Menko PMK Percepat Penurunan Stunting dan Kemiskinan

Menko PMK Percepat Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Menteri Kordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Efendy (berdiri) saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pengenalan menteri kabinet Indonnesia Maju di depan tangga Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Dina Manafe / IDS Selasa, 12 November 2019 | 09:00 WIB

Malang, Beritasatu.com - Tingginya angka balita pendek (stunting) dan penduduk miskin menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, yang memiliki tugas untuk mengoodinasikan tujuh kementerian dan lembaga lain menjadikan dua masalah ini sebagai prioritas utama untuk segera diatasi.

Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pemerintah sedang memetakan secara spesifik di mana saja titik-titik di provinsi dengan angka stunting tertinggi. Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi dengan angka stunting tertinggi secara nasional, yang disusul oleh Papua dan Papua Barat. Di tingkat provinsi, ini akan dipetakan lebih detail dan seakurat mungkin untuk kemudian dibuatkan strategi percepatan penanganan sesuai kebutuhan di wilayah tersebut. Penanganannya akan melibatkan delapan kementerian di bawah koordinasi Menko PMK, dan kementerian di luar itu.

“Koordinasi dengan menteri di bawah saya sudah selesai, tinggal bertemu dan bicara dengan menteri di luar koordinasi saya, seperti Mendagri, Menteri PUPR, dan Menteri ESDM,” kata Muhadjir kepada SP di sela-sela acara media gathering Kemko PMK di Malang Jawa Timur, akhir pekan lalu.

Menurut Muhadjir, koordinasi dengan menteri di luar Kemko PMK sangat dibutuhkan karena persoalan stunting sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Tidak hanya soal kesehatan dan sosial, tetapi juga akses air bersih, sanitasi, pengaruh lingkungan, akses transportasi, fasilitas kesehatan, kelistrikan, dan lain-lain.

Kementerian Dalam Negeri misalnya, menurut Muhadjir, memiliki kewenangan mengatur pemerintah daerah yang diharapkan bisa mendorong lebih besar peran daerah untuk mengatasi masalah stunting maupun kemiskinan. Kemudian Kementerian PUPR diharapkan bisa memperbaiki akses air bersih dan sanitasi. Keterlibatan semua pihak ini akan mempercepat penanganan stunting sebagaimana instruksi Presiden Jokowi.

“Untuk mengatasi stunting, tidak bisa kita melihat masalah dengan cara mempersepsikannya dari Jakarta. Para pembantu Presiden termasuk saya harus saya sering-sering turun ke masyarakat, melihat masalah dari lapangan kemudian kita godok jadi sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil bisa tepat,” kata Muhadjir.

Pemerintah menargetkan hingga 2024, jumlah balita stunting turun hingga 19% atau di bawah 20% menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kementerian Kesehatan melaporkan di tahun 2019, balita stunting sudah di angka 27,6% atau sekitar 6,4 juta anak berusia 0-5 tahun. Angka ini menurun cukup besar dari 30,8% menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2018.

Meski menurun, menurut Muhadjir, angka ini terbilang sangat besar dan masih perlu diwaspadai. Sebab, ini mengancam keberlangsungan generasi emas Indonesia karena akan melahirkan apa yang disebut generasi hilang (lost generation). Penderita stunting tidak hanya tumbuh pendek secara fisik, tetapi yang lebih berbahaya adalah pertumbuhan otaknya juga terhambat.

Kemiskinan
Selain stunting, kemiskinan juga menjadi prioritas Menko PMK untuk segera dientaskan. Menurut Muhadjir, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun dari 9,41% per Maret 2019 menjadi 6-7%. Untuk mencapai target ini, Muhadjir telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial sebagai leading sector dan Kementerian Desa PDTT yang memiliki sumber daya sampai ke desa-desa. Porsi dana desa akan lebih banyak untuk pemberdayaan masyarakat, bukan lagi pembangunan infrastruktur.

Menurut Muhadjir, ia sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial (Mensos) agar paradigma pengentasan kemiskinan bukan lagi karitatif atau memberikan bantuan langsung, tetapi melalui pemberdayaan. Sebab menurutnya, dari 9,41% penduduk miskin, hanya 2% yang miskin absolut, seperti penyandang disabilitas dan lansia.

Yang justru harus jadi perhatian adalah 22% kelompok rentan miskin. Artinya mereka tidak miskin, tetapi akan jatuh miskin ketika terjadi sesuatu, seperti bencana dan sakit. Kelompok rentan ini juga menurut Muhadjir dijamin kesehatannya oleh pemerintah melalui segmen penerima bantuan iuran (PBI) dalam program JKN-KIS. Jumlahnya sebanyak 134 juta jiwa terdiri dari 96,8 juta dijamin oleh APBN dan 37 juta lebih oleh APBD.



Sumber: Suara Pembaruan