Iuran JKN Kemungkinan Naik Lagi, Besarannya Masih Dikaji
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Iuran JKN Kemungkinan Naik Lagi, Besarannya Masih Dikaji

Kamis, 26 November 2020 | 08:23 WIB
Oleh : Dina Manafe / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengisyaratkan akan ada penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2021. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 64 tahun 2020 yang mengamanatkan kementerian/lembaga melakukan peninjauan ulang atas manfaat JKN agar berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Penentuan kelas standar ini tentu mempengaruhi besaran iuran JKN, sehingga perlu dihitung ulang.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (24/11/2020), Menkes mengatakan, besaran iuran ditetapkan sesuai hitungan akturia dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti pemenuhan KDK, rawat inap kelas standar, kemampuan membayar dari peserta, inflasi kesehatan, dan perbaikan tata kelola JKN. Untuk menetapkan besaran iuran tersebut, saat ini masih dalam tahap awal membuat pemodelan dengan menggunakan data cost (biaya) dan data utilisasi dari BPJS Kesehatan serta mempertimbangkan proyeksi maupun asumsi berbagai kebijakan.

Dihubungi terpisah Rabu (25/11/2020), Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Paulus Agung Pambudhi mengatakan, sampai saat ini belum disepakati besaran iuran yang sesuai dengan kelas standar. Ada beberapa opsi besaran iuran yang masih terus dikaji. Opsi ini selanjutnya dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan, seperti pemberi kerja dan pekerja. “Soal apakah naik, turun atau tetap sama seperti sekarang, itu akan ditentukan kemudian setelah hasil konsultasi itu. Diharapkan dua atau tiga minggu ke depan sudah harus ada gambaran,” kata Paulus.

Yang jelas, menurut Paulus, besaran iuran peserta sangat tergantung pada jenis manfaat atau layanan yang didapatkan peserta. Jadi, dalam penyusunan KDK ada penyesuaian manfaat yang diterima peserta JKN. Dari manfaat ini dihitung berapa biayanya, baru didistribusikan dalam nominal iuran yang harus dibayar peserta setiap bulan.

Menurut Paulus, penyusunan KDK untuk penerapan kelas standar rawat inap bagi peserta JKN tengah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes). Termasuk menyiapkan infrastruktur rumah sakit untuk menyesuaikan dengan layanan kelas standar tersebut. Layanan kelas standar dalam JKN menurut peraturan adalah satu kelas. Artinya tidak ada lagi kelas I, II, dan III seperti sekarang.

Namun untuk tahap awal, kelas standar ini diarahkan ke dua kelas, yaitu kelas PBI dan non-PBI. Non-PBI adalah peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri, pekerja penerima upah (PPU) swasta maupun pemerintah. Dua kelas ini terapkan sambil mengevaluasi progresnya. Jika dari evaluasi ternyata model kelas PBI dan Non PBI dianggap tepat, maka akan dilanjutkan. Jika tidak tepat, maka dipastikan menjadi satu kelas saja. “Tetapi ini masih jauh sekali. Kita baru melangkah ke sana ketika sudah dilakukan ujicoba, dan monitoring evaluasi untuk kelas standar PBI dan non PBI,” kata Paulus.

Diketahui, besaran iuran khusus peserta mandiri saat ini sebesar Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 kelas II, dan Rp 42.000 kelas III. Besaran iuran ini mulai diterapkan 1 Juli 2020. Yang jadi perbincangan saat ini, jika nanti diterapkan kelas standar atau satu kelas, maka berapa nominal iuran yang harus dibayar peserta tiap bulan.

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, penyesuaian iuran bukan selalu berarti ada kenaikkan. Dengan menerapkan kelas standar, maka sudah pasti nominal iuran yang harus dibayar peserta adalah satu. Tetapi tidak mungkin nominal iurannya di bawah Rp 42.000 atau lebih dari Rp 150.000. Yang lebih mungkin adalah dicampur, artinya di antara Rp 42.000 sampai Rp 100.000. Dalam hal ini, menurut Timboel, yang diuntungkan kemungkinan hanya kelas II dan kelas I. Sementara kelas III yang saat ini membayar iuran Rp 42.000 akan merasa berat, walaupun dari iuran tersebut peserta hanya membayar Rp 25.500 sedangkan sisanya Rp 16.500 dibayar oleh pemerintah. “Kalau besaran iuran dikocok ulang, kemungkinan kelas I dan kelas II mungkin merasa lebih rendah bayar, tetapi kelas III merasa lebih tinggi bayarnya. Karena tidak mungkin kan di bawah Rp 42.000,” kata Timboel, Rabu.

Menurut Timboel, jika memang nanti besaran iuran untuk seluruh peserta di atas Rp 42.000, maka perlu dilakukan langkah mitigasi untuk segmen kelas III. Karena banyak dari kelompok ini yang kurang mampu, tetapi belum semua dijamin sebagai PBI karena terbatasnya kuota. Oleh karena itu, cleansing data PBI harus betul-betul dioptimalkan, sehingga yang mampu dikeluarkan, dan yang tidak mampu masuk menjadi peserta. Selain itu, kuota PBI harus ditambah, karena banyak keluarga terdampak pandemi Covid-19. Orang miskin baru bertambah, sementara kuota PBI masih tetap sama. “Kami dorong supaya di APBN-P, jumlah PBI yang 96,8 juta jiwa itu ditambah,” kata Timboel.

Timboel menjelaskan, kemungkinan nominal iuran untuk kelas standar nanti tidak akan di bawah Rp 42.000. Alasannya, karena iuran paling minim dari peserta JKN adalah Rp 42.000, naik dari sebelumnya Rp 25.500. Jika diturunkan lagi maka akan berpengaruh terhadap penerimaan iuran BPJS Kesehatan. Berpotensi defisit jika iuran diturunkan. Alasan kedua mengapa antara Rp 42.000 sampai Rp 100.000 karena dihitung berdasarkan kombinasi jumlah pesertanya. Jumlah kelas III sekitar Rp 20 juta orang, kelas II kira kira 5 juta orang, dan kelas I sekitar 3 juta orang. Jumlah peserta terbanyak adalah kelas II dan kelas III, sehingga kemungkinan nominal iurannya di antara segmen ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kematian Pasien Covid-19 yang Komorbid Diabetes Sangat Tinggi

Diabetes menempati urutan kedua setelah hipertensi sebagai penyebab keparahan dan kematian pasien Covid-19.

KESEHATAN | 25 November 2020

Untuk Kebutuhan Vaksinasi, Anggaran Kesehatan Ditambah Jadi Rp 97,26 T

Saat ini penyerapan anggaran di sektor kesehatan sudah mencapai Rp 36,69 triliun atau 40,81 persen dari pagu anggaran.

KESEHATAN | 25 November 2020

Kasus Covid-19 Pecah Rekor, DKI Jakarta dan Jateng Penyumbang Terbanyak

Adapun penambahan kasus baru di DKI Jakarta tercatat sebanyak 1.273. Lalu diikuti Jawa Tengah sebanyak 1.008.

KESEHATAN | 25 November 2020

Adaptasi Kebiasaan 3M Terkendala Rendahnya Kedisplinan

Adaptasi kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau 3M masih terkendala akibat rendahnya kedisplinan.

KESEHATAN | 25 November 2020

Tambah 5.534, Kasus Baru Covid-19 Hari Ini Pecahkan Rekor

Jumlah kasus harian hari ini memecahkan rekor sebelumnya yakni sebanyak 5.444 pada 13 November lalu.

KESEHATAN | 25 November 2020

Pemerintah Daerah Harus Jadikan Pencegahan Stunting Prioritas Pembangunan

Permasalahan stunting di Indonesia terjadi hampir di seluruh wilayah dan kelompok sosial ekonomi.

KESEHATAN | 25 November 2020

Teknologi Digital Mudahkan Pasien Konsultasi Kesehatan dari Rumah

Aplikasi teknologi layanan kesehatan adalah cara terbaik mengatasi masalah aksesibilitas masyarakat.

KESEHATAN | 25 November 2020

Mayoritas Masyarakat Siap Divaksin COVID-19

Hasil survei Kementerian Kesehatan dan ITAGI menunjukan dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19.

KESEHATAN | 25 November 2020

Rela Dites, Cermin Kepahlawanan Pemutus Covid-19

Masyarakat yang melakukan pemeriksaan atau dites adalah pahlawan bagi upaya memutus rantai penularan Covid-19.

KESEHATAN | 24 November 2020

Pemerintah Dukung Inisiatif Swasta Produksi Vaksin

Pemerintah terus berupaya mewujudkan kemandirian dalam bidang farmasi, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

KESEHATAN | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS