Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pelayanan Rehabilitasi Medik Gunakan Pendekatan One Gate System

Selasa, 22 September 2020 | 21:18 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), pelayanan rehabilitasi medik juga dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan.

Pelayanan rehabilitasi medik merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medis, keterapian fisik, dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.

Pelayanan rehabilitasi medik ini diberikan oleh tim rehabilitasi medik yang terdiri dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (SpKFR) sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) rehabilitasi medik, fisioterapis, terapis wicara, terapis okupasi, psikolog, perawat rehabilitasi medis, orthotic prosthetic, hingga petugas sosial medik.

Ada berbagai macam terapi pengobatan yang diberikan oleh tim rehabilitasi medik. Regimen terapi mengacu pada hasil assessment kebutuhan rehabilitasi medik sesuai indikasi medis dari dokter Sp.KFR.

Ketua Umum Perhimpunan Besar Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (PB Perdosri), Dr dr Tirza Z Tamin SpKFR (K) menyampaikan, pelayanan rehabilitasi medis ini dilaksanakan melalui pendekatan sistem pelayanan satu pintu (one gate system).

"Artinya setiap pasien yang memerlukan pelayanan rehabilitasi medik harus mendapatkan pengkajian, penegakan, diagnosis medis dan fungsional, prognosis, penetapan goal atau tujuan, serta penetapan tatalaksana rehabilitasi medik oleh SpKFR sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pelayanan rehabilitasi medik di Rumah Sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378 tahun 2008)," kata dr Tirza di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Pendekatan ini, menurut dr Tirza, sangat penting. Sebab, pelayanan rehabilitasi medik merupakan tindakan yang membutuhkan waktu cukup panjang. Sehingga apabila tidak dilakukan dengan tepat, akan membuat pasien menghabiskan waktu yang lama tanpa hasil terapi yang jelas.

Di sisi lain, pengelolaan tindakan rehabilitasi medik yang tidak tepat dapat menyebabkan risiko terhadap keselamatan pasien, misalnya pemberian modalitas terapi diatermi (terapi panas dalam) yang memiliki risiko luka bakar atau tidak boleh pada kasus tumor/keganasan akan berakibat buruk pada pasien bila diberikan tidak sesuai dengan indikasi dan kontraindikasi pemberiannya.

"Assessment kebutuhan rehabilitasi medik harus diberikan oleh SpKFR sebagai DPJP. Adapun DPJP ini merupakan dokter yang memang kompeten di bidangnya," jelasnya.

Bila memang rumah sakit tidak memiliki SpKFR, menurut dr Tirza, solusinya adalah dengan meminta tenaga dokter SpKFR kepada Perdosri. Saat ini, Perdosri juga tengah berupaya memenuhi ketersediaan dokter SpKFR di setiap rumah sakit, khususnya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Operasi Katarak dan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan, Perdosri juga telah aktif mengisi tenaga dokter SpKFR di rumah sakit yang sebelumnya tidak memiliki SpKFR.

"Fokus Perdosri saat ini adalah pemerataan SpKFR. Sekarang ini kan dibilangnya tidak ada SpKFR di sebagian rumah sakit. Terkait hal ini, kita juga melakukan optimalisasi. Misalnya melalui SIP (Surat Izin Praktik Dokter), ini kan bisa menjadi 3. Kemudian melalui Surat Tugas, setiap dua minggu kita bisa datang ke sana. Tugas Belajar (Tubel) yang dari PPSDM juga akan ke sana," jelas dr Tirza.

"Kemudian untuk lulusan baru, ada 40 sampai 50 lulusan baru per enam bulan sudah kita buat untuk penetapan SIP-nya. Jadi kita lihat kelas rumah sakitnya. Misalkan di rumah sakit kelas C sudah ada dua orang SpKFR, kita minta ketua cabang Perdosri untuk disebar ke tempat yang belum ada SpKFR. Lalu, center pendidikan juga sudah ditambah 6 menjadi 11," tambahnya.

Permasalahan yang terjadi di lapangan, kata dr Tirza, banyak rumah sakit yang tidak memiliki SpKFR, namun tidak meminta ke Perdosri. Saat ini ada sekitar 100 rumah sakit yang tidak memiliki SpKFR dan belum meminta kepada Perdosri.

"Dengan keluarnya Peraturan BPJS Kesehatan tentang pelayanan rehabilitasi medik, sudah banyak rumah sakit yang meminta dokter SpKFR dan sudah kita isi. Jumlahnya ada sekitar 150 rumah sakit yang kita isi. Tetapi saat ini masih ada sekitar 100 rumah sakit yang belum meminta kepada kami, padahal sebetulnya dokter SpKFR ini sudah siap kalau diminta," paparnya.

Untuk daerah-daerah yang sulit diakses karena pertimbangan geografis dan belum memungkinkan dipenuhinya SpKFR, Perdosri juga memiliki wacana untuk melatih Dokter Umum Terlatih yang disupervisi oleh SpKFR. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena dibenarkan secara regulasi di KMK 378/2008.

"Jadi kami imbau kepada rumah sakit yang belum mempunyai SpKFR untuk meminta kepada Perdosri, nanti akan langsung kita turunkan," kata dr Tirza.

"Melalui koordinasi yang optimal tersebut, harapannya pelayanan rehabilitasi medik untuk peserta JKN-KIS menjadi lebih baik dan sesuai dengan tata kelola pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ini Pentingnya Jaga Kecukupan Hidrasi Bagi Ibu Hamil dan Menyusui

Kecukupan hidrasi sangat dibutuhkan ibu yang tengah hamil dan menyusui guna mengurangi berbagai penyakit dan risiko terhadap janin serta bayi.

KESEHATAN | 19 September 2021

Kabar Gembira, Kesembuhan Covid-19 Lebih Banyak 3.952 Dibanding Penambahan Positif

Angka kesembuhan di 34 provinsi se-Tanah Air mencapai 6.86 sementara penambahan kasus positif 2.234.

KESEHATAN | 19 September 2021

Update Covid-19: Membaik, Kasus Aktif Turun Jadi 60.069 Orang

Kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan sebanyak 4.097 orang, sehingga total kasus aktif sebanyak 60.969 orang.

KESEHATAN | 19 September 2021

Erick Thohir Tinjau Penerapan Pedulilindungi di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk

Dalam persyaratan perjalanan telah diatur bahwa vaksinasi dan hasil negatif tes Covid-19 adalah keharusan bagi setiap masyarakat.

KESEHATAN | 19 September 2021


Disiplin Prokes dan Vaksinasi, Kunci Ubah Pandemi Jadi Endemi

Untuk melanjutkan transisi pandemi menuju endemi, maka masyarakat perlu meningkatkan kesadaran pentingnya protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi

KESEHATAN | 18 September 2021

Sentra Vaksinasi Covid-19 MNC Peduli di Bogor Dihadiri Miss Indonesia

Sentra Vaksinasi Covid-19 yang dihelat MNC Peduli bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Puskesmas Curugbitung dihadiri Miss Indonesia 2020 Carla Yules.

KESEHATAN | 18 September 2021

Update Covid-19: Tren Kasus Aktif Menurun, Tetap Waspada

Penanganan Covid-19 di Tanah Air terus membaik namun harus tetap waspada

KESEHATAN | 18 September 2021

Mendagri Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Menurut Mendagri Tito Karnavian bila masalah stunting ini tidak ditangani dengan baik, maka Indonesia Emas 2045 hanya sebatas mimpi.

KESEHATAN | 18 September 2021

Soal Labelisasi Bahaya BPA, Ketua JPKL: Tindakan BPOM Sudah Tepat

Ketua JPKL Roso Daras menyebutkan keputusan BPOM untuk melabeli kemasan plastik No.7 seperti galon guna ulang polikarbonat sudah tepat.

KESEHATAN | 18 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

NASIONAL | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings