Pemerintah Relaksasi Perizinan Sektor Kesehatan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Pemerintah Relaksasi Perizinan Sektor Kesehatan

Jumat, 27 November 2020 | 06:35 WIB
Oleh : Dina Manafe / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan saat ini adalah kurangnya jumlah sarana prasarana di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, serta maladistribusi. Ini berdampak pada tidak meratanya akses pelayanan kesehatan oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemkes) sudah melakukan relaksasi peran melalui sejumlah regulasi dan kebijakan dalam rangka pemenuhan faskes, terutama rumah sakit (RS) dan tenaga kesehatan. Ini sudah dimulai dengan relaksasi pembukaan fakultas kedokteran (FK) untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter di seluruh daerah.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes, Prof Abdul Kadir mengatakan, masalah kesehatan utama di Indonesia adalah sistem dan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan. Dengan adanya aturan yang memungkinkan berpraktik di lebih dari satu RS menjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama saat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan SDM untuk seluruh faskes di Indonesia. Kemudian bagaimana mendistribusikan secara merata agar tidak terjadi maladistribusi.

“Di Pulau Jawa dokter itu pasti ada, tetapi kalau di daerah terpencil apalagi di Papua dan NTT bisa dihitung dengan jari,” kata Kadir.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter Kemkes bersama Kemdikbud telah mencabut moratorium FK. Izin pendirian FK saat ini dibuka kembali. Telah ada 105 universitas yang akan membangun FK. Namun, FK ini sedapat mungkin dibangun di daerah daerah yang belum ada FK dan daerah yang jumlah tenaga kesehatannya masih kurang.

Ada juga terobosan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dokter di daerah terpencil, di antaranya melalui Program Nusantara Sehat. Program ini adalah penempatan tenaga kesehatan yang terdiri dari multidisiplin ilmu, seperti dokter, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya yang akan bertugas di puskesmas. Mereka dibekali bermacam ilmu sebelum turun lapangan. Saat ini sudah ada 11.941 tenaga kesehatan yang ditempatkan di 2785 puskesmas di 467 kab kota, dan 30 provinsi. Mereka ditempatkan di puskesmas atau daerah terpencil dan tidak ada dokter.

“Kami harapkan mereka ini memperkuat fasilitas kesehatan primer,” kata Kadir.

Adapula pemberdayaan tenaga internship. Ini adalah program penempatan tenaga dokter untuk untuk dokter muda yang baru tamat kuliah. Selain itu, pemberdayaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yaitu dokter spesialis yang baru tamat ditempatkan di daerah terpencil selama 1-2 tahun dengan pembiayaan Kemkes.

Selain itu, Kemkes juga akan membuat satu regulasi yang mengatur tenaga kesehatan sehingga betul-betul fokus dalam memberikan pelayanan di RS. Menurut Kadir, persoalan saat ini dimungkinannya seorang dokter bisa berpraktik di lebih dari satu RS. Dengan regulasi yang baru nanti diharapkan dokter lebih fokus, sehingga pasien tidak banyak lagi ke luar negeri. Pasien yang selama ini pergi berobat di sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia, diharapkan bisa ditahan. Strategi ini bisa menahan devisa negara.

Demikian pula pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya RS di seluruh daerah. Menurut Kadir, perkembangan RS swasta lebih pesat dibanding RS swasta. RS vertikal saja hanya ada tiga, yaitu di Papua, Kupang dan Maluku. Untuk perkembangan RS setiap tahunnya Kemkes mendistribusikan alokasi anggaran sekitar Rp22 triiun. Tujuannya meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah termasuk membangun puskesmas, dan RS di daerah terpencil.

“Kita membangun sekitar 3.000 puskesmas baru yang ada di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Juga pembangunan RS pertama pada daerah sangat terpencil,” kata Kadir.

Kadir mengatakan, tanggung jawab untuk pengembangan RS baik itu miliki swasta maupun milik pemerintah tetap di bawah tanggung jawab Ditjen Pelkes Kemkes. Kemkes berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan RS swasta dalam rangka bersama sama RS pemerintah memberikan pelayanan terbaik. Saat ini peran RS sudah mulai dipermudah. Ia mencontohkah belum lama ini sebuah RS swasta khusus radioterapi diberikan izin hanya dalam waktu hitungan hari.

“Bagi Ditjen Yankes, semua RS di Indonesia bukan hanya untuk RS pemerintah tapi juga swasta adalah tanggung jawab kami. Yang penting adalah jalin komunikasi,” kata Kadir.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mayoritas Provinsi Prioritas Alami Penurunan Kasus Positif Covid-19

Ada 7 provinsi yang mendapat apresiasi karena cukup baik mengalami perkembangan karena terjadi penurunan penambahan kasus positif.

KESEHATAN | 26 November 2020

Kenali Aneka Manfaat Tanaman Asli Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan tanaman obat unggulan.

KESEHATAN | 26 November 2020

Badan POM: Khasiat Vaksin Sinovac Sejauh Ini Menggembirakan

Aspek efikasi atau khasiat dilihat dari hasil analisis imunogenisitas.

KESEHATAN | 26 November 2020

Update Covid-19: Tambah 4.917, Kasus Positif di Indonesia Jadi 516.753

Kasus baru Covid-19 di Indonesia bertambah 4.917 selama 24 jam terakhir sampai Kamis (26/11/2020) siang WIB. Total kasus Covid-19 di Indonesia 516.753.

KESEHATAN | 26 November 2020

Epidemiolog UGM: Kegiatan Berpotensi Kerumunan Harus Dilarang

Menurut Epidemiologi UGM, Riris Andono Ahmad, melihat penambahan kasus terjadi, pemerintah harus terus melarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

KESEHATAN | 26 November 2020

Iuran JKN Kemungkinan Naik Lagi, Besarannya Masih Dikaji

Penentuan kelas standar ini tentu mempengaruhi besaran iuran JKN, sehingga perlu dihitung ulang.

KESEHATAN | 26 November 2020

Kematian Pasien Covid-19 yang Komorbid Diabetes Sangat Tinggi

Diabetes menempati urutan kedua setelah hipertensi sebagai penyebab keparahan dan kematian pasien Covid-19.

KESEHATAN | 25 November 2020

Untuk Kebutuhan Vaksinasi, Anggaran Kesehatan Ditambah Jadi Rp 97,26 T

Saat ini penyerapan anggaran di sektor kesehatan sudah mencapai Rp 36,69 triliun atau 40,81 persen dari pagu anggaran.

KESEHATAN | 25 November 2020

Kasus Covid-19 Pecah Rekor, DKI Jakarta dan Jateng Penyumbang Terbanyak

Adapun penambahan kasus baru di DKI Jakarta tercatat sebanyak 1.273. Lalu diikuti Jawa Tengah sebanyak 1.008.

KESEHATAN | 25 November 2020

Adaptasi Kebiasaan 3M Terkendala Rendahnya Kedisplinan

Adaptasi kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M masih terkendala akibat rendahnya kedisplinan.

KESEHATAN | 25 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS