Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, berdasarkan evaluasi selama 11 bulan ini, provinsi di Pulau Jawa dan Bali secara konsisten memberi kontribusi yang tinggi dalam jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Hal ini terhitung dari kasus kumulatif tertinggi bulanan sejak Maret 2020 hingga Februari 2021.
Namun mulai Februari 2021, kasus di provinsi di Jawa dan Bali, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mulai menurun. Sebab, penyebaran Covid-19 menyebar ke provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa.
Wiku menyebutkan, kontribusi 10 provinsi di Jawa Bali dibuktikan dari hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa selalu berada di 10 besar kasus tertinggi di setiap bulan, kecuali Oktober 2020. Saat itu, hanya empat provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang masuk ke dalam 10 besar.
“Jika dilihat lebih dekat lagi, maka DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hampir selalu menduduki posisi 4 besar kasus tertinggi, “ kata Wiku pada acara konferensi pers virtual terkait “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia per 4 Maret 2021”, pada Kamis (4/3/2021).
Ia menyebutkan, empat provinsi tersebut menduduki posisi tertinggi pada April, September hingga Desember 2020 serta pada Januari dan Februari 2021. Dikatakannya, kasus yang ada dari 10 provinsi tertinggi ini menyumbangkan lebih dari 90% kasus pada awal pandemi. Kemudian, terjadi tren penurunan pada Februari 2021 menjadi 80%.
Menurut Wiku, terjadinya penurunan angka 10% ini menunjukan, kasus Covid-19 mulai menyebar ke lebih banyak provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini kontribusi 10 provinsi tertinggi tidak setinggi pada awal pandemi.
Wiku juga mengatakan, tingginya angka kasus di di Pulau Jawa dan Bali, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini disebabkan karena provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki kota- kota besar dengan populasi lebih banyak dibanding provinsi lainnya. Ini menyebabkan potensi penularan menjadi lebih tinggi di tengah masyarakat.
Kendati demikian, Wiku menyebutkan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro merupakan langkah tepat memperbaiki kondisi saat ini.
“Tentunya pelaksanaan PPKM mikro yang dikoordinasikan melalui posko di tingkat desa dan kelurahan harus terus ditingkatkan kualitasnya dengan koordinasi yang baik antara seluruh perangkat daerah (Pemda), sinergi pemda dengan pusat, dan peran serta masyarakat, sehingga Covid di Pulau Jawa dan Bali ini tidak semakin bertambah,” ucapnya.
Sumber: BeritaSatu.com
