Anggota DPD RI Kirim Surat ke Komisi ASN Soal Lelang Jabatan Sekjen
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Anggota DPD RI Kirim Surat ke Komisi ASN Soal Lelang Jabatan Sekjen

Selasa, 22 September 2020 | 12:26 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Terkait proses dan mekanisme lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dinilai bermasalah, sejumlah anggta DPD RI, Selasa (22/9/2020) ini, berana mengirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) untuk melaporkan proses dan mekanisme yang dinilai tidak berdasarkan Undang-Undang (UU) dan Tata Tertub (Tatib) DPD RI.

“Surat sudah siap, kemungkinan hari Selasa ini akan kita kirim. Tembusan antara lain disampaiken ke Presiden RI , Sekretaris Kabinet, dan Sekretariat Negara,” ujar anggota DPD RI, Angelius Wake Kako ketika dimintai tanggapannya tentang hal ini, Selasa (22/9/2020).

Menurut Angelo, proses lelang jabatan sekjen DPD RI yang tengah berlangsung saat ini agar dihentikan, karena tidak sesuai dengan mekanisme UU tentang DPR, MPR, DPD (UU MD3) dan Tatib DPD.

“Lebih baik dihentikan proses leleng jabatan sekjen DPD itu, sebab cacat hukum dan akibatnya bagi kelembagaan DPD ke depan tidak baik,” ujar Angelo.

Angelius yang akrab disapa Angelo ini optimistis proses lelang jabatan sekjen DPD akan dihentikan, sebab sudah sangat terbuka sekali kelemahan dan kesalahan proses dan mekanismenya. Karena itu dirinya mengungkapkan sejumlah anggota aken mengirim surat ke Komisi ASN, melaporkan proses yang salah ini.

Senator dari daerah pemilihan NTT ini menguraikan bahwa aturan dan mekanisme pemilihan sekjen DPD itu sudah sangat jelas diatur dalam UU MD3 dan Tatib DPD.

“Nah, dua dasar hukum itu dilewati yang kemudian menimbulkan kagaduhan dan protes sejumlah anggota DPD.” katanya.

Angelo Wake Kako sendiri adalah salah satu pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dan diamanatkan oleh Tatib DPD untuk ambil bagian dalam panitia seleksi, tapi buktinya tidak dilibatkan dalam proses lelang jabatan sekjen ini.

“Jadi, ya hentikan aja proses yang cacat hukum itu,” tegasnya.

Sebelumnya anggota DPD RI Intsiawati Ayus juga memaparkan ke media bahwa proses lelang jabatan sekjen DPD RI bermasalah karena tidak sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD RI).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gerak Cepat Erick Thohir Panggil Ahok Dinilai Sudah Tepat

Erick Thohir dinilai tegas karena cepat memanggil Ahok untuk memerkuat soliditas internal serta meredam kegaduhan akibat sejumlah pernyataannya.

POLITIK | 22 September 2020

DPR Raih Penghargaan 10 Kali Berturut-turut WTP, Puan: Komitmen Kami Jaga Kepercayaan Rakyat

Penghargaan dari Kementerian Keuangan karena 10 kali berturut-turut meraih WTP menjadi penambah semangat DPR

POLITIK | 22 September 2020

DKPP Rekomendasikan Pengumpulan Massa di Pilkada 2020 Ditiadakan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyatakan, kampanye pada pilkada sebaiknya dilakukan secara daring.

POLITIK | 22 September 2020

DPR: Kita Harus Siap Hadapi Tekanan Ekonomi, Jangan Buat Kegaduhan

Beberapa sektor tumbuh baik saat PSBB di antaranya, tanaman pangan 34,77 persen, tanaman perkebunan 23,46 persen, dan pertambangan biji logam 20,33 persen

POLITIK | 22 September 2020

Usulan Penundaan Pilkada Dinilai Bentuk Kepasrahan

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 sebagai bentuk kepasrahan menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 22 September 2020

Jokowi Instruksikan Percepat Penyelesaian Pelabuhan Patimban

Percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban juga harus memperhatikan dampak sosial bagi nelayan dan masyarakat.

POLITIK | 22 September 2020

Paksakan Pilkada di Tengah Pandemi, Partisipasi Pemilih Turun

Pilkada di tengah pandemi apalagi dengan positivity rate yang tinggi bisa berdampak pada apatisme dan keengganan masyarakat dalam memilih

POLITIK | 21 September 2020

Komisi III DPR Harap Kinerja Penegakan Hukum Meningkat

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran untuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

POLITIK | 21 September 2020

Bahas Aturan Kampanye, Mendagri Undang Sekjen Parpol

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mengundang para sekjen partai politik (parpol) untuk membicarakan kampanye pilkada

POLITIK | 21 September 2020

Perubahan Sistem Demokrasi Lahirkan Konflik

Potensi konflik pemilihan umum, termasuk dalam pilkada serentak 2020, ternyata bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia

POLITIK | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS