Pemerintah Akan Subsidi Peserta JKN-KIS Kelas III

Pemerintah Akan Subsidi Peserta JKN-KIS Kelas III
Suasana kantor BPJS Kesehatan. ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Dina Manafe / IDS Senin, 11 November 2019 | 10:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan mensubsidi untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III. Apabila ini direalisasikan, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 4,1 triliun mulai tahun depan. Total anggaran ini untuk membiayai 20,9 juta peserta mandiri kelas III (data per 31 Agustus 2019) dengan selisih iuran yang disesuaikan sebesar Rp 16.500 per bulan dalam satu tahun.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, minggu ini pihaknya menggelar rapat dengan menteri terkait untuk membicarakan perihal subsidi tersebut, terutama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) yang memiliki kewenangan anggaran. Apalagi anggaran Rp 4,1 triliun tiap tahun bukanlah uang yang sedikit, sehingga dalam memutuskannya perlu proses dan kesepakatan bersama. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan APBN untuk subsidi tersebut. Muhadjir juga akan berkoordinasi dengan Mendagri untuk tanggung renteng bersama pemda.

“Kami mohon DPR juga memahami bahwa semua ini butuh proses, tidak bisa disetujui begitu saja. Ini menyangkut dana yang cukup besar. Kami rapatkan dulu dengan menteri terkait terutama minta pendapat Menteri Keuangan,” kata Muhadjir kepada SP di sela-sela acara media gathering Kemko PMK yang digelar selama Kamis-Sabtu, 7-9 Agustus 2019, di Malang, Jawa Timur.

Di kesempatan ini, Muhadjir juga menyempatkan mengunjungi sejumlah rumah sakit (RS) swasta untuk memastikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS lancar di tengah isu defisit JKN-KIS dan menumpuknya utang klaim yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan (BPJSK).

Menurut Muhadjir, DPR tidak menyetujui kenaikan iuran kelas III karena menilai pemerintah belum beres dalam hal pembersihan (cleansing) data penduduk miskin yang dijamin negara melalui segmen penerima bantuan iuran (PBI). Dalam rapat kerja gabungan Komisi IX dan Komisi XI dengan pemerintah dan BPJSK pada 1 September 2019 lalu, DPR meminta pemerintah tidak menaikkan iuran kelas III hingga pembersihan data PBI selesai dilakukan. Namun pemerintah tetap menaikkannya dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 mulai 1 Januari 2020 mendatang. Muhadjir memastikan persoalan data PBI ini akan dituntaskan segera oleh pemerintah.

“Saya menerima laporan ada sekitar 6 jutaan PBI yang identitasnya tidak dikenali. Nah ini akan kami keluarkan dan diganti dengan yang betul-betul terindentifikasi. Kemudian yang belum punya NIK, saya akan minta pemda melalui Menteri Dalam Negeri untuk memastikan mereka adalah penduduk setempat,” kata Muhadjir.

Menurutnya, penetapan besaran iuran yang baru melalui Pepres 75/2019 sebetulnya melibatkan banyak kementerian/lembaga, dan disetujui oleh Presiden. Keputusan ini sudah mempertimbangkan untung ruginya baik terhadap anggaran pemerintah, kemampuan membayar masyarakat, dan keberlanjutan program JKN-KIS. Membatalkan kenaikan iuran dan merevisi Pepres 75/2019 kemungkinan tidak akan dilakukan. Iuran peserta mandiri tetap naik, tetapi untuk peserta kurang mampu akan disubsidi.

Dirut BPJSK, Fachmi Idris mengatakan, pembersihan data PBI sudah selesai dilakukan. Pembersihan itu mengacu pada temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan bahwa ada sebanyak 27 juta PBI yang tidak valid. Jumlah ini sudah diperbarui, dan data-datanya telah diserahkan ke Kementerian Kesehatan yang dilanjutkan ke Kementerian Sosial. Untuk finalisasinya akan dirapatkan di tingkat menteri.

Cleansing data di BPJS sudah selesai dilakukan, dan hasilnya sudah kami laporkan. Semuanya 27 juta menurut temuan BPKP. Finalisasinya akan dirapatkan di tingkat menteri,” kata Fachmi yang mendampingi Menko PMK saat mengunjungi sejumlah RS di Malang.

Menurut Fachmi, sebetulnya pemerintah sudah mensubsidi peserta mandiri melalui kenaikan iuran PBI di atas rata-rata biaya manfaat yang dipakai. Biaya manfaat rata-rata PBI sebesar Rp 32.000, sedangkan iuran naik Rp 42.000 per orang per bulan. Artinya ada selisih sekitar Rp 10.000 dari total PBI 134 juta jiwa baik yang ditanggung oleh APBN maupun APBD. Selisih ini menutup kekurangan dari peserta mandiri.

Diketahui, melalui Perpres 75/2019 pemerintah menetapkan iuran PBI naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan, peserta mandiri kelas III Rp 42.000, kelas II Rp 110.000, dan kelas I Rp 160.000. Khusus kelas III, masih ada penolakan dari berbagai pihak termasuk DPR. Alasannya, karena kenaikan iuran dari Rp 25.500 ke Rp 42.000 untuk kelas III ini akan membebani masyarakat lantaran sebagian besar dari segmen ini dianggap merupakan kelompok rentan miskin dan tidak mampu bayar.



Sumber: Suara Pembaruan