Tingkatkan Pengawasan, BPOM Tambah 40 kantor di Kabupaten/Kota

Tingkatkan Pengawasan, BPOM Tambah 40 kantor di Kabupaten/Kota
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito ( Foto: Beritasatu / Monica Dina Putri )
Monica Dina Putri / HA Senin, 22 Juli 2019 | 18:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menambah 40 kantor baru di berbagai kota/kabupaten untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan obat dan makanan.

Selain itu, menurut Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, dibangun juga Pos POM di kantor-kantor perbatasan negara.

"Karena kita adalah negara kepulauan, banyak titik masuknya penyelundupan, di 'pelabuhan-pelabuhan tikus' istilahnya. Di situ Badan POM sekarang ada," kata Penny kepada Beritasatu News Channel di Jakarta, Senin (22/7/2019).

"Kita punya 40 tambahan kantor di kota dan kabupaten, terutama di perbatasan. Kita juga akan membangun Pos POM, jadi hanya kantor tetapi berbentuk pos di pos-pos lintas batas negara."

Sebelumnya, dalam paparan kinerja BPOM di kantornya, Penny juga menyampaikan pencapaian BPOM dari segi regulasi.

“Pencapaian dari BPOM selama tiga tahun ini sudah banyak terutama dari sisi regulasi. Regulasi dibutuhkan untuk mempermudah akses pengawasan obat dan makanan," kata Penny.

Regulasi yang dihasilkan akan diberlakukan ke seluruh negeri melalui surat edaran kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemda setempat harus mengawasi keamanan pangan, dan juga pembiayaan yang sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

Pencapaian di sisi regulasi juga mewujudkan kemitraan dengan Balai POM yang ada di daerah. Pemda punya tanggung jawab yang kuat dalam kemitraan melakukan pengawasan obat dan makanan.

Menurut Penny, tantangan terbesar dan paling berat adalah berhadapan dengan birokrasi, sehingga dibutuhkan regulasi baru yang lebih sesuai.

"Saya mendukung betul apa yang disampaikan Pak Joko Widodo, bahwa para birokrat harus bersikap profesional," kata Penny.

Selama memimpin BPOM, Penny banyak melakukan perombakan di jajarannya. Hal itu dilakukannya agar para stafnya makin inovatif.

"Keluar dari zona nyaman. Saya memindahkan staf dan bukan sembarangan memindahkan saja. Pemindahan itu dilakukan agar staf makin inovatif. Sering sekali saya dibilang otoriter. Tapi itu strategi yang diperlukan," tutur Penny.

Upaya yang dilakukan Penny terkadang bertentangan dengan birokrasi yang ada.

"Jangan terlalu lama dan nyaman (di satu divisi). Nanti tidak berinovasi. Harus ada perubahan mengubah situasi, perubahan mindset," lanjut Penny

Penny juga menyampaikan pendapatnya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) BPOM yang kini sedang dibahas legislatif. Pengesahan RUU tersebut dapat meningkatkan anggaran BPOM. Pada akhirnya, luas cakupan pengawasan, pembuatan program-program strategis, pendampingan industri kecil dan menengah (IKM) dan tenaga sumber daya manusia dapat bertambah.

“Tidak hanya kantor yang modern, tapi juga laboratorium pengujian dan infrastruktur teknologi informatika yang terbaik. Saya ingin BPOM ada regionalisasi laboratorium,” paparnya.

Menurut Penny, regulasi merupakan hal yang sangat penting bagi proses pengawasan. Penny berpendapat dengan adanya Undang-Undang BPOM, akan ada terjemahan lainnya dalam bentuk peraturan menteri dan pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Ferry Soetikno menyampaikan BPOM harus menggunakan sistem elektronik dalam proses perizinan dan evaluasi obat sebagai terobosan dalam era digital.

Selain itu, Ferry menilai para pelaku industri farmasi lokal ingin agar BPOM lebih transparan dan meningkatkan kepastian berusaha. Menurutnya, kedua hal tersebut harus terintegrasi dalam proses penerbitan izin produksi.

Ferry berharap BPOM dapat memimpin dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk memperluas potensi ekspor ke negara-negara Timur Tengah.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan BPOM dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat melakukan penetrasi ke pasar global agar lebih tinggi lagi. Pasalnya, potensi sumber daya dan industri di dalam negeri besar, tetapi masih tertahan karena banyak kendala seperti regulasi dan ketersediaan bahan baku.

“Kita perlu melakukan benchmark kepada negara yang lebih cepat, terutama pada negara di wilayah Asia Tenggara yang sangat cepat pertumbuhannya,” kata Adhi.



Sumber: BeritaSatu.com