3 Kementerian Masih Susun Peta Jalan Pengelolaan Limbah Non-B3
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

3 Kementerian Masih Susun Peta Jalan Pengelolaan Limbah Non-B3

Jumat, 10 Juli 2020 | 12:28 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga Kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan sedang menyusun peta jalan atau road map pengelolaan limbah non-B3 sebagai bahan baku industri. Road map ini sangat dibutuhkan untuk percepatan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri untuk kelompok kertas dan kelompok plastik sebagai pengganti bahan baku impor limbah non-B3.

Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, peta jalan mencakup pula pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua surat keputusan bersama (SKB) Menteri Perdagangan, Menteri LHK, Menteri Perindustrian, dan Kepolisian Negara RI Nomor 482 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri.

Dalam SKB itu, kataRosa Vivien Ratnawati, diatur tentang toleransi kandungan material ikutan pada impor limbah non-B3 untuk kelompok kertas dan kelompok plastik ditetapkan sebesar dua persen serta penurunan impor secara bertahap, yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku industri kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri.

Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan sebagian isi SKB tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7). RDP yang juga turut dihadiri sejumlah dirjen di lingkungan KLHK, membahas permasalahan impor sampah nonbahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesia.

Dirjen Rosa Vivien, peta jalan ini disusun paling lama enam bulan sejak keputusan bersama ditetapkan pada 27 Mei 2020 lalu. "Artinya paling lambat pada November tahun ini harus sudah tersusun peta jalan tersebut," katanya.

Terkait dengan peta jalan yang tertuang dalam SKB tersebut, Rosa Vivien mengkaitkan keputusan RDP Komisi IV dan sejumlah dirjen di kementerian ini, yakni Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang dari 2% untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.

Disebutkan juga keputusan RDP tersebut yakni, Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri.

Keputusan RDP juga Komisi IV DPR meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi limbah non bahan berbahaya dan beracun yang akan diekspor dari negara eksportir ke Indonesia.

Komisi IV DPR juga meminta agar KLHK, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan untuk terus melakukan koordinasi untuk pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesia.

Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, bagi mereka yang melanggar aturan dikenakan sanksi tegas sesuai Pasal 39 ayat (1) UU 18/2008. Dalam ketentuan ini antara lain mereka yang memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis rumah tangga ke dalam wilayah NKRI, pidana penjara minimal 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan paling banyak Rp 3 miliar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ganjar Beri Peringatan Keras Perusahan Jangan Buang Limbah di Sungai Bengawan Solo

Apabila tidak segera diperbaiki dan tetap nekat membuang limbah ke sungai, maka Ganjar menyatakan tidak segan untuk menutup pabrik itu.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kerusakan Hutan TNBT Jadi Pemicu Konflik Manusia dengan Gajah Sumatera

Sekitar 700 ekor Gajah Sumatera mati terbunuh selama 10 tahun terakhir.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mantan Penyidik Kasus BNI: Cari dan Sita Aset Maria Pauline!

“Mudah-mudahan diikuti penyitaan aset supaya kerugian negara dapat ditekan,” kata Benny Mamoto.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mafindo: Waspada Informasi Provokasi, Masyarakat Harus Cerdas Memilah

Masyarakat diminta untuk bersabar dalam memilah berita dan tidak langsung menelan begitu saja.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pakar: Masalah Guru Bisa Selesai jika Ada Kerja Sama Antar-Kementerian

Dengan kerja sama, ajak kepala daerahnya berdialog, karena guru itu milik pemda. Pemerintah pusat tidak bisa main atur-atur mereka.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan

Dewas KPK untuk bersikap tegas, rasional, berkeadilan, tidak memihak, dan trasnparan dalam mengambil keputusan yang objektif.

NASIONAL | 9 Juli 2020

DPR Minta Data Guru Disinkronkan

DPR mendesak ketersediaan satu data terkait jumlah guru THK2 paling lambat Oktober 2020.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Panen Raya Desa Tangguh Majalengka

Kampung Tangguh Nusantara TNI-Polri dinilai mampu melawan dampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Polda Sumut Ingkatkan Perusahaan Tak Bakar Hutan

Sejauh ini, sambung Nainggolan, belum ada kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumut.

NASIONAL | 9 Juli 2020

3 Polres di Jambi Siaga Kebakaran Lahan Gambut

Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut sudah mulai terjadi pekan lalu di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS