Dugaan Rekayasa Rasio NPL di Bank Banten Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Dugaan Rekayasa Rasio NPL di Bank Banten Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:47 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu, com - Kasus dugaan rekayasa rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet pada laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Salah satu warga Banten bernama Mochamad Ojat Sudrajat selaku pelapor dan penggugat secara perdata Bank Banten di Pengadilan Negeri Serang, mengatakan pihaknya telah beberapa kali mendatangi Bareskrim Polri.

“Pada taggal 7 Agustus 2020, saya kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan kasus dugaan rekayasa rasio NPL pada laporan keuangan Bank Banten pada tahun 2019,” ujar Ojat, ketika dihubungi, Senin (10/8/2020).

Ojat memaparkan, pada laporan keuangan Bank Banten, nilai rasio kredit bermasalah atau NPL Bank Banten sebesar 4,01% pada tahun 2019 dan sebesar 4,92% pada tahun 2018.

Menurut Ojat, dengan kondisi NPL Bank Banten seperti di atas, seharusnya Bank Banten tidak dimasukkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 17 Juni 2019.

Ojat menjelaskan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Pasal 3, ayat (2) poin (d), ditegaskan bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi satu atau lebih kriteria, di antaranya rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (Non Performing Financing/NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan.

“Dalam laporan keuangan Bank Banten 2019, NPL berada di 4,01% dan pada tahun 2018 berada di 4,92%. Seharusnya Bank Banten menjelaskan semua persoalan ini. Mengapa Bank Banten ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh OJK, kalau benar NPL Bank Banten berada di bawah 5%. Saya melihat ada yang aneh di sini. Saya melihat adanya dugaan rekayasa di sini, sehingga saya melaporkan ke Bareskrim Polri untuk membuat persoalan menjadi terang dan jelas,” ujar Ojat.

Ojat mengatakan, rasio NPL pada laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 tersebut telah disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pada tanggal 17 Juli 2020.

“Yang ditangani Bareskrim Polri tidak hanya terkait masalah rasio NPL, tetapi juga masalah pemberian kredit senilai Rp 58 miliar yang diduga tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) perbankan, yang diduga sebagai pintu masuk kredit bermasalah senilai Rp188 miliar pada Bank Banten,” ujar Ojat pada rilis yang diterima Beritasatu.com, Senin (10/8/2020).

Menurut Ojat, kasus yang terjadi pada Bank Banten merupakan dugaan tindak pidana perbankan sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ojat juga mengaku bahwa pihaknya memiliki dokumen di mana pada tanggal 4 Agustus 2020, Bareskrim Mabes Polri diduga telah memanggil Direksi Bank Banten, dalam undangan klarifikasi dengan Nomor : B/2368/VI/RES.2.3/2020/Dittipideksus tertanggal 4 Juni 2020 yang ditujukan kepada direksi Bank Banten dengan inisial FMI, di mana kegiatan interview dilakukan melalui video conference pada tanggal 8 Juni 2020.

“Bahwa klarifikasi tersebut dilakukan dalam rangka adanya kredit pembiayaan modal kerja senilai Rp 58 miliar yang diduga telah diberikan oleh Bank Banten kepada perusahaan dengan inisial PT HNM,” ujarnya.

Mohon Perlindungan

Lebih jauh, Ojat mengungkapkan pihaknya telah mengajukan permohonan untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas saran kuasa hukum dan para pihak yang menaruh simpati padanya.

“Bahwa terkait adanya beberapa rekan media yang mempertanyakan atau mengkonfirmasi kepada saya, tentang adanya informasi Saya sudah meminta perlindungan ke LPSK, maka saya dapat jawab, benar saya telah mengajukan permohonan untuk meminta perlindungan dari LPSK. Itu pun dilakukan atas saran kuasa hukum dan para pihak yang simpatik terhadap saya,” ujarnya.

Menurut Ojat, momentum untuk menyehatkan Bank Banten adalah saat ini, karena karena di samping Gubernur Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank Banten telah telah menyertakan modalnya sebesar Rp 1,551 triliun maka akan lebih sempurna jika juga dilakukan penyehatan manajemen Bank Banten.

“Secara kebetulan Bareskrim Polri tengah menangani pengaduan permasalahan dugaan rekayasa nilai NPL dan berdasarkan informasi juga diketahui telah menerbitkan sprindik atas dugaan pemberian kredit senilai Rp 58 miliar yang diduga tidak sesuai dengan SOP perbankan,” ujar Ojat.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Fokus ke Program Magang, Jambi Belum Buka Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang IV

Menurut Sudirman program pemagangan tenaga kerja di daerah tersebut merupakan langkah terpadu dalam rangka memulihkan sektor ketenagakerjaan.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Ke Bandung, Jokowi Tinjau Fasilitas Produksi Vaksin Covid-19

Presiden Jokowi juga akan meninjau pelaksanaan uji klinis tahap ketiga dari vaksin Covid-19 di Gedung Eyckman Bandung.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Masih di Peringkat 85, Wapres Minta Indeks Inovasi RI Ditingkatkan

Telah banyak inovasi yang dihasilkan oleh anak bangsa. Namun, hanya sedikit yang dapat dikomersialkan atau dipasarkan.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Kemhub Gandeng PWI Tangkal Maraknya Berita Hoaks

Media mainstream menjadi mitra Kemhub yang sangat strategis dalam melawan berita-berita bohong di media sosial.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

64.555 Siswa Ikut Kompetisi Kihajar STEM Basic

Kompetisi Kihajar tahun 2020 ini bertujuan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan memiliki kompetensi abad 21.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Pimpinan DPR Imbau Jurnalis Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meminta para jurnalis mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

RUU PDP Dinilai Penting Segera Disahkan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) penting untuk segera disahkan.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

TNI Akan Tangani Terorisme, Sahroni: Pemerintah Sudah Pertimbangkan Matang

Rancangan Peraturan Presiden terkait keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme telah dikaji matang oleh pemerintah.

NASIONAL | 10 Agustus 2020

Awan Mirip Tsunami di Aceh Akibat Dinamika Atmosfer

Fenomena awan hitam memanjang yang terjadi di Meulaboh Provinsi Aceh pada Senin (10/8/2020), murni akibat dinamika atmosfer.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Mendikbud: Perguruan Tinggi Hasilkan 1.000 Inovasi Selama Pandemi

Selain itu, beberapa perguruan tinggi juga ikut bergabung dalam Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19.

NASIONAL | 10 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS