Siti Nurbaya: Peran Optimal MPA Sangat Penting Cegah Karhutla
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Siti Nurbaya: Peran Optimal MPA Sangat Penting Cegah Karhutla

Sabtu, 25 Juli 2020 | 20:09 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Mengoptimalkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan upaya penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah-wilayah rawan karhutla. Selain dilengkapi sarana dan pengetahuan teknis, MPA juga harus dibekali pengetahuan paralegal dan dapat mengajak lebih banyak lagi anggota masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pelibatan MPA dengan konsep pendekatan kesadaran hukum masyarakat didukung supervisi lapangan sehari-hari oleh kepala desa, Babinkamtibmas, Babinsa bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan para pelaku lapangan untuk bersama membangun orkestra menjaga alam agar tidak terjadi karhutla.

“Jadi masyarakat memiliki dan beraktualisasi dengan kesadaran hukum serta menggunakan hak dan kewajibannya dalam mengelola sumber daya alam, pada konteks ini jangan sampai terjadi kebakaran (hutan dan lahan)," kata Siti Nurbaya, Sabtu (25/7/2020).

Menurut Siti Nurbaya, belajar dari pengalaman berat (penangan karhutla) sejak tahun 2015 hingga 2019, akhirnya dapat diidentifikasi adanya 3 klaster utama dalam upaya pencegahan karhutla. Yaitu Klaster 1 berupa pengendalian operasional dalam sistem satgas terpadu yang sudah berlangsung serta terpola. Klaster 2 berupa analisis iklim dan rekayasa hari hujan dengan sistem dan teknik modifikasi cuaca, dan klaster 3 yakni pembinaan tata kelola lanskap khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktik pertanian, dan penanganan gambut.

Pada klaster pengendalian operasional dengan sistem satgas terpadu yang telah berjalan dalam empat sampai lima tahun ini, kata Siti Nurbaya, secara intensif dalam kontrol Gubernur, Pangdam, dan Kapolda di tingkat wilayah. Namun hal ini, masih perlu diperkuat operasi lapangannya yang dilengkapi dengan pelembagaan nilai-nilai dengan maksud untuk menjaga wilayah dari karhutla, dengan peran utama masyarakat, atau dalam sistem kerja MPA-Paralegal.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Karhutla MPA-Paralegal, di Jakarta, Jumat (24/7/2020), Siti Nurbaya menyampaikan, pengendalian operasional melalui deteksi dini, kesiapan pemadaman dan satgas terpadu selama ini berjalan baik di daerah. Oleh karena itu, pola kerja MPA-Paralegal merupakan bagian penting di tingkat tapak dalam sistem satgas terpadu.

"Jadi ini bukan langkah baru, tapi penyempurnaan pola kerja satgas yang sudah berjalan bagus. Dengan MPA-Paralegal ini, kita sekaligus membangun sistem pembinaan masyarakat," kata Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya mengingatkan kepada jajaran daerah yang terdiri dari kepala dinas LHK dan kepala BPBD di enam provinsi yaitu, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Jabar, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

"Pada bagian pembinaan masyarakat dan konteks karhutla ini perlu betul-betul dijaga di tingkat tapak," tegas Siti Nurbaya.

Sementara pada aspek analisis iklim dan wilayah, lanjut Siti Nurbaya, hal yang menjadi terobosan yaitu teknik modifikasi cuaca (TMC). Sedangkan pada tataran pengelolaan lanskap menekankan pengendalian pengelolaan gambut, khususnya menjaga tinggi muka air gambut serta penerapan praktik pertanian khususnya dalam pembukaan lahan atau land clearing secara bijaksana, selain mengawasi tingkat ketaatan pemegang izin dalam praktik-praktik pengelolaan wilayah izin yang sudah sejak lama dalam belasan dan puluhan tahun memiliki izin konsesi dan HGU di lahan gambut.

"Kalau ketiga klaster ini bisa berjalan, tahun depan kita bisa mengatur jadwal dan agenda untuk mencegah kebakaran terjadi dengan langkah-langkah teknis konkrit sepanjang tahun," ujar Siti Nurbaya.

Perlu Kerja Keras
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo, pada Rakornis Karhutla MPA-Paralegal tersebut mengungkapkan perlu kerja keras semua pihak untuk mencegah karhutla, dan mengerahkan sumberdaya termasuk daerah.

"Tiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Mari kita rangkul, ajak dan libatkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan karhutla," katanya.

Lebh lanjut Doni menyampaikan tiga rekomendasi yang perlu ditempuh sebagai upaya pencegahan karhutla. Pertama yaitu dengan mengembalikan kodrat gambut yang basah, berair, dan berawa. Kedua, ubah perilaku melalui penyuluhan terpadu dan terintegsi, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan dalam satu komando, satu sistem kerja.

Peserta rapat koordinasi teknis tematik ini berasal dari 6 provinsi yang akan menjadi lokasi praoperasi MPA-Paralegal yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Jabar. Mereka terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten, BPBP Provinsi/Kabupaten, UPT KLHK.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dorong Pemulihan Ekonomi Warga, PDIP Yogyakarta Gelar Kursus Jamu

Melalui pelatihan ini, diharapkan ke depan warga bisa secara mandiri membuat jamu sendiri.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Ini Cara Tugure Dukung Pemberdayaan Anak Penyandang Disabilitas

Bantuan yang telah diberikan antara lain pembuatan Toko Tunai di Yayasan Sayap Ibu (YSI) cabang Provinsi Banten.

NASIONAL | 24 Juli 2020

Hasil Garam Melimpah, Pemkab Sabu Raijua Cari Investor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua saat ini mencari investor karena mengalami kesulitan dalam melakukan pemasaran garam yang dihasilkan selama ini.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Dinkes Gorontalo Utara Ajukan Rp 7 M Insentif Nakes Melalui APBD perubahan

Dinas Kesehatan (Dinkes) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo mengajukan anggaran sebesar Rp 7 miliar melalui APBD Perubahan.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Kesenian, Senjata Ampuh Bumikan Pancasila

Kesenian menjadi senjata ampuh untuk membumikan Pancasila di Indonesia. Sebab kesenian mampu menembus dan beradaptasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

NASIONAL | 25 Juli 2020

47 Karyawan United Tractors di Malinau Positif Covid-19

Setelah menjalani swab test, 47 orang pegawai United Tractors di Long Loreh, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, positif Covid-19.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Ridwan Kamil: Jabar Masuk Zona Rendah Penularan Covid-19

Menurut Ridwan Kamil, hal itu berdasarkan dari hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Generasi Muda Didorong Wujudkan Inovasi Digital Berdampak Sosial

Unicef berharap para remaja akan terdorong mempelajari keterampilan baru, mencari ide baru, menjawab masalah.

NASIONAL | 25 Juli 2020

Heran Hoax Covid-19 Dipercaya, Bamsoet Minta Sekolah Ajari Siswa Bernalar Kritis

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong agar siswa-siswi sekolah untuk lebih menggunakan daya nalar kritis terhadap berbagai misinformasi dan "hoax".

NASIONAL | 25 Juli 2020

Pemerintah Didesak Evaluasi, Ini Daftar Keluhan KBM Online

Pemerintah diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan sekolah-sekolah saat ini.

NASIONAL | 25 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS