Batasi Kegiatan, PSBB Bukan Sekadar Imbauan

Batasi Kegiatan, PSBB Bukan Sekadar Imbauan
Petugas kebersihan memakai masker menyapu pedestrian di Jalan Sudirman, kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 3 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Dina Fitri Anisa / IDS Minggu, 5 April 2020 | 19:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemkes) Oscar Primadi mengatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah upaya lebih ketat daripada social distancing. Menurut dia, sifat dari PSBB bukan lagi berupa imbauan, melainkan adanya penguatan peraturan terkait aktivitas masyarakat.

"Jadi masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, tetapi kegiatan tertentu dibatasi dan ada penegakan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan perundangan yang berlaku," ujar Oscar dalam konferensi pers virtual Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Minggu (5/4/2020).

Pelaksanaan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

"Seluruh kegiatan yang berhubungan masyarakat ini, bukannya kita melarang, tetapi dibatasi. Semua masih bisa bergerak tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Oscar menjelaskan bahwa perincian kegiatan yang akan dibatasi telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Oleh karena itu, penetapan PSBB di suatu wilayah merupakan kewenangan Menkes.

Namun, penetapan PSBB harus berdasarkan permohonan dari gubernur dan bupati/wali kota. Permohonan PSBB yang diajukan oleh kepala daerah harus disertai dengan data dan bukti epidemiologis. Dia menyebut ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan PSBB.

“Informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan terhadap kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan," imbuhnya.

Oscar menambahkan, pelaksanaan PSBB dilaksanakan dengan mempertimbangkan masa inkubasi terpanjang suatu penularan penyakit. Namun, pemerintah dapat memperpanjang waktu pelaksanaan PSBB bila masih terbukti adanya peningkatan kasus dan penyebaran ke wilayah lain.

"Penilaian keberhasilan PSBB ini dibuktikan dengan penurunan jumlah kasus dan tidak ada lagi penyebaran ke area baru," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com