Tak Patuh Bayar Iuran JKN-KIS, Peserta Mandiri Kena Sanksi

Tak Patuh Bayar Iuran JKN-KIS, Peserta Mandiri Kena Sanksi
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / EAS Kamis, 10 Oktober 2019 | 14:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan pemberian sanksi layanan publik kepada peserta program JKN-KIS yang menunggak iuran. Penerapan sanksi publik ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan membayar iuran oleh peserta, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi potensi defisit BPJS Kesehatan (BPJSK).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan, sudah seharusnya peserta mandiri ini ditertibkan dalam pembayaran iuran. Karena sejauh ini kontribusi iuran dari segmen peserta ini masih lebih rendah dibanding peserta lain. Kepatuhan membayar iuran rendah menyebabkan pengumpulan iuran atau kolektibilitas iurannya juga rendah. Dari sekitar 32 juta peserta hanya sekitar 50% lebih yang patuh bayar iuran rutin tiap bulan, sisanya menunggak. Padahal dari sisi utilisasi segmen peserta mandiri lebih tinggi.

Pada tahun 2018 menurut data BPJS Kesehatan, utilisasi peserta mandiri sebesar 9,73%, sedangkan penduduk miskin atau PBI yang dibiayai dari APBN hanya 2,68%, dan PBI dari pemda atau APBD 3,59%. Padahal dari jumlah keseluruhan peserta, PBI sebanyak 96,8 juta, sedangkan peserta mandiri sekitar 32 jutaan. Ini juga ditunjukkan dengan klaim rasio pada peserta mandiri yang di atas 250%. Artinya, misalnya penerimaan BPJSK dari iuran peserta ini hanya Rp 1 miliar, tetapi pengeluaran untuk membiayai layanan kesehatan mereka mencapai Rp 2,5 miliar.

Menurut Timboel, semangat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran adalah baik mengingat tunggakan iuran masih besar. Per 30 Juni 2019 lalu saja tunggakan iuran untuk satu bulan itu sebesar Rp 3,4 triliun. Jumlah itu belum termasuk tunggakan 23 bulan lainnya, yang jika dijumlahkan semakin besar diperkirakan menembus angka Rp 10 triliun. Dari total tunggakan Rp 3,4 triliun, sebesar Rp 2,4 triliun disumbang oleh peserta mandiri. Sisanya dari pemerintah daerah (untuk iuran PNS daerah dan peserta Jamkesda), serta peserta badan usaha. Ketidakpatuhan peserta ini turut memicu defisit BPJSK yang diperkirakan hingga akhir 2019 nanti mencapai Rp 32 triliun lebih.

"Jadi saya mendukung adanya sanksi tidak dapat layanan publik, tetapi sebelum memberikan sanksi hendaknya BPJS kesehatan meningkatkan pelayanannya kepada peserta, sehingga masyarakat tergugah untuk disiplin membayar iuran. Ini yg utama, karena keberlanjutan kesadaran membayar iuran akan terjadi," kata Timboel kepada Beritasatu.com, Kamis (10/10/2019) siang.

Menurut Timboel, sebenarnya sanksi pelayanan publik kepada peserta yang menunggak sudah diatur sejak lama melalui Peraturan Pemerintah (PP) 86 tahun 2013. Namun sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah dan lembaga yang menjalankan pelayanan publik tersebut. Dalam Pasal 9 Ayat 2 disebutkan, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang berupa izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Belum dilaksanakan PP 86 ini menurut Timboel karena kurangnya koordinasi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait. Sementara BPJSK sendiri tidak punya kewenangan untuk memaksa aturan ini dilaksanakan oleh para pihak.

Timboel mengatakan, Pasal 20 ayat 1 UU SJSN menyatakan, peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Itu artinya orang yang menunggak iuran dan orang yang belum mendaftar sebagai peserta JKN bisa dikenakan sanksi di PP 86/2013 tersebut.

PP 86 juga berlaku bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pepres 111/2013 yang mewajibkan seluruh Badan Usaha mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerjanya ke BPJSK. Jika tidak maka akan dikenai PP 86/2013. Namun faktanya, kata Timboel, masih banyak badan usaha yang tidak patuh tapi tidak dapat sanksi layanan publik. Begitu pun masyarakat yang belum mendaftar ke JKN, paling lambat 1 Januari 2019 sesuai Pasal 17 Perpres 82/2018, akan dikenakan sanksi tidak dapat layanan publik sebagaimana diatur dalam 86/2013.

"Ketentuan layanan publik selama ini tidak jalan. Polri, pemda, imigrasi dan lembaga lainnya tidak menjalankan kewenangannya bagi masyarakat yang belum mendaftar atau menunggak," kata Timboel.

Menurut Timboel, sebenarnya tanpa Inpres pun, pemerintah sudah bisa melaksanakan sanksi layanan publik kepada peserta. Selama ini PP 86/2013 tidak efektif dijalankan karena lembaga, kementerian atau pemda yang melaksanakan layanan publik masih mengedepankan ego sektoral, sehingga mereka tidak mendukung program JKN-KIS.

Namun menurut Timboel, hanya mengandalkan sanksi PP 86 pun tidak menjamin keberlanjutan kesadaran membayar iuran. Bisa saja ketika mau mengurus SIM dibayar dulu tunggakannya, tetapi setelah itu menunggak lagi karena SIM hanya berlaku 5 tahun sekali. Selain itu belum ada instrumen sanksi bagi pemda yang menunggak iuran. PP 86 hanya untuk yang bukan penyelenggara negara, sehingga perlu ada sanksi kepada pemda. Seharusnya Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada pemda yang menunggak iura

Timboel juga berharap Presiden memberikan evaluasi atas kinerja lembaga, kementerian dan pemda terkait dengan dukungan mereka terhadap JKN-KIS. Sebab Inpres 8/2017 tentang optimalisasi JKN tidak maksimal dijalankan oleh kementerian, lembaga dan pemda yg ditugaskan dalam mengoptimalkan program JKN, sehingga persoalan defisit masih saja belum berhasil dituntaskan.

Sebelumnya Dirut BPJSK, Fachmi Idris, mengatakan, Inpres tentang pemberian sanksi layanan publik tersebut sedang diinisiasi. Selama ini sanksi layanan publik sudah ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena bukan wewenangnya BPJSK. Dengan regulasi Inpres ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lembaga lain terkait. Apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik seperti memperpanjang SIM namun masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan