenarnya sudah ada beberapa kabupaten yang masuk malah langsung ke level 2," ungkap Luhut.

Belum Signifikan
Dewan Pakar Ikatan Ahli kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, mengatakan kebijakan PPKM darurat yang berlangsung selama 3 minggu terakhir belum berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan. Hal itu terlihat dari positivity rate Covid-19 secara nasional yang masih tinggi, yakni di atas 20%.

"Kalau kita lihat secara keseluruhan dari angka nasional dengan kumulatif lebih dari 580.000 kasus aktif, sebetulnya belum ada penurunan signifikan," kata Hermawan saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (24/7/2021).

Hermawan pun menjelaskan ada empat kriteria yang menunjukkan PPKM darurat belum sukses. Pertama, angka insiden kasus (incidence rate) selama 14 hari berturut-turut yang tidak menunjukkan adanya penurunan. Dia mengakui sempat ada penurunan kasus selama 4 hari, tetapi lebih disebabkan jumlah testing yang menurun, bukan karena penurunan kasus aktif.

Kedua, positivity rate seharusnya tidak lebih dari 5%, tetapi saat ini masih lebih dari 20% dan kasus replikasi harian masih berada di atas 1,2.

"Jadi masih terjadi penularan masif di mana-mana," tegasnya.

Ketiga, angka kematian (mortality rate) masih sangat tinggi, bahkan beberapa hari belakangan terus memecahkan rekor. Bahkan, angka kematian Covid-19 di Indonesia pada Jumat (23/7/2021) menempati posisi tertinggi di dunia.

Keempat, jumlah pemeriksaan spesimen yang masih sangat minim. Menurut Hermawan, pemeriksaan spesimen minimal 1,2 juta per hari, tetapi saat ini hanya sekitar 270.000. Bahkan, target pemerintah pada Juli untuk mencapai minimal 500.000 spesimen juga belum tercapai.

Melihat kondisi itu, Hermawan mengatakan pemerintah seharusnya memperpanjang PPKM darurat setidaknya sampai akhir Juli tanpa perlu mengubah namanya. "Pemberian level atau tingkat justru memberikan kesan adanya rencana pelonggaran di masyarakat," ucapnya.

Hermawan juga mengkritik perubahan istilah oleh pemerintah karena kontraproduktif terhadap upaya pengendalian pandemi Covid-19. Pemakaian istilah yang selalu berganti-ganti, mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM mikro, PPKM dipertebal, PPKM darurat, sampai PPKM level 4, justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

"Kasus belum terkendali, tetapi secara psikologi sosial justru menambah distrust dari masyarakat. Orang-orang akan bertanya, kebijakan seketat ini, kok masih belum putus penularan Covid-19?" tanyanya.

Menurutnya, pemerintah tidak punya pilihan selain memperpanjang PPKM darurat atau menerapkan lockdown regional, khususnya di Pulau Jawa. Jika kenaikan kasus Covid-19 di Pulau Jawa belum bisa dikendalikan, maka kondisi di daerah lain akan lebih parah.

"Jika Pulau Jawa saja belum bisa terkendali, maka sulit mengendalikan Indonesia. Ini tantangan besar," tegasnya.

Senada dengannya, Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono berpendapat PPKM darurat belum sukses mengurangi angka kasus Covid-19. Pasalnya, kasus suspek Covid-19 di masyarakat masih tinggi. Salah satunya terlihat dari antrean pembelian oksigen. Keterisian tempat tidur di rumah sakit juga belum sepenuhnya berkurang.

Menurut Tri, jika pemerintah ingin menerapkan PPKM dengan pemberian level, maka harus ditentukan indikator yang jelas dan tegas, di antaranya angka kejadian kasus Covid-19 di setiap kabupaten/kota, jumlah testing PCR yang merata, serta kapasitas rumah sakit dan respons setiap daerah.

Tri mencontohkan dalam konteks testing, angka tes memang sempat mencapai 200.000 per hari atau sesuai standar WHO. Namun, testing yang dilakukan tidak merata di setiap kabupaten/kota, sehingga banyak kasus tidak bisa terdeteksi di sejumlah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga belum mempunyai kapasitas respons yang standar dalam mengatasi pandemi Covid-19. "Apakah pemerintah daerah mau membuka pelayanan kesehatan darurat atau tidak, semua tergantung kabupaten/kotanya. Semua indikator harus menjadi pertimbangan dalam penentuan level dalam PPKM. Artinya, jika indikator yang tidak terpenuhi dengan baik, maka penerapan PPKM masuk level 4," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Disiplin Prokes dan Vaksinasi, Kunci Ubah Pandemi Jadi Endemi

Untuk melanjutkan transisi pandemi menuju endemi, maka masyarakat perlu meningkatkan kesadaran pentingnya protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi

KESEHATAN | 18 September 2021

Sentra Vaksinasi Covid-19 MNC Peduli di Bogor Dihadiri Miss Indonesia

Sentra Vaksinasi Covid-19 yang dihelat MNC Peduli bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Puskesmas Curugbitung dihadiri Miss Indonesia 2020 Carla Yules.

KESEHATAN | 18 September 2021

Update Covid-19: Tren Kasus Aktif Menurun, Tetap Waspada

Penanganan Covid-19 di Tanah Air terus membaik namun harus tetap waspada

KESEHATAN | 18 September 2021

Mendagri Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Menurut Mendagri Tito Karnavian bila masalah stunting ini tidak ditangani dengan baik, maka Indonesia Emas 2045 hanya sebatas mimpi.

KESEHATAN | 18 September 2021

Soal Labelisasi Bahaya BPA, Ketua JPKL: Tindakan BPOM Sudah Tepat

Ketua JPKL Roso Daras menyebutkan keputusan BPOM untuk melabeli kemasan plastik No.7 seperti galon guna ulang polikarbonat sudah tepat.

KESEHATAN | 18 September 2021

Menko Luhut: Kondisi Makin Membaik, Jangan Lengah

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan tetap waspada supaya Covid-19 tidak naik lagi.

KESEHATAN | 18 September 2021

Apakah Kita Perlu Vaksin Booster? Data di Dunia Ternyata Menunjukkan Hal Ini

Orang-orang yang divaksinasi lebih awal dalam pandemi sekarang lebih rentan terhadap mutasi infeksi, terutama dalam menghadapi varian Delta.

KESEHATAN | 18 September 2021

Pengiriman Pertama Donasi 4,6 Juta Vaksin Pfizer dari AS untuk Indonesia Tiba

Pemerintah dan rakyat Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungan sepenuhnya bagi rakyat Indonesia dalam perang melawan Covid-19.

KESEHATAN | 18 September 2021

Ayo Melangkah Sebanyak Ini untuk Peluang Umur Panjang, Jangan Berlebih

Untuk meningkatkan peluang kita berumur panjang, kita mungkin harus mengambil setidaknya 7.000 langkah sehari atau berolahraga lebih dari 2,5 jam per minggu.

KESEHATAN | 18 September 2021

Tes Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Kemkes

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tes Covid-19 mengalami penurunan beberapa hari terakhir karena ada perbaikan data.

KESEHATAN | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Impor Baja Mengalir Karena KS Tidak Mampu Produksi Bahan Baku

Impor Baja Mengalir Karena KS Tidak Mampu Produksi Bahan Baku

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings