Pilkada Serentak di Jabar Bakal Berlangsung di 8 Kabupaten/Kota
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Pilkada Serentak di Jabar Bakal Berlangsung di 8 Kabupaten/Kota

Minggu, 31 Mei 2020 | 15:20 WIB
Oleh : Adi Marsiela / JEM

Bandung, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), Rifqi Ali Mubarok menyatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat berlanjut dengan jadwal pelaksanaan pada 9 Desember 2020 mendatang. Pelaksanaan pilkada ini hasil ketetapan KPU, Pemerintah, serta DPR-RI.

“Saat ini KPU RI tengah menyusun peraturan KPU perubahan serta peraturan KPU yang mengatur tahapan pemilihan lanjutan. Tahapannya pilkada serentak dilakukan mulai 15 Juni 2020,” ujar Rifqi ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Pilkada serentak di Jabar bakal berlangsung di Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Konsekuensi dari berlanjutnya agenda pilkada serentak ini, ungkap Rifqi, adalah penganggaran tambahan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan dengan protokol kesehatan semasa pandemi Covid-19. Anggaran itu terkait penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan seperti pengadaan masker, pelindung wajah, pembersih tangah, hingga sarung tangan.

Sembari menanti terbitnya peraturan KPU tentang tahapan pilkada serentak, Rifqi mengatakan, penyelenggara pilkada serentak harus menyusun dan menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan tersebut. Hasil koordinasinya dengan delapan KPU kabupaten dan kota, memperlihatkan semuanya tidak memiliki kemampuan finansial buat menyelenggarakan tahapan pilkada langsung dengan protokol kesehatan.

“Alternatif yang paling memungkinkan (dibantu) oleh APBN (anggaran pendapatan belanja negara). Pola ini dimungkinkan di undang-undang. Nanti KPU RI yang akan meneruskan (permohonan tambahan anggaran) ke Kementerian Keuangan bersama DPR dan Kementerian Dalam Negeri,” imbuh Rifqi.

Sebelumnya, para penyelenggara pilkada serentak ini sudah mendapatkan pembiayaan dari masing-masing pemerintah daerah. “Anggaran yang normal. Kalau harus siapkan APD (alat perlindungan diri) buat semua tahapan harus nambah. Kami sudah minta agar pengajuan ini dilakukan secepatnya,” tambah Rifqi.

Dia memberikan ilustrasi, penambahan kebutuhan anggaran itu sekitar 10 persen dari alokasi biaya yang sudah diterima sebelumnya. “Misal kebutuhan di Kabupaten Bandung itu anggaran yang disediakan pemerintah kabupaten Rp99 miliar, dari APBN itu meminta tambahan sekitar 10 persen dari yang sudah ada,” ujar Rifqi.

Sebagian besar anggaran yang sudah diterima penyelenggara pilkada serentak itu untuk kebutuhan logistik serta honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), hingga petugas pemutakhiran data pemilih.

Rifqi memaparkan, sebagian penyelenggara sudah membentuk PPK dan PPS. Namun, mereka belum mendapatkan bimbingan teknis terkait tugas-tugasnya dalam pilkada serentak nanti. “Proses bimbingan teknis ini agar mereka ada kompetensi. Harus tatap muka, ketentuannya sudah ada dengan dibatasi jumlahnya dan menjalankan jaga jarak. Pelaksanaannya nanti dilakukan setelah ada peraturan KPU yang baru,” tutur Rifqi.

Dia menambahkan beberapa tahapan pilkada serentak jadi perhatian seiring upaya pencegahan penularan Covid-19 adalah kegiatan pelantikan PPS, verifikasi faktual calon perseorangan, pembentukan panitia pemuktahiran data pemilih, serta pemutakhiran data pemilih. “Selanjutnya pada metoda kampanye. Undang-undang menetapkan kampanye tatap muka harus ada, kampanye umum atau rapat umum, termasuk saat pemungutan dan penghitungan suara,” imbuh Rifqi.

Secara terpisah, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meminta KPU Jabar responsif dan inovatif dalam penyelenggaraan tahapan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Dia menyarankan, KPU Jabar memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

“Gugus Tugas Jabar diberi apresiasi sebagai Gugus Tugas paling tanggap merespons dinamika Covid-19 yang kompleks. Polda Jabar dievaluasi Kapolri masuk kategori Polda terbaik merespons Covid-19. KPU Jabar juga kami harapkan jadi terbaik di masa pandemi, harus paling responsif, paling ilmiah,” tutur Ridwan.

--



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ganjar Siap Pecat dan Seret ASN Korup ke KPK

Tidak boleh hari ini ada pemimpin yang mikir duit, apalagi korupsi.

NASIONAL | 31 Mei 2020

Ganjar Minta Polisi Usut Intimidasi Tenaga Medis di Sragen

Ganjar meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap para petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya melawan covid-19.

NASIONAL | 31 Mei 2020

DPRD Surabaya: Banyak Pedagang Pasar Abaikan Protokol Kesehatan

Wali kota Surabaya agar lebih meningkatkan komunikasinya dengan gubernur Jatim terkait dengan penanganan Covid-19 di Surabaya.

NASIONAL | 31 Mei 2020

Kemdagri Tak Pernah Larang Ojek Online Beroperasi

Kemdagri tak mengatur operasional ojek online/ojek konvensional yang merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.

NASIONAL | 31 Mei 2020

Pemprov Maluku Utara Usulkan lima 5 Daerah Terapkan New Normal

Saat ini belum ada ketentuan secara resmi tentang kenormalan baru di Indonesia.

NASIONAL | 31 Mei 2020

Kasus positif Covid-19 Jayapura Terbanyak di Hamadi

Penyebabnyakarena lemahnya disiplin masyarakat dalam mengikuti imbauan pemerintah dan protokol kesehatan.

NASIONAL | 31 Mei 2020

Pengambilan Dana BST di Medan Abaikan Protokol Kesehatan Covid-19

Kerumunan massa ini juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi.

NASIONAL | 31 Mei 2020

Diskusi Pemberhentian Presiden Panen Teror, Polisi Turun Tangan

CLS FH UGM mengungkap teror kepada penyelenggara acara diskusi tersebut berupa pesan WhatsApp.

NASIONAL | 31 Mei 2020

Kemdikbud Paparkan Empat Komponen Sekolah Penggerak

Untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar, sekolah penggerak harus fokus pada kepala sekolah, guru, siswa, serta dukungan komunitas.

NASIONAL | 31 Mei 2020

Direktur RSUD Pangkalan Bun Positif Covid-19

Fachrudin menyampaikan sebuah pesan imbauan untuk masyarakat dan kerabatnya melalui video yang diunggah ke akun media sosial pribadinya.

NASIONAL | 31 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS