5 Kabupaten Belum Miliki Perbub, Sekda Sulteng Desak Segera Terbitkan Aturan Penegakan Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

5 Kabupaten Belum Miliki Perbub, Sekda Sulteng Desak Segera Terbitkan Aturan Penegakan Protokol Kesehatan

Jumat, 18 September 2020 | 11:02 WIB
Oleh : John Lory / JEM

Palu, Beritasatu.com - Lima kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng) diminta segera menyusun peraturan bupati (perbup) yang mengatur tentang penegakkan hukum terhadap protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Permintaan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulteng Mulyono, dalam rapat koordinasi penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Kamis (17/9/2020).

Kelima kabupaten, sebut Mulyono, yakni Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Morowali Utara, dan Sigi.

"Kelima kabupaten tersebut belum memiliki peraturan bupati yang mengatur secara ketat tentang penegakan hukum terhadap protokol kesehatan guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19,” kata Mulyono dalam rapat koordinasi tersebut.

Mulyono menegaskan, protokol kesehatan merupakan instrumen vital untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di masa pandemi Covid-19. "Oleh sebab itu pemerintah di tingkat kabupaten/kota perlu segera menyusun peraturan sebagai pedoman dalam penegakkan hukum terkait protokol kesehatan tersebut," katanya.

Dia menyebut, dari 13 kabupaten/kota di Sulteng, baru delapan kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan bupati/wali kota yang mengatur tentang penegakan hukum yang ketat terkait protokol kesehatan. Yakni Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali, Buol, Poso, Tojo Unauna dan Kota Palu.

Sementara di tingkat provinsi, kata Mulyono, telah terbit Peraturan Gubernur (Pergub( Sulteng Nomor 32 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan momentum penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, termasuk dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada serentak dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Dalam Pergub 32 di Pasal 6 ada sanksi teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum selama 60 menit, larangan memasuki area dan denda sebesar Rp 50 ribu yang disetorkan ke kas daerah,” jelasnya.

Lanjut Mulyono, Pemprov Sulteng juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat agar memperketat penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

2.520 Orang Jalani Isolasi Mandiri, Gugus Tugas Sumut Masih Bahas Pemindahan Orang Tanpa Gejala

"Berdasarkan kasus positif aktif tersebut, sebanyak 2.520 orang menjalani isolasi mandiri dan selebihnya dirawat di sejumlah rumah sakit," ujar Whiko Irwan.

NASIONAL | 18 September 2020

Disperindag Bengkulu Ancam Cabut Izin Agen Gas Elpiji yang Nakal

Dari hasil pengecekan di lapangan, tidak ditemukan adanya indikasi kelangkaan gas seperti yang di keluhkan warga dan harganya melambung Rp 25.000/tabung.

NASIONAL | 18 September 2020

OPM Klaim Rampas Senjata dari Aksi Serangan di Intan Jaya

Serangan terhadap anggota TNI dilakukan dengan menembaki rombongan Satgas Apter Koramil Hitadipa dari dua arah.

NASIONAL | 18 September 2020

Korban Terorisme Berhak Dapat Kompensasi dan Santunan Negara

Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), para korban terorisme tersebut bisa mengajukan kompensasi dan santunan kematian.

NASIONAL | 18 September 2020

Ada Dugaan Unsur Pidana Kebakaran Gedung Kejagung, Lemkapi Dukung Langkah Bareskrim

Kebakaran yang diduga dilakukan pihak lain terhadap kantor Kejagung tidak bisa dibiarkan. Siapa pun pelakunya jika terbukti harus dihukum berat.

NASIONAL | 18 September 2020

Perpustakaan Daerah Harus Dibangun Modern dan Memadai

Komisi X DPR mendukung langkah perpustakaan nasional (Perpusnas) membangun perpustakaan modern di daerah.

NASIONAL | 18 September 2020

Dukungan terhadap Menantu Presiden Jokowi Terus Mengalir

Bobby Afif Nasution, Kamis (17/9/2020) malam, bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Parsadaan Pomparan Somba Debata (PPSD).

NASIONAL | 18 September 2020

Antisipasi Krisis Pangan, Gubernur Jatim Minta Percepatan Masa Tanam Kedua

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa minta sejumlah kabupaten di Jatim untuk mempercepat masa tanam kedua tahun ini.

NASIONAL | 18 September 2020

Dompet Dhuafa Lakukan Langkah Percepatan Solusi Stunting di Indonesia

Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) merupakan bentuk nyata filantropreneur di masa pandemi demi ketahanan ekonomi skala keluarga Aktivitas APDC mencakup bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya dan iman takwa.

NASIONAL | 17 September 2020

Mahasiswa Mudik, Proses Verifikasi dan Validasi Data Penerima Subsidi Internet Terganjal

Sejak program PJJ dilakukan, sebagian besar mahasiswa memilih untuk pulang ke kampung masing-masing dengan kondisi jaringan internet yang berbeda-beda.

NASIONAL | 17 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS