Investigasi Pelayanan BPJS, Presiden Sidak RSUD Abdul Moeloek Lampung

Investigasi Pelayanan BPJS, Presiden Sidak RSUD Abdul Moeloek Lampung
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara / M Risyal Hidayat )
Novy Lumanauw / WBP Jumat, 15 November 2019 | 14:29 WIB

Bandar Lampung, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr H Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Jumat (15/11/2019).

"Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapa pun," kata Presiden Jokowi.

Di RSUD itu, Kepala Negara mengunjungi instalasi rawat jalan dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien. Presiden hendak mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima para pasien. "Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS," kata Presiden Jokowi.

Iuran JKN-KIS Naik
DJSN Pastikan Orang Miskin Tetap Ditanggung Pemerintah

Berdasarkan penuturan pasien, Presiden Jokowi memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditemui di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah. Hal ini berarti lebih dominan peserta yang membayar iuran secara mandiri.

BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Makin Baik

Padahal jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebutkan, terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama. Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung negara.

"Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu," kata Presiden Jokowi.

Dengan proporsi tersebut, ia mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta. "Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," ujar Jokowi.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam sidak tersebut di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.



Sumber: Investor Daily