Hipertensi dan Diabetes Sedot Anggaran Obat JKN-KIS Terbesar

Hipertensi dan Diabetes Sedot Anggaran Obat JKN-KIS Terbesar
Cegah risiko diabetes
Dina Manafe / IDS Rabu, 25 September 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu komponen yang menyerap anggaran terbesar dalam pelayanan JKN-KIS adalah obat. Dari total pengeluaran untuk layanan peserta, obat menelan proporsi sebesar 30% hingga 40%. Kebutuhan terhadap obat ini terus meningkat seiring dengan makin bertambahnya jumlah peserta, utilisasi layanan JKN-KIS, dan penderita penyakit kronis.

Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer BPJS Kesehatan (BPJSK), dr Nurifansyah mengatakan, penduduk yang menjadi peserta saat ini sudah mencapai 230 juta jiwa. Salah satu tantangannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan termasuk obat. Hampir 40% pasien yang datang berobat dipastikan pulang dengan membawa obat.

“Selain itu, sejak 2000-an sampai sekarang tren penderita penyakit kronis, seperti jantung, diabetes melitus, hipertensi, hingga gagal ginjal mulai meningkat. Tren ini membuat kebutuhan akan obat obatan juga meningkat,” kata Nurifansyah di sela-sela media gathering dalam rangka Hari Farmasi Sedunia (World Pharmacist Day) di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Menurut Nurifansyah, tren meningkatnya penyakit kronis juga mendorong peningkatan kebutuhan obat. Dari 230 juta peserta JKN-KIS saat ini, sebanyak 11 juta di antaranya adalah penderita hipertensi, dan 9 juta lain penderita diabetes melitus (DM).

Dua penyakit ini merupakan nenek moyang utama penyakit katastropik di Indonesia, yang membutuhkan biaya pengobatan lebih mahal bila sudah terjadi komplikasi seperti penyakit jantung, strok, dan gagal ginjal. Penyakit katastropik menyerap 30% pembiayaan BPJSK. Obat antihipertensi dan diabetes melitus paling banyak menyerap biaya obat di BPJSK. Selain karena memang penderitanya banyak, pengobatannya berlangsung seumur hidup.

Nurifansyah menambahkan, obat yang dijamin BPJSK adalah yang ada di dalam Formularium Nasional (Fornas), yaitu daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN-KIS. Dalam Fornas ini, sekitar 60% adalah obat generik dan 40% obat paten. Fornas disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Ia mengatakan, penyakit berpotensi komplikasi seperti hipertensi paling banyak menyerap biaya pengobatan. Sebab, kata dia, penyakit ini akan berkomplikasi kepada gagal ginjal, strok hingga jantung. “Banyak menyerap biaya obat di BPJSK. Selain karena memang penderitanya banyak, pengobatannya berlangsung seumur hidup,” tutur dia.

Apoteker
Di sisi lain, kebutuhan apoteker bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) perlu dioptimalkan. Pasalnya, jumlah tenaga pelayanan kesehatan ini dinilai belum mencakup kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia, maupun Indonesia bagian Timur dan wilayah yang berada terdepan, tertinggal, terluar (3T).

Hingga tahun ini, terdapat sekitar 40 ribu apoteker. Jumlah ini dinilai masih kurang mencakup kebutuhan baik di rumah sakit (RS), puskesmas, sampai apotek di Indonesia. Tentunya ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga kini, jumlah apoteker di puskesmas baru mencakup 30% dari 9.000 lebih puskesmas.

Sedangkan untuk RS, sebanyak 90%-nya sudah dilengkapi apoteker. Selebihnya, masih ada RS yang belum dilengkapi apoteker.

Dettie menjelaskan, keberadaan apoteker merupakan cerminan dari pelayanan kefarmasian yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Konsekuensi jika sebuah fasilitas pelayanan kesehatan tidak memiliki apoteker, kata dia, adalah terjadi informasi yang tidak tersampaikan terkait penggunaan obat kepada pasien.

Menurutnya, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah (pemda) setempat khususnya Dinas Kesehatan untuk lebih masif mengangkat pegawai apoteker. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Kemkes di bidang kefarmasian untuk memenuhi hal itu.

“Namun semuanya tetap bergantung komitmen di setiap daerah terkait. Sebab, pengangkatan pegawai apoteker itu menyangkut juga kebutuhan dan itu mengikat kepada bujet di setiap daerah. Apoteker itu masuk pegawai negeri sipil, tapi tak sedikit juga sekarang banyak yang pegawai kontrak,” kata dia.

Yang terpenting, kata dia, posisi apoteker sama pentingnya dengan tenaga perawat dan lain-lain yang sangat berperan krusial dalam pelayanan kesehatan.



Sumber: Suara Pembaruan