Sengketa Pembangunan Gereja, GBI Tlogosari Siap Tempuh Jalur Hukum
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Sengketa Pembangunan Gereja, GBI Tlogosari Siap Tempuh Jalur Hukum

Jumat, 13 Maret 2020 | 09:05 WIB
Oleh : Stefi Thenu / Jeis Montesori

Semarang, Beritasatu.com - Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari siap menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa proses pembangunan gereja di Jalan Malangsari Tlogosari.

"Kami siap tempuh jalur hukum untuk melawan penolakan warga. Alasan penolakannya berganti-ganti, mulai dari tanda tangan dipalsukan, IMB yang kadaluarsa, hingga akhirnya penolakan warga tersebut tidak menyinggung masalah izin prinsip maupun IMB," ujar Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin, selaku kuasa hukum pihak GBI Tlogosari, kepada Beritasatu.com, Kamis (12/3/2020).

Menurut Zainal, penolakan kelompok masyarakat itu tanpa didasari alasan yang jelas. Banyak isu yang dihembuskan oleh kelompok yang dinilai intoleran terhadap pembangunan tempat ibadat umat nasrani itu. Salah satunya yakni pemalsuan tanda tangan warga sekitar untuk penerbitan IMB.

Pada tahun awal-awal pembangunan di tahun 1998 kala itu, pihak gereja telah mendapat tanda tangan warga sekitar meski kala itu tanda tangan bukan syarat utama penerbitan IMB.

Namun pada mediasi dengan wali kota pada tanggal 20 Agustus 2019, pemerintah meminta pihak gereja mengumpulkan tanda tangan lebih dari 60 tanda tangan dan pihak gereja berhasil mengumpulan tanda tangan sebanyak 84 tanda tangan warga sekitar.

Menurut Zainal, selama lebih dari 21 tahun terjadi penolakan dari sebagian kelompok masyarakat meski pihaknya telah mengantongi izin prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bahkan, selama proses pembangunan, pihak gereja mendapatkan intimidasi dari sebagian kelompok masyarakat sekitar.

Belakangan, Pemkot Semarang membentuk Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan Pendirian Rumah Ibadat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tim tersebut dibentuk untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen yang dipermasalahkan, melaksanakan kajian proses penerbitan izin dan dampak sosial, serta memutuskan saran dan tindakan yang akan diambil.

"Namun sayangnya ada keterlibatan dari pihak militer dalam tim tersebut untuk menyelesaikan masalah ranah sipil seperti ini," ungkapnya.

Sementara itu, Pendeta GBI, Wahyudi mengatakan, pihaknya mengira pada tanggal 18 September 2019 sengketa ini akan selesai.

Karena pada saat itu diadakan mediasi antara pihaknya dan pihak penolak gereja kemudian sepakat meminta diselesaikan melalui PTUN.

Namun gugatan terhadap gereja ditolak oleh peradilan sehingga pihaknya kembali melanjutkan pembangunan.

"Kami akan terus memperjuangkan ini, karena jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk terhadap kebebasan beragama dan beribadah di Semarang," tegas Wahyudi. 



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Lantik BSANK, Menpora: Pembinaan Atlet Harus Terencana

Menpora Zainudin Amali berpesan kepada anggota BSANK agar pembinaan olahraga terstruktur untuk meraih prestasi di kancah internasional.

NASIONAL | 13 Maret 2020

Gubernur Sebut Informasi Terbaru 4 Warga Banten Positif Covid-19

Wahidin berharap dan mengimbau agar warga Banten untuk menghindari tempat-tempat umum atau pertemuan-pertemuan umum.

NASIONAL | 13 Maret 2020

Kreativitas Generasi Muda Jadi Pemicu Desa Mandiri

Ketika mengunjungi Desa Wunuri, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi berharap anak muda aktif dalam memajukan

NASIONAL | 13 Maret 2020

KPK Lelang Barang Rampasan Perkara Korupsi E-KTP

Selain perkara e-KTP dengan terpidana Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung, barang rampasan lain yang dilelang berasal dari perkara suap Kempora.

NASIONAL | 13 Maret 2020

KPK: Seleksi Deputi Penindakan Rampung Bulan Depan

Terdapat 11 calon yang telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi. Empat nama berasal dari institusi Kejaksaan Agung dan tujuh nama dari Kepolisian.

NASIONAL | 12 Maret 2020

Kejagung Buru Aset Tersangka Jiwasraya ke Luar Negeri

"Kami temukan juga tersangka yang diduga telah melarikan asetnya ke beberapa perusahaan maupun perorangan di luar negeri."

NASIONAL | 12 Maret 2020

KPK Cecar Lukma Neska Soal Aliran Dana Minyak Anak Usaha Pertamina

Lukma Neska diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Managing Director PES dan mantan Dirut Petral Bambang Irianto.

NASIONAL | 12 Maret 2020

Evaluasi Proker 2019, Sekjen Kemendes Tekankan Tiga Pilar Ini

Sekjen Kemendes PDTT menekankan pentingnya tiga pilar manajemen guna menghadapi RPJMN 2020-2024.

NASIONAL | 12 Maret 2020

Petinggi Polri dan Kejaksaan Perebutkan Kursi Deputi Penindakan KPK

Selain Deputi Penindakan, terdapat sejumlah posisi penting lainnya di KPK yang saat ini masing kosong.

NASIONAL | 12 Maret 2020

Wamendes Sebut Desa Maju Sebagai Pemantik Kemajuan Negara

Wamendes Budi Arie Setiadi menyatakan dana desa dapat memicu kemajuan desa yang disebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

NASIONAL | 12 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS