INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Wapres Minta Ulama Dorong Kedisiplinan Umat Agar Tak Terpapar Virus Covid-19

Minggu, 14 Juni 2020 | 11:09 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta para ulama Indonesia agar mengambil peran penting dalam mengawal jalannya masa transisi menuju tatanan normal baru (new normal) yang mensyaratkan penerapan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus Covid-19.

Wapres mengatakan, pemerintah memantau adanya kesan euforia masyarakat yang gembira karena pintu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dibuka. Sehingga masyarakat kini terkesan tak lagi waspada ketika situasi dilonggarkan.

"Padahal justru harus lebih ketat melaksanakan protokol kesehatan. Salah satu tugas kita para ulama sekarang yang harus kita lakukan adalah menjaga umat supaya mereka tidak terpapar oleh Covid-19,” kata Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Minggu (14/6/2020).

Dalam jangka panjang, lanjut Wapres, tanggung jawab keumatan dapat dilakukan melalui lima cara. Yaitu, pertama, dengan menyatukan barisan umat Islam tanpa memandang perbedaan organisasi massa yang diikutinya. Kedua, dengan menyamakan cara berpikir untuk mengamalkan ajaran Islam yang moderat. Ketiga, dengan menyatukan gerakan agar tidak saling berbenturan. Keempat, dengan melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Kelima, melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada seluruh ulama di Indonesia untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan dalam menjaga tanggung jawab umat. Agar amanah yang dipercayakan kepada para ulama sebagai pembimbing umat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Marilah kedepan kita melakukan perbaikan-perbaikan supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan. Karena itu kita harus melakukan banyak perbaikan. Oleh karena itu kita jangan hanya kumpul, bertemu, tetapi juga harus kita perbanyak perbaikan-perbaikan, langkah-langkah,” pungkas Wapres.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Penambahan Rumah Sakit Khusus Covid-19

Bila kasus bertambah, maka yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah ketersediaan sarana dan prasarana medis.

POLITIK | 14 Juni 2020

Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP

PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang.

POLITIK | 14 Juni 2020

Pramono Edhie Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Pramono Edhie Wibowo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2020).

POLITIK | 13 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Batasi Capres Berkualitas

Aturan presidential threshold dinilai melemahkan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis.

POLITIK | 13 Juni 2020

PT Terlalu Tinggi Dinilai Lahirkan Oligarki

Kenaikan parliamentary threshold (PT) menutup peluang kemunculan partai baru.

POLITIK | 13 Juni 2020

KSPSI: Besaran Iuran Tapera Bebani Buruh

"Tapera harusnya jadi opsional. Tidak dipaksakan seperti saat ini," ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

POLITIK | 13 Juni 2020

Nasdem Tolak Lanjutkan Pembahasan RUU HIP

"Nasdem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966," kata Ahmad M Ali.

POLITIK | 13 Juni 2020

Tahapan Pilkada Siap Dimulai, KPU Minta Kepastian Anggaran

Dengan dibukanya tahapan Pilkada, KPU meminta pemerintah dan DPR agar memastikan dana Pilkada

POLITIK | 12 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Hambat Kaum Perempuan Ikut Pilpres

Ambang batas pencalonan dalam pemilu presiden dan wakil presiden atau "presidential threshold" (pres-T) dinilai menghambat kaum perempuan ikut berkompetisi.

POLITIK | 12 Juni 2020

Wanhor Partai Demokrat Akan Proses Pemecatan Subur Sembiring

Wanhor PD banyak menerima usulan pemecatan Subur Sembiring. Hal itu menyusul manuver Subur terkait kepengurusan DPP PD periode 2020-2025.

POLITIK | 12 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS