Wagub Banten Minta Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Diseragamkan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Wagub Banten Minta Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Diseragamkan

Rabu, 26 Agustus 2020 | 11:42 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten diminta untuk menyeragamkan nominal denda sebagai sanksi bagi pelanggar protokol keseahtan Covid-19.

Hal ini penting dilakukan agar nominal denda yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2020 tidak berbeda dengan nominal denda yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Untuk diketahui dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), diatur penerapan sanksi denda mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu. Atas Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten langsung membuat Pergub Nomor 38 Tahun 2020.

“Nominal (denda) sudah ada dalam Inpres yaitu Rp 100.000 sampai Rp 300.000. Tapi kita ngga mau ambil (nilai) plafon yang tinggi. Karena kita tahu, kondisi masyarakat sekarang sedang susah, pemerintah juga sedang susah,” ujar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di Serang, Rabu (26/8/2020).

Andika meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyeragamkan nominal denda bagi pelanggar penerapan wajib masker atau protokol kesehatan. Hal itu menanggapi adanya salah satu kabupaten/kota yang akan menerapkan denda sebesar Rp 150.000.

Karena itu, Andika meminta kabupaten/kota untuk menyeragamkan denda sesuai dengan Pergub 38 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp100.000. “Harus seragam, karena ini upaya kita bersama dalam menekan penyebaran Covid-19,” katanya.

Andika menjelaskan, dalan pelaksanaan Pergub 38 Tahun 2020 akan melibatkan TNI/Polri. Hal itu juga sesuai Inpres 6 Tahun 2020.

“Pemerintah derah dapat melibatkan TNI dan Polri untuk dapat mendisplinkan masyarakat. Tapi, saya sudah bicara dengan Kapolda Banten dan Wakapolda Banten jika Pergub ini bukanlah untuk menghukum tapi untuk mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan khsusunya di tempat-tempat umum seperti di pasar, terminal, dan tempat ibadah,” jelasnya.

“Jadi sanksinya teguran dulu secara individual. Kalau dua kali melanggar diberi sanksi berupa kerja sosial. Dan kalau berulang kali maka individu itu baru dikenakan denda berupa uang Rp100.000 bagi perorangan. Jadi penekanannya lebih kepada edukasi dan kerja sosial agar mereka sadar untuk menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Andika, penerapan wajib masker bukan hanya berlaku bagi masayarakat. Penerapan itu juga akan berlaku di seluruh instansi baik pemerintah, instansi vertikal maupun swasta.

“Khususnya untuk ASN baik di provinsi maupun kabupaten/kota harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Standar operasional prosedur (SOP) sudah kita buat, dan dalam satu minggu ini sejak dikeluarkannya Pergub kita akan sosialisasi sampai ke tingkat desa/kelurahan hingga RT/RW,” jelasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KRI Bung Tomo-357 Tangkap Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna

Koarmada I akan selalu melakukan pengawasan di wilayah kerja termasuk Laut Natuna Utara yang banyak aktifitas illegal fishing oleh kapal asing.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Firli Bahuri: Presiden Dukung KPK Diperkuat

KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibanding dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Jokowi: Tata Kelola Pemerintahan Harus Dibangun Akuntabel dan Bebas Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar KPK secara virtual,

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Meski Unggul di Survei Pilkada Jambi, Parpol Tak Minat Dukung Syarif Fasha

PDIP di saat-saat terakhir penentuan dukungan Agustus ini akhirnya mendukung pasangan Cek Endra – Ratu Munawaroh.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Irwan Hidayat: Tentrem Dibangun Demi Lapangan Kerja dan Pemulihan Ekonomi

Biaya terbesar sebesar 38% adalah untuk gaji karyawan kemudian disusul listrik, perawatan, dan lain-lain.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Jenderal Polri Mengaku Menerima Suap dari Djoko Tjandra

Awi tidak menjelaskan siapa tersangka yang mengaku menerima uang itu, apakah Prasetijo atau Napoleon atau keduanya.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

11 Tahun Kasus Montara Sengaja Ditutupi, Ada Apa?

Tumpahan minyak diperkirakan telah meluas hingga 90.000 kilometer persegi.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Belum Ditahan

Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi masih belum ditahan, sementara Brigjen Prasetijo Utomo sudah ditahan.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Daur Ulang Buka Peluang untuk 3,3 Juta Pekerja Informal Pendukung

Pimpinan daerah untuk bisa mendukung program penanganan sampah plastik

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Ragam Budaya Pengaruhi Pengembangan Arsitektur Nusantara

Bangun Indonesia lebih baik, Kenari Djaja mendukung karya arsitek dan desain interior Indonesia.

NASIONAL | 25 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS