INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Siti Nurbaya: Pengembangan Food Estate Sumut Tak Boleh Ada Penurunan Kualitas Lingkungan

Rabu, 23 September 2020 | 23:30 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, pengembangan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), tidak boleh ada penurunan kualitas lingkungan dan dalam pelaksanaannya juga menggunakan pola agroforestri.

“Pendekatannya betul-betul harus dalam satu sistem, maksud dari Bapak Presiden dalam pengembangan lumbung pangan ini sangat baik yaitu memberikan ruang untuk redistribusi lahan sambil penguatan kesediaan pangan. Ini sangat kami pahami di Kementerian LHK. Tugas Kementerian LHK untuk menjaga dan mengawal ini,” kata Siti Nurbaya dalam rapat Kerja (raker) dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Sudin, juga membahas tentang penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran (TA) 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Dalam kaitan ini, kata Siti Nurbaya, pengembangan lumbung pangan di Sumut bukan untuk satu jenis tanaman pangan, tetapi juga jenis-jenis tanaman pangan untuk dataran tinggi.

“Daerah-daerah pada lokasi tersebut sangat bagus dan memungkinkan untuk menjadikannya sebagai lumbung pangan,” ujar Siti Nurbaya.

Dalam raker tersebut, Ketua Komisi IV DPR Sudin secara khusus meminta penjelasan kepada Menteri LHK terkait rencana pengembangan food estate di Humbang Hasundutan. Setelah mendapat penjelasan soal ini, Komisi IV pun memahami ihwal lumbung pangan di Sumut tersebut.

Siti Nurbaya menegaskan bahwa dari 30 ribu hektare (ha) lahan yang diusulkan oleh bupati Humbang Hasundutan, ditelaah bersama gubernur Sumut dan Kementerian LHK. Usulan tersebut, kata Siti Nurbaya, dipelajari berbagai dimensi terutama tetap menjaga hutan lindung dan daerah tampung air atau catchment area Danau Toba.

Sebagaimana telah dibahas dalam rapat dengan kementerian koordinator, kata Siti Nurbaya, agenda Food Estate Sumut tidak hanya mencakup Kabupaten Humbang Hasundutan, tetapi juga mencakup Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat.

Dengan demikian food estate seluas 61.000 ha tersebar di Humbahas dan Pakpak Bharat di bagian utara dan di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah di bagian selatan. "Ini agenda yang berpihak pada rakyat, selain untuk ketahanan pangan sebagaimana arahan Bapak Presiden," katanya.

Dari aspek lansekapnya, Siti Nurbaya menjelaskan, pengembangan food estate menjadi lebih ideal dalam kesatuan kawasan dengan beberapa kabupaten tersebut. Karena itu lebih tepat juga disebut dengan lumbung pangan Sumatera Utara.

Dalam raker tersebut, Siti Nurbaya juga menyampaikan kepada Komisi IV DPR bahwa pada tahun 2021 mendatang, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara sekaligus presidensi Conference of the Parties (COP) ke-4 Konvensi Minamata. Pertemuan internasional ini rencananya akan digelar di Bali. Isu lingkungan khususnya dalam penanganan merkuri dalam COP Minamata menjadikan Kementerian LHK sebagai pemimpin dan penanggung jawab kegiatan di Indonesia. Untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan COP Minamata, Kementerian LHK juga telah melakukan penyesuaian anggaran.

“Mendapat mandat dari lembaga internasional dan memegang tanggung jawab itu harus kita lakukan, apalagi COP Minamata sudah ada Undang-undangnya. Melalui COP Minamata ini juga sekaligus kita dapat menjelaskan kepada dunia terkait langkah-langkah Indonesia dalam penanganan merkuri,” jelas Menteri Siti.

Penyesuaian Anggaran
Siti Nurbaya menerangkan, RKA KL Kementerian LHK pada TA 2021 terdapat penyesuaian pagu anggaran berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian LHK dengan Komisi IV DPR. Alokasi anggaran KLHK adalah sebesar Rp 7,95 triliun termasuk dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar Rp 312,9 miliar.

“Secara umum, kalau dihitung seluruh anggaran di Kementerian LHK, hampir 70 persennya untuk menopang program nasional, dan semua catatan yang disampaikan oleh Komisi IV DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya telah kami selaraskan,” ungkap Siti Nurbaya.

Dalam raker ini, Menteri LHK yang hadir langsung secara tatap muka, turut didampingi Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, Kepala BRG Nazir Foead. Raker secara tatap muka dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19

Dalam raker ini, seluruh anggota Komisi IV DPR menyetujui total pagu anggaran Kementerian LHK sebesar Rp 7,95 triliun. Komisi IV DPR mendorong Kementerian LHK agar fokus perencanaan program kerja TA 2021 diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Juga mendorong Kementerian LHK melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara cepat dalam rangka memberikan rekomendasi terbaik untuk pengembangan lumbung pangan di Sumatera Utara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

1.812 Personel Polisi Amankan Pilkada Bengkulu

Selain mengamankan pilkada, petugas juga mengawasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan.

NASIONAL | 23 September 2020

Perguruan Tinggi Diminta Ciptakan Peneliti dan Inovator

Jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk sedangkan Vietnam, memiliki jumlah peneliti 673 per 1 juta penduduk.

NASIONAL | 23 September 2020

UU Pers Dinilai Perlu Direvisi

Pasal 7 ayat 1 UU Pers menjadi salah satu pasal yang perlu dikaji ulang

NASIONAL | 23 September 2020

Perhumas Siap Gelar Konvensi Nasional Humas Virtual

Perhumas akan menggelar Konvensi Nasional Humas 2020 padda 4-5 Desember mendatang dengan tujuan mendorong peran humas yang lebih strategis.

NASIONAL | 23 September 2020

Nama Burhanuddin dan Hatta Ali Disebut dalam Dakwaan Pinangki

Nama Burhanuddin dan Hatta Ali tercantum dalam rencana aksi untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tak dieksekusi jika kembali ke Indonesia

NASIONAL | 23 September 2020

Sahroni Apresiasi Maklumat Kapolri

Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 23 September 2020

ICW Sebut Ada 4 Hal yang "Hilang" di Dakwaan Jaksa Pinangki

Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan kelengkapan berkas perkara Pinangki.

NASIONAL | 23 September 2020

Disinformasi Covid-19 Tidak Hanya Terjadi di Indonesia

Sedikitnya 3.500 kesalahan dan informasi menyesatkan dari 70 negara dalam 40 bahasa selama musim pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

Bawaslu Jateng Tunggu Regulasi Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Pilkada

Bawaslu Jawa Tengah masih menunggu regulasi terkait penindakan atau sanksi tegas kepada paslon melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

Komisi VIII DPR Doakan Menteri Agama Pulih dari Covid-19

Komisi VIII DPR mendoakan agar Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi segera pulih dari Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS